Taufik-Andy Mulai ’Perang’ Terbuka

SERANG-Persaingan antara Taufik-Andy semakin terbuka. Hal ini bisa dilihat dari sikap Andy yang sebelumnya enggan berbicara soal Pilkada. Kini mulai terbuka soal pencalonannya.

Saat dihubungi melalui telepon genggam, Rabu (12/8) siang, Andy Sujadi yang juga Wakil Bupati Serang, mengatakan, jika dirinya sedang memroses pembentukan tim sukses. “Tim sukses akan kita ekspos setelah mendapatkan pasangan,” kata Andy melalui pesan singkatnya.

Saat ini Andy sedang melakukan lobi ke sejumlah tokoh dan partai. Menurut sejumlah narasumber, Andy sedang melobi partai Golkar untuk diajak bergandengan.

Sementara itu, Taufik Nuriman semakin intens mencari dukungan dari kalangan perdesaan. Pada Rabu (12/8) pagi, Taufik kembali mendapatkan dukungan dari tokoh masyarakat Desa Lebak Wangi, Kecamatan Pontang. “Alhamdulillah, kita kembali mendapatkan dukungan. Ini akan meyakinkan kemenangan,” kata Iwan Kusuma Hamdan, Ketua Tim Sukses Taufik.

Di lain pihak, Musyawarah Kecamatan (Muscam) Partai Golkar dikritik oleh pengurus Kecamatan Puloampel. “Kita minta agar Muscam diundur dan DPD melakukan Musda terlebih dahulu. Ini sesuai dengan surat dari DPP Golkar,” kata Sanwani, Ketua PK Puloampel.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Serang SM Hartono ketika dikonfirmasi, meminta kepada pengurus PK yang tidak puas mengadu ke DPD. “Semua ada prosedurnya, kalau memang tidak setuju silakan sampaikan ke DPD,” kata Hartono. (kar)

Sumber: www.radarbanten.com

Taufik-Andy Diminta Kompak

SERANG-Pilkada Kabupaten Serang dipastikan akan diramaikan persaingan antara Bupati Taufik Nuriman dengan wakil Bupati Serang Andy Sujadi.

Keduanya diprediksi akan maju sebagai kandidat bupati.

Sosiolog dari IAIN SMH Banten HS Suhaedi mengatakan, persaingan keduanya dalam Pilkada Kabupaten Serang mendatang sebagai sesuatu yang wajar dalam dinamika politik daerah. “Setiap orang ingin bermimpi meraih kekuasaan lebih tinggi.

Dan saya kira, persaingan antara Taufik dengan Andy kelak suatu hal yang normal saja,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (12/8).

Meski demikian, sambung Suhaedi, persaingan antara keduanya tidak boleh memengaruhi kinerja mereka sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah. “Keduanya harus tetap kompak hingga berakhirnya masa jabatan mereka,” ujarnya.

Suhaedi menegaskan, saat ini Taufik dan Andy harus tetap konsentrasi menyelesaikan tugasnya masing-masing sehingga tidak ada kepentingan masyarakat yang diabaikan. “Jangan sampai gara-gara mereka ingin maju dalam pilkada, malah hubungan mereka tidak kompak,” tandasnya.

Selain Taufik dan Andy yang akan maju, sejumlah nama dari kalangan parpol dan pengusaha juga dikabarkan siap meramaikan bursa dalam pilkada Kabupaten Serang mendatang. Di kalangan parpol sudah muncul nama-nama seperti Najib Hamas, Ade Muchlas Syarief, Jayeng Rana, dan sebagainya.(alt)

Sumber : www.radarbanten.com

PKS Munculkan Najib PDIP Usulkan Jayeng

SERANG-Mendekati masa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Serang 2010, sejumlah nama calon Bupati mulai bermunculan.

Dua nama yang kini dikabarkan akan maju yaitu Najib Hamas dari PKS dan Jayeng Rana dari PDI Perjuangan.

Ketika dihubungi melalui telepong genggam, Sekretaris Eksekutif Gerakan Pemuda Keadilan (Gema Keadilan) sayap dari PKS, Hamami, mengungkapkan, jika sebagian besar kader muda PKS menginginkan kader partai maju dalam perhelatan Pilkada.

“Kita sudah lama membicarakan masalah ini dan memunculkan Najib Hamas, untuk maju dalam bursa calon Bupati 2010,” kata Hamami. Dikatakan oleh Hamami, figur Najib merupakan keterwakilan dari kader muda yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam politik.


Sementara itu, dihubungi secara terpisah, petinggi PDI Perjuangan yang juga anggota DPRD Kabupaten Serang, Asep Saepulloh, mengatakan, jika sejumlah nama akan dipastikan maju dalam Pilkada 2010 mendatang. Dari beberapa nama yang muncul di antaranya adalah Jayeng Rana, mantan Calon Walikota Serang. (kar)


Sumber : www.radarbanten.com

PKS Siapkan Kadernya Masuk Kabinet SBY

"Apa yang dibutuhkan SBY, PKS akan mempersiapkan sesuai kebutuhan," katanya.

Solo (ANTARA News) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mempersiapkan kadernya masuk dalam kabinet calon presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), setelah proses di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai.

"Kami jika diminta SBY akan mempersiapkan sesuai kriteria. Tapi, masih menunggu setelah proses di MK selesai," kata Wakil Sekjen DPP PKS, Zulkieflimansyah, usai acara pembekalan dan konsolidasi 137 anggota legislatif terpilih asal PKS se-Jawa Tengah di solo, Senin.

Menurut Zulkieflimansyah, dari pengalaman pemilihan kabinet sebelumnya, SBY selalu taat prosedur dan sudah dikomunikasikan dengan partainya. Setelah proses di MK selesai, SBY akan bertemu pimpinan partai untuk membicarakan langkah ke depan termasuk menyusun kabinet.

PKS akan menunggu arahan dari SBY kira-kira seperti apa, koalisi kompetensi yang dibutuhkan seperti apa, dan struktur kabinetnya, Setelah itu, baru dapat menawarkan nama-nama kadernya sesuai yang dibutuhkan.

Meskipun, PKS ketika membentuk koalisi dengan calon presiden terpilih ada kesepakatan awal yang sangat mendasar yakni untuk membangun koalisi didasarkan atas nilai, tetapi bukan pada bagi-bagi kursi dalam kabinet.

Oleh karena itu, PKS ikut berpartisipasi dalam koalisi karena berkeinginan yang taat aturan, taat etika, dan ditekankan berkesinambungan pembangunan. soal susunan kabinet memang harus dibicarakan bersama dan tidak etis juga PKS meminta jatah kabinet.

Sementara ketua Bidang Politik dan Hukum DPP PKS Untung Wahono menjelaskan, soal kabinet masih menunggu perkembangan dan apa yang diharapkan oleh presiden terpilih dan baru dipersiapkan orang-orangnya.

"Apa yang dibutuhkan SBY, PKS akan mempersiapkan sesuai kebutuhan," katanya.

PKS tetap mempersiapkan kadernya jika dibutuhkan masuk dalam susunan kabinet SBY 2009-2014,tetapi yang terpenting baik untuk kemajuan bangsa dan PKS tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dibanding mengutamakan partai sendiri.

Kekuasaan bukan pilihan tetapi konsekuensi partai yang ikut aktif dalam pilpres. "Kita tidak mungkin minta jatah dalam kabinet. Tapi, jika kita diminta telah disiapkan," katanya. (*)

Sumber: ANTARA News

SBY Minta Menteri Apa? PKS Siapkan

INILAH.COM, Solo - Belum diketahui siapa kader parpol pendukung SBY-Boediono yang masuk dalam kabinet. Namun, PKS akan mempersiapkan kadernya untuk menjadi menteri setelah proses di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai.

"Kami jika diminta SBY akan mempersiapkan sesuai kriteria. Tapi, masih menunggu setelah proses di MK selesai," kata Wakil Sekjen DPP PKS, Zulkieflimansyah, usai acara pembekalan dan konsolidasi 137 anggota legislatif terpilih asal PKS se-Jawa Tengah di solo, Senin (10/8).

Menurut Zul, dari pengalaman pemilihan kabinet sebelumnya, SBY selalu taat prosedur dan sudah dikomunikasikan dengan partainya. Setelah proses di MK selesai, SBY akan bertemu pimpinan partai untuk membicarakan langkah ke depan termasuk menyusun kabinet.

PKS akan menunggu arahan dari SBY kira-kira seperti apa, koalisi kompetensi yang dibutuhkan seperti apa, dan struktur kabinetnya. Setelah itu, baru dapat menawarkan nama-nama kadernya sesuai yang dibutuhkan.

Meskipun, PKS ketika membentuk koalisi dengan capres terpilih ada kesepakatan awal yang sangat mendasar yakni untuk membangun koalisi didasarkan atas nilai, tetapi bukan pada bagi-bagi kursi dalam kabinet.

Oleh karena itu, PKS ikut berpartisipasi dalam koalisi karena berkeinginan yang taat aturan, taat etika, dan ditekankan berkesinambungan pembangunan. Soal susunan kabinet memang harus dibicarakan bersama dan tidak etis juga PKS meminta jatah kabinet. [*/bar]

Sumber: http://www.inilah.com

PKS Ikhlas PDIP Masuk Kabinet

JAKARTA--PKS bersikap ikhlas menanggapi sinyalemen masuknya PDIP dalam kabinet Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Bahkan, parpol berlambang bulan sabit kembar ini menganggap kehadiran PDIP dalam kabinet merupakan bentuk kedewasaan dalam berpolitik. Hal itu disampaikan Ketua DPP PKS, Zulkieflimansyah, Senin (4/8).

"PKS tidak merasa terancam dengan rencana masuknya PDIP dalam kabinet," kata Zul, sapaan akrabnya. Dia menambahkan, sikap yang sama seharusnya ditunjukkan oleh parpol mitra koalisi lainnya. Menurut Zul, PKS ikhlas menerima PDIP jika itu baik untuk kemaslahatan masyarakat dan perjalanan politik ke depan.

"Koalisi didasarkan pada nilai kebersamaan dan ketulusan," ujar Zul. Kalau PDIP masuk ke dalam kabinet, dia mengatakan, hal itu harus dimaksudkan sebagai bentuk kedewasaan dalam berpolitik. Zul tidak melihat adanya kemungkinan pengurungan jatah di kabinet bagi parpol-parpol mitra koalisi.

Menurut Zul, kehadiran PDIP dalam kabinet ini membuat dikotomi nasionalis dan religius tidak perlu dipertentangkan lagi. "Saya kira ini merupakan momentum sejarah bangsa yang harus diapresiasi," kata mantan cagub Provinsi Banten ini. Menerima PDIP dalam kabinet, ujarnya, merupakan bentuk sikap memuliaka kebersamaan.

Bagaimana dengan masa depan tradisi oposisi di Indonesia? "Jika atas nama memuliakan demokrasi memang jadi kurang baik karena pemerintah sebenarnya butuh mitra dialog yang kritis dan kehadiran oposisi yang kuat," katanya. Namun, ujar Zul, Indonesia sedang dalam kondisi harmonis dalam perpolitikan. ikh/kpo

Sumber: http://www.republika.co.id

Kantor Baru PKS Masih Ngontrak

"Mudah-mudahan dari gedung ini kita akan berjuang terus menerus dan jangan pernah berhenti. Insya Allah tahun 2014 kita akan mencalonkan diri menjadi presiden, ” tutupnya.

PK-Sejahtera Online: Meski berupa gedung berlantai lima dengan area parkir yang sangat luas, namun Gedung Markas Da’wah (MD Building) yang terletak d Jl TB Simatupang No 82 Pasar Minggu masih berstatus kontrak. Demikian disampaikan Presiden PKS Tifatul Sembiring saat meresmikan kantor baru PKS tersebut, Senin, (3/8).

“ Kita bersyukur sudah pindah kantor baru. Ini statusnya masih kontrak, karena teman-teman PKS ini memang senangnya jadi kontraktor. Habis dari kontrakan yang satu, pindah ke kontrakan yang lain, “ tuturnya tersenyum.

Saat ini lanjut PKS, baru tiga lantai yang beroperasional, dua lantai lainnya belum dikontrak mengingat biaya sewa yang cukup besar, yaitu 126 juta perbulan yang dibayar dari iuran para kader PKS. “Insya Allah kalau ada kemampuan finansial akan kita lengkapi lima lantai,” ungkapnya.

Karenanya, Tifatul mengucapkan terima kasih kepada para kader dan mitra PKS yang telah banyak memberikan kontribusi, sehingga PKS dapat menempati kantor baru yang lebih baik, “Karena kita bisa menimpati gedung ini atas

bantuan dari para mitra PKS,” ujarnya.

Lebih lanjut Tifatul mengingatkan seluruh kader PKS, bahwa keberadaan gedung baru tersebut, harus dapat meningkatkan kinerja seluruh kader untuk dapat memberikan peran positif bagi kemajuan bangsa. Ia juga mengingatkan para kader untuk terus menegakkan slogan Bersih, Peduli dan Profesional.

“Gedung ini harus menjadi gedung sejarah buat kita. Saya tegaskan bahwa keberadan kita di sini dalam rangka perjuangan menegakkan demokrasi yang berdampak pada level negara. Mudah-mudahan dari gedung ini kita akan berjuang terus menerus dan jangan pernah berhenti. Insya Allah tahun 2014 kita akan mencalonkan diri menjadi presiden, ” tutupnya. (adine)

Sumber : www.pk-sejahtera.org.

Visi dan Misi

VISI

Visi Umum:

"SEBAGAI PARTAI DA'WAH PENEGAK KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN DALAM BINGKAI PERSATUAN UMMAT DAN BANGSA."

Visi Khusus:

PARTAI BERPENGARUH BAIK SECARA KEKUATAN POLITIK, PARTISIPASI, MAUPUN OPINI DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT INDONESIA YANG MADANI.

Visi ini akan mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai :

1. Partai da'wah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
   
2. Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang.
3. Kekuatan yang mempelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang rahmatan lil ‘alamin.
4. Akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.

MISI

1. Menyebarluaskan da'wah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai anashir taghyir.
2. Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang sebagai markaz taghyir dan pusat solusi.
3. Membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat.
4. Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya.
5. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam.
6. Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahim, kerjasama dan ishlah dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan wihdatul-ummah, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisir agenda reformasi.
7. Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kedhaliman khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas.

Piagam Deklarasi

Bismilllahirrahmaanirrahiim

Bangsa Indonesia telah menjalani sebuah sejarah panjang yang sangat menentukan dalam waktu lebih dari lima dekade ini dengan sebuah perjuangan yang berat dan kritis. Setelah lepas dari penjajahan Belanda dan Jepang selama tiga setengah abad, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

Kebangkitan ini berjalan hingga tahun 1959 ketika upaya untuk membangun bangsa yang demokratis dan sejahtera mengalami kebuntuan dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menandai awal diktaktorisme di Indonesia. Orde Baru muncul pada tahun 1966 tetapi ternyata hanya merupakan sebuah perpanjangan tangan kekuasaan militer yang benih-benihnya sudah mulai bersemi pada masa Orde Lama.

Pada tanggal 21 Mei 1998 bangsa Indonesia mengukir kembali harapannya untuk hidup dalam suasana yang mampu memberi harapan ke depan dengan digulirkannya Reformasi Nasional yang didorong oleh perjuangan mahasiswa dan rakyat. Reformasi Nasional pada hakekatnya adalah sebuah kelanjutan dari upaya mencapai kemerdekaan, keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia dari perjuangan panjang yang

telah ditempuh selama berabad-abad.


Demokratisasi menjadi tulang punggung perjuangan tersebut yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam keseluruhan aspeknya. Bertolak dari kesadaran tersebut, dibentuklah.

sebuah partai politik yang akan menjadi wahana dakwah untuk mewujudkan cita-cita universal dan menyalurkan aspirasi politik kaum muslimin khususnya beserta seluruh lapisan masyarakat Indonesia umumnya. Partai tersebut bernama Partai Keadilan Sejahtera.


Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan inayah-Nya kepada kita, mengikatkan hati diantara para pengikut agama-Nya dan menolong perjuangan mereka dimana pun mereka berada. Amin.

Jakarta, 20 April 2002
Atas Nama Pendiri Partai Keadilan Sejahtera


(Drs. Almuzzammil Yusuf) (Drs. Haryo Setyoko)
Ketua Umum Sekretaris Jenderal

Abdullah
Achyar Eldine, SE
Ahmad Yani, Drs.
Ahmadi Sukarno, Lc., MAg
Ahzami Samiun Jazuli, MA, DR
Ali Akhmadi, MA
Arlin Salim, Ir
Bali Pranowo, Drs
Budi Setiadi, SKH
Bukhori Yusuf , MA
Eddy Zanur, Ir, MSAE
Eman Sukirman, SE
Ferry Noor, SSi
H. Abdul Jabbar Madjid MA
H.M Ridwan
H.M. Nasir Zein, MA
Harjani Hefni, Lc
Haryo Setyoko, Drs
Herawati Noor, Dra
Herlini Amran, MA
Imron Zabidi, Mphil
Kaliman Iman Sasmitha
M. Iskan Qolba Lubis, MA
M. Martri Agoeng
Muttaqin
Mahfudz Abdurrahman
Martarizal, DR
Mohammad Idris Abdus Somad, MA, DR
Muhammad Aniq S, Lc.
Muhammad Budi Setiawan, Drs
Muslim Abdullah, MA
Musoli, MSc, Drs
Musyafa Ahmad Rahim, Lc
Nizamuddin Hasan, Lc
P. Edy Kuncoro, SE. Ak
Ruly Tisnayuliansyah, Ir
Rusdi Muchtar
Sarah Handayani, SKM
Susanti
Suswono, Ir
Syamsu Hilal, Ir
Umar Salim Basalamah, SIP
Usman Effendi, Drs
Wahidah R Bulan, Dra
Wirianingsih, Dra
Yusuf Dardiri, Ir
Zaenal Arifin
Zufar Bawazier, Lc
Zulkieflimansyah, DR.

Biar Tidak Boros : PKS Akan Menangkan SBY Satu Putaran

Target memenangkan pilpres dengan satu putaran bukanlah hal yang muluk-muluk, mengingat jumlah suara kursi partai pendukung SBY lebih dari 50 persen.

PK-Sejahtera Online: Pada acara Deklarasi Pemenangan SBY-Boediono di Provinsi Kepulauan Riau, Ahad (14/6), Ketua Bapilu DPP PKS, DR. Muhammad Razikun mengatakan, PKS akan all out mengantarkan pasangan SBY-Boediono ini menang dengan cukup satu putaran. PKS, jelasnya minimal akan menghibahkan semua hasil suara pada pileg lalu untuk pasangan nomor dua ini.

Razikun menambahkan, target memenangkan pilpres dengan satu putaran bukanlah hal yang muluk-muluk, mengingat jumlah suara kursi di parlemen maupun suara partai pendukung SBY-Boediono lebih dari 50 persen jumlahnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Wildan Hadi Purnama. Menurut Ketua DPW PKS Kepri ini, menang dengan cukup satu putaran lebih efektif dan

efisien, baik dari sisi anggaran Negara juga terkait dengan jalannya pemerintahan.

Wildan menjelaskan, anggaran untuk pelaksanaan pilpres memakan anggaran sebesar 4 Triliun. “Ini hampir sama denganbiaya pembangunan jembatan Suramadu,” ujarnya Menurut dia, jika harus memenangkan dengan dua putaran, maka akan semakin banyak anggaran yang dikeluarkan. Selain itu, (menang satu putaran) akan membuat roda pemerintahan akan lebih efektif, karena langsung bekerja tanpa harus menunggu ‘ronde” kedua.

Wildan dan Razikun optimis SBY bakal memenangkan pertarungan pilpres cukup dengan satu putaran. Alasannya karena kader PKS dalam mendukung pasangan ini solid. “Pelaksanaan ikrar kebulatan tekad untuk memenangkan SBY-Boediono ini adalah sebagai respon atas ketetapan majelis syuro” jelas Wildan

Sebelumnya, Razikun mengatakan, koalisi PKS dengan SBY (Partai Demokrat) bukan koalisi bagaikan memberi cek kosong. “PKS menyodorkan platform yang bermanfaat bagi umat dan bangsa. Piagam tersebut sudah sama-sama disepakati” terangnya

Piagam yang sudah disepakati ini termasuk menyangkut tentang penerapan konsep ekonomi. Tentu bukan konsep ekonomi liberal, namun konsep yang ekonomi yang bermanfaat bagi banyak elemen. “PKS siap kawal, pasangan ini tidak menerapkan ekonomi neo liberal,” janjinya (isy)

Sumber: www.pk-sejahtera.org.

PKS: HNW Pantas Jadi Ketua DPR

INILAH.COM, Jakarta-Kira-kira siapa ketua DPR berikutnya? Apakah dari kader partai pemenang pemilu legislatif? PKS mendukung anggota majelis syuronya Hidayat Nur Wahid sebagai ketua DPR periode nanti.

"Ketua MPR saja pantas apalagi ketua DPR. HNW memiliki hubungan baik dengan berbagai komunitas baik di dalam negeri maupun di luar negeri," kata Humas PKS Ahmad Mabruri kepada INILAH.COM, Jakarta, Senin (13/7).

Sebagai caleg terpilih, dijelaskan Mabruri, HNW terlebih dahulu akan dilantik sebagai anggota DPR. Susunan pimpinan DPR itu terdiri dari lima orang berdasarkan urutan suara partai terbanyak di parlemen.

Setelah itu, parpol-parpol itu akan mengajukan nama-nama, kemudian dipilih melalui voting dalam rapat paripurna. "Parpol koalisi pendukung SBY-Boediono bisa.
menunjukkan soliditasnya. Apakah

akan menunjuk salah satu kader dari parpol pendukung atau tidak?" imbuhnya.


Saat ini, tegas Mabruri, PKS sedang fokus pengawalan surat suara pilpres yang belum selesai. Lagipula, KPU belum menetapkan pemenang pilpres secara resmi. "Jadi, siapa yang menjadi ketua DPR itu nanti dulu-lah," pungkasnya. [bar]


Sumber: www.inilah.com.

BPK RI: Laporan Keuangan MPR Tak Ada Penyimpangan

“Kami mengucapkan terima kasih kepada BPK yang terus mengawas, memeriksa, membimbing, mengoreksi dan mendorong agar seluruh lembaga negara,termasuk didalamnya MPR,” katanya.

PK-Sejahtera Online: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI hari ini, Kamis(23/7), menyerahkan laporan hasil pemeriksaan keuangan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hasil pemeriksaan tersebut menyimpulkan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan keuangan pada tahun 2008 atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Ketua MPR Dr Hidayat Nur Wahid menyatakan, status ini baru pada tahun ini tercapai, sebelumnya MPR hanya mendapat status Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas anugerah ini. Semoga hasil pemeriksaan ini bisa menjadi inspirasi bagi kami sendiri dan lembaga negara lain agar menghadirkan perilaku laporan keuangan yang betul-betul sesuai dengan aturan perundang-undangan,” kata Hidayat usai menerima hasil laporan keuangan dari Pembina Utama III BPK Baharuddin Aritonang di Nusantara IV MPR/ DPR, Senayan Jakarta. Hadir dalam penyerahan hasil pemeriksaan laporan keuangan MPR itu para

Auditor BPK , Wakil Ketua MPR HM Aksa Mahmud, Sesjen MPR Rahimullah serta pejabat MPR lainnya.

Hidayat menambahkan, ini adalah bagian dari komitmen kita semua untuk menegakkan hukum, komitmen untuk menghadirkan good and clean government dan MPR mendukung penuh semua upaya untuk menghadirkannya. “Kami mengucapkan terima kasih kepada.
rekan-rekan di BPK yang terus mengawasi, memeriksa, membimbing, mengoreksi dan mendorong agar seluruh lembaga negara, termasuk di dalamnya MPR, betul-betul dapat melaksanakan amanat konstitusi dan mengisi reformasi,” katanya.

Sejak awal, kata Hidayat, dalam menyelenggarakan keuangan MPR selalu menekankan kepada upaya taat pada hukum, dimana penggunaan keuangan harus sesuai dengan amanat perundang-undangan. Yang kedua, prinsip keuangan MPR adalah adanya efisiensi sehingga tidak ada penggunaan keuangan negara yang berlebihan dan melakukan penghematan. Ketiga adalah prinsip transparansi.

“Demokrasi tidak identik dengan korupsi , politik tidak identik dengan yang kotor. Karena ternyata MPR bisa menghadirkan penyelenggaraan keuangan negara dalam kegiatan politik dengan cara-cara yang tidak koruptif dan wajar tanpa pengecualian,” kata HIdayat.

Hidayat mengatakan, hadirnya demokrasi adalah untuk mensejahterakan rakyat. Kesejahteraan akan muncul apabila anggaran negara dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, tidak terjadi korupsi di dalamnya, sehingga kemudian akan banyak lagi anggaran negara yang bisa dibelanjakan untuk kepentingan rakyat .Hidayat berharap agar hasil pemeriksaan ini dapat mendatangkan spirit bahwa berdemokrasi secara bersih bisa dilakukan. Demokrasi bersih dengan menghadirkan wajar tanpa pengecualian juga bisa dihadirkan.“Agar sekali lagi Indonesia bisa merealisasikan tujuan mengapa Indonesia dilahirkan yakni menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya. (higgi)

Sumber: www.pk-sejahtera.org.

PKS: Penolakan Putusan MA Tak Terkait dengan Koalisi

Tifatul meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhati-hati menyikapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan penghitungan kursi tahap dua. Jangan sampai langkah yang diambil oleh KPU akan menimbulkan permasalahan baru.

Jakarta - Khawatir gerakan penolakan putusan MA tentang pembatalan peraturan KPU dalam pasal penetapan caleg terpilih tahap kedua berimbas pada koalisi, PKS menolak gerakan yang dibangun selama ini dikaitkan dengan koalisi. PKS menolak putusan MA karena menilai putusan MA tidak layak.

"Kita belum sampai ke sana (koalisi dan menteri). Kami konsen dulu terhadap ini (putusan MA)," kata Presiden PKS Tifatul Sembiring kepada detikcom usai pertemuan dengan PPP dan PAN di Rumah PAN di Jl Warung Buncit, Jakarta, Rabu (30/7/2009) malam.

Tifatul meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhati-hati menyikapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan penghitungan kursi tahap.
dua. Jangan sampai langkah yang diambil oleh

KPU akan menimbulkan permasalahan baru.


"KPU jangan main-main dengan masalah ini. Jadi tidak seperti sekarang ini, membingungkan," tegasnya.


Tifatul menilai, implikasi dari putusan MA sangat luas. Jangan sampai tahapan pilpres yang sudah berjalan sampai penetapan hasil lalu mundur ke belakang. "Putusan tidak berlaku surut ke belakang, perspektif harus ke depan," harapnya.


Sumber: Detik.Com.