Senin, 19 Oktober 2009

PKS: Meski Senior, Tetap Miliki Daya Tarik

0 komentar
INILAH.COM, Jakarta - Diajukannya tokoh senior PKS di KIB jilid II dianggap dapat menurunkan daya tarik pada Pemilu 2014. Namun hal tersebut dibantah Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin.
"PKS selalu memiliki daya tarik, kita kan partai dakwah," ujarnya kepada INILAH.COM di Jakarta, Senin (19/10).


Hal tersebut disampaikan dia menanggapi pernyataan beberapa pihak mengenai disodorkannya tokoh senior PKS ke SBY untuk dipilih menjadi menteri. PKS, menurut Hilmi justru berada dalam posisi serba salah.

Artinya ketika partainya menyerahkan tokoh muda, dikiritik karena kurang memiliki jam terbang. Namun ketika sebaliknya, yang tua yang dipilih, dinilai partai masih menekankan pada senioritas.

"Kalau ditunjuk yang muda menyayangkan. Tapi kita memilih sesuai dengan kompetensinya," katanya.

Apalagi, dijelaskan dia, para tokoh muda PKS, secara tidak formal ditugaskan untuk berkreasi di parlemen. Sedangkan yang memang senior dan matang secara politik berada dalam barisan kabinet. "Begitulah kira-kira salah satu alasannya," jelas Hilmi.

Beberapa tokoh tua yang diajukan untuk menjadi menteri adalah Presiden PKS Tifatul Sembiring, Wakil Ketua Komisi IV DPR Suswono, Dubes Arab Saudi, Salim Segaf Al Jufri dan Suharna. Mereka pada 2014 mendatang dinilai tidak akan memiliki daya tarik. Sehingga tidak menjual.

Padahal, PKS yang kerap berslogan partai anak muda, memiliki banyak tokoh muda yang mumpuni. Seperti salah satunya Anis Matta dan Zulkieflimansyah. [jib]

Sumber : www.inilah.com

Adhyaksa Pilih Jadi Guru

0 komentar
INILAH.COM, Jakarta - Masa jabatan Adhyaksa Dault sebagai Meneg Pora segera berakhir. Adhyaksa belum memilih untuk terus berpolitik atau tidak. Yang pasti dia akan mengabdi menjadi guru.


"SBY dalam mengambil kabinet kali ini ada dua hal, yakni penyegaran dan endorsement partai. Kalau saya tidak di endorse partai ya itu tidak apa-apa. Dalam artian, saya tetap akan profesional karena saya akan mengajar," ujarnya kepada INILAH.COM, Jakarta, Selasa (20/10).

Baginya, soal kepemudaaan dan olahraga saat ini sudah tutup buku. Dirinya kini akan fokus dalam bidang lain, yakni perikanan dan kelautan melalui sebuah LSM yang didirikannya.

"Soal mengabdi kepartai, sampai saat ini saya tetap. Saya belum kepikiran untuk keluar dari PKS atau pindah ke partai lain. Jadi yang di maksud Pak Tifatul saya keluar itu adalah keluar dari DPR bukan dari PKS," terangnya.

Adhyaksa juga menampik bila dirinya kecewa dengan tidak adanya kader muda PKS yang diusulkan menjadi menteri SBY. "Itu bohong, saya tidak kecewa dengan keputusan partai. Saya tidak pernah mengatakan kecewa, buat saya jabatan itu adalah pengabdian yang jadi jalan saya," imbuhnya. [mut]

Sumber : www.inilah.com

Suharna Suryapranata Diajak Bicara Soal Iptek

0 komentar

Bogor - Tampaknya kursi Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) akan jatuh ke tangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PKS Suharna Suryapranata telah diajak bicara soal ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) oleh Presiden SBY.


"Tadi Presiden meminta saya membantu di pemerintahan mendatang dan disampaikan target-target yang harus dicapai dalam pembangunan ekonomi berlandaskan kekayaan sumber daya manusia, sumber daya alam, yang dikelola melalui penguasaan iptek. Alhamdulillah kami siap bekerja sama," kata Suharna.

Hal itu dia sampaikan usai bertemu dengan Presiden SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (18/10/2009).

Saat dikonfirmasi apakah dirinya akan ditunjuk sebagai Menristek, Suharna memilih mengelak menjawab. "Nanti Pak SBY saja yang menyampaikan," kelitnya.

Mengenai latar belakangnya dalam hal IPTEK, Suharna enggan menerangkan. "Saya pikir rekan-rekan bisa mencari sendiri lah," katanya.
(sho/iy)

Sumber : www.detiknews.com

Salim Assegaf Pegang Kementerian Tumpas Kemiskinan

0 komentar

INILAH.COM, Bogor - Dubes RI untuk Arab Saudi Salim Assegaf menjelaskan arahan Presiden terpilih SBY ke depannya sangat jelas dan lugas. Dirinya diminta berada di kementerian untuk benar-benar menyukseskan target pemerintah dalam pengurangan jumlah kemiskinan 8-10 persen.


"Kementerian yang saya pimpin nantinya diminta untuk menyukseskan program pemerintah ke depannya, terutama terkait program millenium development goals (MDGs) yang dikeluarkan oleh PBB," kata Salim usai audisi di kediaman SBY di Puri Cikeas, Bogor, Sabtu (17/10).

Poin lainnya, lanjut dia, bagaimana memperkuat tata kelolah pemerintahan yang baik, good government, perlunya sikap setia kawan, bagaimana meningkatkan SDM, dan kecerdasan spiritual.

"Intinya tugas apa nantinya, diserahkan kepada Presiden. Presiden mengetahui apa kemampuan saya, dan pasti yakin kalau yang di depan ini mampu mengembankan tugas dengan baik," ujar Salim. [sss]

Sumber : www.inilah.com

Presiden PKS Tifatul Menkominfo

0 komentar

INILAH.COM, Bogor - Presiden PKS Tifatul Sembiring enggan secara gamblang menjelaskan posisi menteri apa nanti yang akan didudukinya. Namun pihaknya mengaku kalau dari arahannya kemungkinan ke Menkominfo.


"Arahannya sih ke situ (Menkonminfo), tetapi pastinya biar Presiden yang menentukan," kata Tifatul di kediaman SBY, Puri Cikeas, Bogor, Sabtu (17/10).

Dia melanjutkan, karena dari pembicaraan tadi, konsentrasi presiden adalah soal teknologi dan informasi. Bagaimana meningkatkan kualitas informasi.

Sementara dalam penjelasannya, Tifatul membeberkan hal-hal yang dia bicarakan dengan SBY, antara lain bagaimana kemampuan informasi dan teknologi Indonesia.

"Dalam tataran internasional yang penuh persaingan ketat, kita perlu meningkatkan kemampuan informasi dan teknologi. Kalau dulu kita berbasis pada agrikultur, sekarang soal dunia informasi, dan ilmu pengetahuan," katanya.

Karena itu ke depan, lanjut dia, pemerintah hampir pasti membawa kemajuan informasi pada pendidikan. Misalnya dalam program learning dan high technology. Semua lingkungan pemerintahan akan disertakan sistem informasi yang bagus, sehingga bisa mempermudah prosedur dalam pemerintahan, serta dapat mengurangi angka KKN, dan korupsi. [sss]

Sumber : www.inilah.com

Minggu, 18 Oktober 2009

Sejarah PKS

0 komentar


Partai Keadilan Sejahtera (PK-Sejahtera) merupakan pelanjut perjuangan Partai Keadilan (PK) yang dalam pemilu 1999 lalu meraih 1,4 juta suara (7 kursi DPR, 26 kursi DPRD Propinsi dan 163 kursi DPRD Kota/Kabupaten).

PK-Sejahtera percaya bahwa jawaban untuk melahirkan Indonesia yang lebih baik di masa depan adalah dengan mempersiapkan kader-kader yang berkualitas baik secara moral, intelektual, dan profesional. Karena itu, PK-Sejahtera sangat peduli dengan perbaikan-perbaikan ke arah terwujudnya Indonesia yang adil dan sejahtera.


Kepedulian inilah yang menapaki setiap jejak langkah dan aktivitas partai. Dari sebuah entitas yang belum dikenal sama sekali dalam jagat perpolitikan Indonesia hingga dikenal dan eksis sampai saat ini. Sebagai partai yang menduduki peringkat 7 dalam pemilu 1999 lalu, PK (kini PK-Sejahtera) bertekad untuk meningkatkan daya pengaruhnya dalam pemilu 2004 mendatang.

Untuk mengetahui sekilas sejarah PK-Sejahtera, kami paparkan secara singkat di bawah ini:

Tahun 1998
20 Juli 1998Partai Keadilan (PK) didirikan di Jakarta. Hal tersebut dinyatakan dalam konferensi pers di Aula Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta.
9 Agustus 1998Deklarasi PK di lapangan Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta, dihadiri oleh 50.000 massa.
19 September 1998PK menolak pemberlakuan asas tunggal dalam kehidupan berorganisasi. Hal itu dinyatakan Presiden PK Dr Ir Nurmahmudi Isma'il dalam pidato politik peresmian DPW PK DIY.
3-6 Desember 1998Musyawarah Kerja Nasional I digelar di Kampung Wisata Insan Krida (KWIK), Parung, Bogor, dan ditutup di hotel Cempaka, Jakarta setelah sebelumnya melakukan konvoi kendaraan dari Bogor-Jakarta.
Tahun 1999
19 Februari 1999KH Didien Hafidhudin ditetapkan sebagai Calon Presiden RI dari Partai Keadilan.
30 Mei 1999Delapan partai politik berasaskan Islam menyatakan bersatu dan menyepakati penggabungan sisa suara (stembus accord) hasil Pemilu 1999. Ke delapan partai itu adalah PPP, Partai Keadilan, Partai Kebangkitan Ummat, Partai Ummat Islam, PPII Masyumi. PNU. PBB. dan PSII 1905.
3 Juni 1999Ribuan kader dan simpatisan Partai Keadilan memenuhi janji mereka untuk "memutihkan" Ibukota serta berkumpul di Bundaran HI menandai berakhirnya kampanye partai tersebut di Jakarta.
2 Agustus 1999Partai Keadilan (PK) menandatangani hasil penghitungan suara pemilu dengan catatan pemilu relatif luber dan tidak jujur dan adil (jurdil). Keputusan ini diambil PK dengan pertimbangan adanya reaksi positip berupa pengakuan dari panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) bahwa Pemilu 1999 yang baru lalu masih jauh dari jurdil. Penandatanganan hasil pemilu dilakukan di kantor KPU, Senin sore (2/8).
20 Oktober 1999PK menerima tawaran kursi kementerian Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) dalam kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid.
21 Oktober 1999PK menunjuk Dr Ir Nurmahmudi Isma'il MSc sebagai calon menteri yang diajukan karena memiliki kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas.
Tahun 2000
16 April 2000Dr Ir Nurmahmudi Isma'il mengundurkan diri dari jabatan Presiden Partai dan selanjutnya akan berkonsentrasi di kementerian Kehutanan dan Perkebunan.
18-21 Mei 2000PK menggelar Musyawarah Nasional I di hotel Bumiwiyata, Depok.
21 Mei 2000Dr Hidayat Nurwahid, MA terpilih sebagai Presiden kedua Partai Keadilan menggantikan Dr. Ir. Nurmahmudi Isma'il dalam Musyawarah Nasional I PK di hotel Bumiwiyata, Depok.
3 Agustus 2000Delapan partai Islam (PPP, PBB, PK, Masyumi, PKU, PNU, PUI, PSII 1905) menggelar acara Sarasehan dan Silaturahim Partai-partai Islam di masjid Al Azhar dan meminta Piagam Jakarta masuk dalam Amandemen UUD 1945.
12 Oktober 2000DPP Partai Keadilan (PK) menemui Wakil Ketua DPR Ri Soetardjo Soerjogoeritno di gedung DPR RI dan meminta delegasi IPU DPR RI untuk mengusahakan resolusi yang di dalamnya tidak hanya mengecam keras Israel, tapi sekaligus mengeluarkan Israel dari keanggotaan IPU.
13 Oktober 2000Puluhan ribu massa Partai Keadilan (PK) yang berunjuk rasa di halaman Gedung DPR. Di bawah tangga gedung paripurna DPR aktivis PK membakar bendera Israel. PK meminta agar RI konsisten dengan sikap menyesalkan, menolak dan mengecam Israel menyusul penyerangan ke Palestina.
9 November 2000Partai Keadilan menggelar acara Gelar Sambut Ramadhan. Masyarakat dan pemimpin bangsa diingatkan untuk menjaga kesucian bulan Ramadhan. Ribuan massa Partai Keadilan (PK) dari Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi menghadiri acara Gelar Sambut Ramadhan. Tablik akbar ini diselenggarakan di Bumi Perkemahan Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Ahad (19/11) pagi.
Tahun 2001
20 Januari 2001PK menggelar Silaturahim dan Halal Bihalal di Silang Monas, Jakarta. Dalam orasinya Presiden PK Hidayat Nur Wahid menyatakan PK berlepas diri dari segala efek negatif pola dan produk kepemimpinan kontroversial kontraproduktif yang dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid.
2 Maret 2001DPP PK mengadakan bakti sosial di propinsi Banten yang terkena musibah banjir dan tanah longsor.
8 Oktober 2001Lebih dari 150 anggota legislatif dari Partai Keadilan (PK) dari seluruh Indonesia, Senin (8/10) mendatangi Kedubes Amerika Serikat di Jalan Merdeka Barat dan bergabung dengan massa yang sudah lebih dulu melakukan aksi menentang terorisme AS.
19 Oktober 2001PK gelar demo besar menentang agresi militer AS ke Afghanistan. Aksi besar ini diikuti 40.000 orang dan mendapat pujian dari berbagai pihak karena berlangsung damai dan tertib. Dalam aksi itu dibentuk Komite Indonesia untuk Solidaritas Afghanistan (KISA) yang diketuai oleh Dr Salim Segaf Al Djufri.
Tahun 2002
7 April 2002PK gelar aksi keadilan untuk Palestina menentang aksi terorisme Israel atas bangsa Palestina di Silang Monas, Jakarta. PK juga membentuk Komite Keadilan untuk Pembebasan Al Aqsha (KKPA) yang diketuai oleh Dr Ahzami Zami'un Jazuli.
25 Mei 2002PK gelar acara Gerak Jalan Keluarga (GJK) menyambut Maulid Nabi 1423 H dari Silang Monas - MH Thamrin - Bundaran HI - Silang Monas.
8 Juni 200215 pimpinan parpol yang tidak memenuhi ketentuanelectoral threshold dua persen berdasar Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 sepakat menandatangani dokumen bersama di Hotel Sahid, Jakarta, untuk menolak pemberlakuan ketentuan tersebut. Mereka juga menuntut agar semua parpol peserta Pemilu 1999 diikutkan lagi dalam Pemilu 2004 walaupun ada parpol yang sama sekali tidak mempunyai perolehan kursi di DPR/DPRD. Partai yang terlibat pada pertemuan yang diprakarsai Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), yaitu Partai Keadilan (PK), Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Partai Nahdlatul Umat, Partai Demokrasi Indonesia, Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia, Partai Katolik Demokrat, Partai Daulat Rakyat, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Persatuan, Partai Syarekat Islam Indonesia, Partai Nasional Indonesia Massa Marhaen, Partai Nasional Indonesia Front Marhaenis, Partai Politik Islam Indonesia Masyumi, dan Partai Kebangkitan Umat.
Tahun 2003
9 Februari 2003Ratusan ribu massa PK berunjuk rasa menolak serangan AS ke Irak di sepanjang Jl. MH Thamrin hingga kedubes AS.
20 Maret 2003Sekali lagi, PK bersama PKS menggelar aksi damai menentang serangan AS ke Irak di sepanjang Jl. MH Thamrin hingga kedubes AS. Aksi diikuti oleh 30.000 massa.
30 Maret 2003PKS bersama Komite Indonesia untuk Solidaritas Rakyat Irak (KISRA) serta seluruh elemen masyarakat menggelar aksi 'Sejuta Umat' dari Bunderan HI hingga kedubes AS, Jakarta. Aksi ini merupakan aksi terbesar sepanjang massa dan mampu mengusik para pemimpin dunia.
17 April 2003Musyawarah Majelis Syuro XIII Partai Keadilan yang berlangsung di Wisma Haji Jawa Barat, Bekasi, merekomendasikan PK untuk bergabung dengan PKS.
20 April 2003Deklarasi DPP PKS di Silang Monas, Jakarta, yang dihadiri oleh 40.000 massa.
26 Mei 2003PK dan PKS mendeklarasikan Crisis Centre untuk Rakyat Aceh (CCRA) di halaman Masjid Agung Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. CCRA dimaksudkan untuk membantu rakyat Aceh yang tengah dilanda konflik berkepanjangan.
4 Juni 2003DPP PKS dinyatakan lulus verifikasi oleh Depkehham. Verifikasi dilakukan di kantor sekretariat Jl. Mampang Prapatan VIII No. R-2, Jakarta.
5 Juni 2003PK selenggarakan acara 'Silaturahim Nasional Anggota Legislatif Partai Keadilan' di Wisma DPR, Cikupa, Cisarua, Bogor, yang diikuti oleh 180 anggota dewan dari seluruh Indonesia.
8 Juni 2003PKS gelar 'Dzikir dan Doa untuk Rakyat Aceh' di halaman Masjid Agung Al Azhar, Jl. Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta, diikuti oleh ribuan massa.
10 Juni 2003PK bersama PKS melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung MPR/DPR Jl. Gatot Subroto, Jakarta, untuk mendukung disahkannya RUU Sisdiknas oleh DPR RI.
2 Juli 2003Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) telah menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota). Ini berarti PK Sejahtera telah melengkapi 100% persyaratan verifikasi Depkehham.
3 Juli 2003PK bergabung dengan PKS yang dilakukan di kantor pengacara Tri Sulistyowarni di Pamulang, Tangerang. Dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya.
20 Juli 2003Musyawarah Majelis Syuro I PKS yang berlangsung di Ruang Binasentra, Kompleks Bidakara, Jakarta, menetapkan delapan kriteria Calon Presiden (Capres) RI versi PKS. Selain itu dicanangkan juga mekanisme pemilihan capres melalui Jaring Capres Emas.
22 Juli 2003Ribuan massa PKS melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog), Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. PKS menolak kebijakan Bulog seperti beras impor dan dana talangan Sukhoi yang dinilai menyengsarakan ribuan petani.
8 Agustus 2003DPP PKS mencanangkan program Safari 'Aam Intikhobi (Tahun Pemenangan Pemilu), yaitu program safari tokoh-tokoh partai ke berbagai daerah untuk mensosialisasikan dan mensukseskan pemilu 2004. Acara berlangsung di Aula Masjid Baitussalam, Duren Tiga, Jakarta.
Sumber : www.pk-sejahtera.org


Senin, 12 Oktober 2009

PKS Bahas Presiden 2014, Hidayat Nurwahid Urutan Pertama

0 komentar
"Kita mau konsolidasi. Kita harus tahu kordinat supaya membidik dengan jelas, kalau kita tahu sudah di mana, kita lebih mudah mengarahkan," jelasnya.
Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengadakan rapat kerja nasional (Rakernas) untuk mengkonsolidasikan kadernya dalam memenangkan pemilu 2014. Salah satu hal yang dibahas adalah mengenai suksesi pimpinan PKS untuk dimunculkan pada Pemilu 2014.


"Saat ini kita sedang membuat rumusan-rumusan yang akan dibawa ke Munas 2010. Kita menentukan figur yang dapat memiliki acceptabilitas yang tinggi di masyarakat," ujar Wasekjen PKS, Mardani saat berbincang dengan detikcom.

Hal itu disampaikannya di sela-sela acara Rakernas di Hotel Atlet Century, Jakarta, Sabtu (10/10/2009).

Selain membahas figur yang akan muncul pada 2014, dalam rakernas ini PKS juga mengevaluasi struktur organisasi, hasil pemilu dan pilkada, proses pendidikan kader dan kepribadian kader. Hasilnya akan dibawa untuk membuat rumusan yang akan dibawa ke Munas 2010.

"Kita mau konsolidasi. Kita harus tahu kordinat supaya membidik dengan jelas, kalau kita tahu sudah di mana, kita lebih mudah mengarahkan," jelasnya.

Ketika ditanya mengenai sejauh ini siapa-siapa saja figur yang sudah muncul, Mardani mengatakan Hidayat Nur Wahid (HNW) masih yang tertinggi.

"Menurut hasil survei internal, HNW paling tinggi 88 persen, kedua Tifatul Sembiring 46 persen, Adhyaksa Dault 45 persen," pungkasnya.

Sumber: www.DetikCom

PKS Butuh Tokoh Menangi Pemilu 2014

0 komentar
INILAH.COM, Jakarta - PKS dinilai memerlukan seorang tokoh atau figur sentral untuk bisa memenangi Pemilu 2014 mendatang. Meskipun secara organisatoris partai berbasiskan dakwah ini solid.


"PKS memang perlu memunculkan tokoh ideologi dan mesin partai untuk kepentingan pemenangan Pemilu 2014," kata Presiden PKS Tifatul Sembiring saat menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS di Jakarta, Minggu (11/10).

Menurut Tifatul, tuntutan agar PKS memiliki tokoh atau figur sentral sudah semakin kuat dan mulai terasa dibutuhkan. Selama ini, tuturnya, PKS memang terlalu konsentrasi pada sistem pengkaderan. Sehingga tidak ada yang menjadi tokoh sentral di PKS.

Namun, Tifatul melanjutkan, pada Pemilu 2014 mendatang PKS akan mengusung tokoh yang dianggap mampu. Selain itu, tokoh tersebut harus dipersiapkan dari sekarang dan akan dimulai pada Musyawarah Nasional PKS pada April 2010.

Kepada jajaran kader dan pengurus PKS di seluruh Indonesia, ia mengatakan, untuk mendapatkan citra yang baik dari masyarakat, PKS tidak perlu mengubah karakter yang selama ini sudah dijalankan. Yakni dengan terus memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai hal itu.

Dituturkan dia, Rakernas PKS telah menghasilkan sejumlah rekomendasi dari 33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) untuk disampaikan pada Munas PKS April 2010, yang terkait dengan target dan program kerja PKS menghadapi Pemilu 2014. [*/jib]

Sumber : www.inilah.com

Tifatul: PKS Dikerjain

0 komentar
JAKARTA – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring, merasa partainya “dikerjain” oleh partai lain terkait pemilihan Ketua MPR periode 2009-2014. Dalam sidang paripurna MPR, Sabtu (3/10) malam, PKS akhirnya gagal mengusung Hidayat Nur Wahid menjadi Ketua MPR. “Yang lebih tepat bahasanya, PKS dikerjain,” kata Tifatul dihubungi Republika, Ahad (4/10).


Pada sidang Paripurna semalam, PKS sebenarnya siap bertempur melawan koalisi besar yang mengusung Taufik Kiemas, dengan menggandeng Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Namun, terang Tifatul, sikap PKB tiba-tiba berubah mendukung Taufik Kiemas sesaat sebelum sidang Paripurna digelar. “Itu yang saya kecewa udah mau masuk paripurna, dia (PKB) katakan mundur dari kesepakatan,” tambah Tifatul.

Menurut Tifatul paket pimpinan MPR yang diajukan PKS sebenarnya cukup baik dengan memperhatikan keterwakilan unsur daerah. Dibanding paket 4:1 (empat wakil partai dan satu dari DPD) yang diajukan koalisi partai besar seperti Partai Demokrat, PDIP dan Partai Golkar, paket yang diakukan PKS menawarkan tiga wakil DPD dan dua dari partai (2:3).

Meski kans kemenangan melawan koalisi besar yang mengusung Taufik Kiemas kecil, menurut Taufik, yang paling penting adalah semangat patriotik perlawanannya. Arogansi kekuasaan yang dicerminkan koalisi besar agar pemilihan Ketua MPR ditentukan secara aklamasi dan mengurangi keterwakilan daerah di MPR, tegas Tifatul harus dilawan. “PKS abstain kemarin itu,” tambnah Tifatul.

Gagalnya PKS menjadikan Hidayat Nur Wahid menjadi Ketua MPR, lanjut Tifatul, tidak berarti PKS “tidak kebagian apa-apa” di parlemen. Posisi wakil ketua DPR dan anggota DPR yang mencapai 57 orang, sebut Tifatul, sebagai kekuatan PKS di parlemen. Adapun soal komitmen dukungan tehadap Hidayat yang sebelumnya diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Tifatul enggan mengomentarinya. “Saya masih optimistis koalisi ini (PKS-Demokrat –red) masih bisa bekerja sama,” kata Tifatul. dri/pur

Sumber : www.republika.co.id

Mustafa Ketua Fraksi PKS

0 komentar
JAKARTA--Fungsionaris Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mustafa Kamal, dipastikan menduduki posisi ketua fraksi PKS di DPR periode 2009-2014. Hal itu disampaikan Presiden PKS, Tifatul Sembiring, di sela-sela pembekalan caleg terpilih, di Hotel Borobudur, Selasa (29/9).


"Ketua fraksi PKS adalah Mustafa Kamal. Itu sudah diputuskan dalam rapat pimpinan harian PKS," kata Tifatul. Dia mengatakan, keputusan tersebut diputuskan karena Mustafa dinilai cocok untuk membuat perubahan di tubuh DPR, sehingga anggota DPR yang terkena kasus hukum bisa ditekan jumlahnya.

Menurut Tifatul, Mustafa Kamal dan juga Wakil Ketua DPR dari PKS, Anis Matta, dinilai mampu memberi perubahan di DPR. Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengatakan, Partai Demokrat juga sudah memutuskan jika Anas Urbaningrum menjadi ketua fraksi. "Beliau (Anas) dipilih karena dinilai sebagai kader terbaik Demokrat yang cocok menempati posisi ketua fraksi," katanya. ikh/kpo

Sumber : www.republika.co.id

Anis Matta Wakil Ketua DPR dari PKS

0 komentar
JAKARTA--Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring mengatakan rapat dewan pimpinan harian partai telah memutuskan memilih Sekjen Anis Matta sebagai Wakil Ketua DPR RI dari PKS."Wakil Ketua DPR Anis Matta dan Ketua Fraksi-nya Mustafa Kamal. Dia dipilih oleh rapat dewan pimpinan harian PKS," katanya, di Jakarta, Selasa, ditemui sebelum acara Stadium Generale bagi anggota DPR dan DPD terpilih 2009-2014.


Menjelang pengucapan sumpah dan janji anggota legislatif terpilih, partai politik yang memperoleh kursi di DPR menggelar rapat internal untuk menentukan nama-nama yang akan menjabat sebagai Ketua DPR, Wakil Ketua DPR, dan ketua fraksi. Selain itu, juga dibahas mengenai pembagian nama-nama anggota DPR yang akan ditugaskan di komisi I hingga XI.

Menurut Tifatul, dengan dipilihnya Anis Matta dan Mustafa Kamal maka diharapkan mampu membawa perubahan pada lembaga legislatif agar menjadi lebih baik lagi."Bagi kami peran di legislatif adalah peran reformasi... Hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini," ujarnya.

DPR, katanya, harus menjadi pilar demokrasi yang kokoh. Para anggota legislatif diharapkan adalah sosok yang mampu menyuarakan aspirasi rakyat."Kemarin kita lihat ada banyak kasus yang melibatkan anggota DPR, ada yang ditangkap KPK, kasus moral, dan etika. Ini saya rasa ke depan harus diperbaiki kalau tugas DPR adalah mewakili rakyat," kata anggota DPR terpilih ini.

Sementara untuk Tifatul sendiri rencananya akan ditempatkan di Komisi I DPR. Anggota DPR dan DPD terpilih akan mengucapkan sumpah dan janji pada 1 Oktober 2009 dan setelahnya akan dibentuk badan kelengkapan DPR. Menjelang pengucapan sumpah dan janji, anggota DPR dan DPD terpilih menjalani serangkaian kegiatan untuk mempersiapkan pelantikan yakni gladi kotor, stadium generale, dan gladi bersih. ant/kpo

Sumber : www.republika.co.id