Hidayat Nur Wahid: Kejujuran Sangat Mahal

VIVAnews – Mantan Ketua MPR Hidayat Nurwahid prihatin atas insiden pengusiran warga terhadap keluarga Ny Siami, setelah wanita ini melaporkan contek massal di SDN Gadel 2, Surabaya. Kejujuran Siami berbuah pahit. Ia dituding mencemarkan nama baik sekolah dan kampung.

“Kejujuran sangat mahal,” kata Hidayat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 15 Juni 2011. Ia berharap, Pemkot Surabaya, Kanwil Diknas Surabaya, Pemprov Jawa Timur, dan Mendiknas berpihak kepada murid dan orangtua yang jujur dan berani.

“Masyarakat yang mengucilkan mereka juga harus diberi pemahaman. Keberpihakan Kanwil Diknas terhadap mereka diharapkan bisa mengatasi kemarahan warga,” ujar Hidayat. Politisi PKS itu menyatakan, dia  sejak dulu mengkritisi sistem Ujian Nasional yang kerapkali menimbulkan masalah.

“Guru membantu murid saat UN. UN ini jelas harus diperbaiki,” tegas Hidayat. Menurutnya, pembenahan pendidikan tidak semata mengandalkan nilai-nilai ujian, tapi juga harus mengedepankan karakter kejujuran murid dan guru. “Ingat, reformasi mencita-citakan pendidikan yang menghadirkan akhlak mulia,” imbuh Hidayat.

Sebelumnya, anak Siami yang cerdas, Al, dipaksa gurunya memberikan contekan kepada teman-temannya pada UN 10-12 Mei 2011 lalu. Siami kemudian melaporkan guru SDN 2 Gadel, tempat anaknya bersekolah. Namun ia justru dibenci, dicaci, dan diusir oleh warga kampungnya.

Siami, ibu rumah tangga yang sehari-hari bekerja sambilan sebagai penjahit gorden itu, akhirnya memutuskan untuk mengungsi ke rumah orang tuanya di Gresik, bersama dengan seluruh anggota keluarganya. Rumahnya di Gadel pun ditinggal dalam penjagaan polisi. (umi) [Sumber: http://vivanews.com]

Fraksi PKS DPRD Banten Siap Kembalikan Mobil Dinas

SERANG--Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Banten siap mengembalikan mobil dinas yang dipinjam pakai dari Pemprov Banten terkait temuan penyalahgunaan dalam LHP BPK tahun anggaran 2010. "Saat ini mobil dinas itu dalam posisi 'standby' tidak kami pakai, kami menunggu surat resmi penarikan dari Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Banten sebagai pihak yang berwenang dalam hal ini," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Sanuji Pentamarta di Serang, Jumat.

Ia mengatakan, terkait dengan temuan penyalahgunaan pembelian 80 mobil dinas dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK), DPRD Banten tidak terkait langsung dengan hasil temuan tersebut karena pelaksana anggarannya ada pada Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Banten. "Mobil yang dipakai DPRD itu hanya pinjam pakai dari Biro Umum dan Perlengkapan. Sehingga yang harus menindaklanjuti temuan BPK itu biro umum," kata Sanuji.

Sanuji mengatakan, fraksi PKS berharap Pemprov Banten segera menindaklanjuti berbagai temuan dalam LHP BPK tahun anggran 2010 tersebut. Selain itu, gubernur juga harus melakukan evaluasi terhadap kepala SKPD yang menjadi langganan temuan BPK, sehingga tahun 2011 diharapkan laporan keuangan Provinsi Banten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mengatakan, pihaknya masih melakukan kajian dan koordinasi antara Pemprov Banten, BPK dan pimpinan DPRD Banten terkait tindak lanjut atas temuan BPK tersebut di antaranya temuan pembelian mobil dinas yang tidak sesuai peruntukannya. "Saya sudah memerintahkan Sekda untuk berkoordinasi dengan BPK dan DPRD Banten untuk tindak lanjuti LHP BPK itu, karena waktu yang diberikan 60 hari setelah LHP itu disampaikan," kata Ratu Atut.

Sebelumnya dalam LHP BPK Provinsi Banten tzhun anggaran 2010 yang disampaokan Senin (13/6), BPK melaporkan adanya 25 temuan ketidakpatuhan pada undang-undang, salah satunya pengadaan kendaraan dinas pada Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Banten serta sekretariat DPRD Banten senilai Rp16,89 miliar. [Sumber:  http://www.republika.co.id]

Perlu Rendah Hati, Sikapi Arogansi

H. Jazuli Juwaini, DewanPenasehat Gema Keadilan

BANTEN - Dalam orasi politiknya H. JazuliJuwaini, menyampaikan bahwa pemuda harus mampu melakukan perubahan. Karenaperubahan tidak mungkin di pimpin oleh orang tua, pemudalah yang harusmengambil sikap dan mendorong perubahan itu agar segera terealisasikan. Dangema keadilan sebagai organisasi kepemudaan harus mampu memfasilitasi hal itu.

Pemuda bukan hanya unsur perubah,tapi dia juga harus memimpin perubahan itu. Agar ketika perubahan itu terjadi,tidak dibelokan oleh orang-orang yang bersikap status quo. Artinya keuntunganyang didapat dari perubahan harus dioptimalkan sepenuhnya untuk masyarakat. Kekompakanpemuda harus terus dijaga. Potensinya harus diasah dan diarahkan kepada hal-halyang identik dengan perbaikan.

Sebagaimana Soekarno pernah bilang, “bawakan akusepuluh pemuda maka akan kurubah dunia”. Saya pikir, subtansi dari kata-kataini adalah niat perbaikan yang sungguh-sungguh. Keberanian yang terpatri dalamjiwa akan membawa semangat konsistensi yang terus menerus. Dan yang palingpenting adalah kerendahan hati dalam menyikapi arogansi orang lain. Agar kitaketika berkuasa tidak melakukan hal yang sama. (GK)

Jazuli Juwaini akrab dengan pengurus Gema Keadilan

Jazuli Juwaini Berpose dengan paduan suara Gema Keadilan dari SMAN 1 Rangkas Bitung

Jazuli Juwaini bersama Pengurus Gema Keadilan Provinsi Banten

Jazuli Juwaini bersama Pengurus Gema Keadilan Kabupaten Kota-se-Provinsi Banten

Pelantikan Pengurus Gema Keadilan Prov. Banten Periode 2011-2015

Penyerahan Pataka Sebagai Simbol Dimulainya Kepengurusan Gema Keadilan di Prov. Banten

“PEMUDA HARUS JADI PEMIMPIN SAAT INI JUGA”

 

Bonie Mufidjar, Ketua Gema Keadilan Prov. Banten

BANTEN - Beragamnya potensi pemuda,memiliki daya tarik tersendiri untuk memperbaiki bangsa ini. Mereka tidak bisadianggap sebagai kelas biasa yang tidak memiliki peran apa-apa. Merenungkansemangatnya seperti bara api yang terus membara. Perlu cara yang tepat untukmengarahkan potensinya kepada arah yang benar. Agar setiap daya dorong daripemuda mampu memberikan efek perbaikan kepada nasib bangsa.

Pemberdayaan pemuda perludilakukan sesegera mungkin. Karena pada saat ini, banyak kalangan pemuda yangmelakukan perbuatan menyimpang, bahkan cenderung kepada tindikan kriminalitas.Sesungguhnya akar permasalahan dari ini semua diakibatkan oleh potensi merekayang tidak tersalurkan dengan tepat. Padahal, jika diberdayakan secaramaksimal, para pemuda akan mendapat perannya yang ideal.

Dari latar belakang di ataslah Gemakeadilan hadir sebagai organisasi yang menyatukan dan memberdayakan pemuda.Tidak hanya mereka para kaum intelektual yang berada dikampus-kampus. Tapi organisasiini akan sampai kepada ranah memberdayakan Anak jalanan, Anak Punk, KelompokPengamen Jalanan, para pengemis dan lain-lain. Organisasi ini akan menjadirumah bagi siapapun. Gema keadilan akan hadir sebagai mesin kaderisasi yangmelahirkan pemimpin-pemimpin muda. Bukan untuk masa depan, pemimpin muda harusmemimpin saat ini juga. Kata Ketua Gema Keadilan Provinsi banten Boni Mufidzar.

Pemuda Perlu Kuat Secara Ekonomidan Aktif di Pemilukada

Andre Rosiade

Sementara itu, Andri, SekretarisGema menyampaikan untuk saat ini, pola pemberdayaan pemuda yang paling tepatadalah melalui pemberdayaan ekonomi. Kita, di Gema telah menyiapkan berbagaiprogram-program yang memberdayakan pemuda secara ekonomi. Kita di gema keadilantelah menyiapkan berbagai program-program yang memberdayakan pemuda secaraekonomi. Seperti mengembangkan lembaga keuangan mikro yang berbasis dikecamatan. Lembaga ini tidak hanya menyiapkan dan menyalurkan berbagai modal.Tapi juga mendorong dan memotivasi pemuda untuk berwirausaha secara mandiri.

Selain itu, dalam rangkamenghadapi perhelatan akbar Pemilukada Gubernur Banten Gema Keadilan Bertekaduntuk ikut berpartisipasi dalam menyukseskan lancarnya hajat demokrasi itu.Namun demikian, gema keadilan berharap kepada KPU dan Panwaslu untuk bersikapprofesional dalam mengemban tugasnya. Dalam pelaksanaan pilgub nanti, andrejuga berharap kepada pegawai negeri sipil untuk bersikap netral agar pelaksanaanpilkada nanti dapat fair.

Melihat pentingnya pemberdayaanpemuda dikelola secara profesional oleh karena itu kepengurusan Gema Keadilan akansegera dilantik. Pelantikan pengurus Gema Sendiri akan dilaksanakan di RumahMakan Rizki, (12/06). Rama Pratama sebagai ketua Dewan Pengurus Nasionallangsung melantik Dewan pengurus Wilayah Gema Keadilan Provinsi banten.Pelantikan ini dihadiri oleh Jazuli Juwaini. Hadir pula Irfan Maulidi sebagaiDewan Pembina Gema Keadilan Provinsi Banten. (GK)

Pengurus baru Gema Keadilan Prov. Banten sesaat setelah dilantik

Pengurus Gema Keadilan Kabupaten Kota se-Provinsi Banten

Kelompok Pengamen Jalanan Setia Dengan Seni

PKS Jakarta Kembali Lakukan Program Tafakul Kader

Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta Selamat Nurdin

Jakarta, CyberNews. Program Bantuan untuk Kader (Takaful Kader) kembali dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta di Tahun 2011. Program ini menjadi program unggulan di pertengahan tahun, mulai bulan Juli sampai dengan Agustus yang akan datang.

Demikian disampaikan Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta Selamat Nurdin, di sela-sela sosialisasi program Takaful Kader di Salemba, Jakarta Pusat, Minggu (12/6).

Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS  DKI Jakarta Triwisaksana, Ketua Bidang Ekonomi DPW PKS DKI Jakarta Adi Susilo, Ketua Bidang Lembaga Sosial DPW PKS DKI Jakarta Israyani dan Ketua Dewan  Pengurus Daerah (DPD) PKS Jakarta Pusat serta Ketua-ketua Unit Pembinaan Kader se-Jakarta Pusat.

Selamat Nurdin yang juga Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta ini mengatakan, program ini sekaligus memberi jawaban atas masalah kader yang membutuhkan dana untuk pembiayaan masuk sekolah.

“Bulan Juli sampai Agustus ini kami jadikan bulan Takaful Kader, selain program tadi, program ini berisi pemberian modal usaha dan advokasi kesehatan secara berkelanjutan,” urainya, dalam rilis yang diterima CyberNews, Senin (13/6).

Program lainnya adalah PKS DKI Jakarta melakukan survey per kecamatan secara bertahap, guna merumuskan pemenangan pilkada 2012 berbasis teritorial. Sementara itu, Triwisaksana yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta menyampaikan dalam sambutannya, kesolidan kader menjadi harga mahal partai dakwah ini, maka dari itu pengurus melaksanakan program ini secara rutin setiap tahunnya,

“Spirit program ini adalah kepedulian dan semangat kebersamaan,” tegas pria yang digadang-gadang menjadi DKI -1 dari PKS pada pilkada 2012 yang akan datang.

Harapan dari program ini, kader akan lebih semangat untuk melayani warga Jakarta untuk menjadikan Jakarta penuh kebaikan dan menuju kesejahteraan, “Kondisi kader yang nyaman dan solid akan melahirkan kerja-kerja nyata untuk kebaikan Jakarta, dan dari itu kami siap memenangkan pilkada 2012 dan pemilu 2014,” tandasnya. ( Andika Primasiwi / CN26 / JBSM ) [Sumber: http://suaramerdeka.com]

Pengurus DPW Gema Keadilan Banten Dilantik

Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gema Keadilan Rama Pratama melantik pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Gema Keadilan Provinsi Banten untuk masa bakti 2011-2015 di RM Rizki, Minggu (12/6). meminta kalangan PNS bersikap netral dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2011.

Pelantikan pengurus Gema Keadilan Banten dilakukan oleh Ketua DPN Gema Keadilan Rama Pratama dihadiri Dewan Pembina Gema Keadilan Banten Irfan Maulidi dan Anggota DPR Jazuli Juwaini.


Dalam sambutannya Rama Pratama menyatakan Gema Keadilan harus senantiasa berada pada garda terdepan dalam melakukan pemberdayaan pemuda. Ia mengatakan, pemuda memiliki peran strategis dalam mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. "Pemuda harus aktif, progresif,, dan kreatif untuk berkarya," kata Rama yang dikenal sebagai mantan aktivis mahasiswa 1998 ini.

Sedangkan ketua DPW Gema Keadilan Banten Bonie Mufidzar menyatakan Gema Keadilan hadir sebagai organisasi yang menyatukan dan memberdayakan pemuda. Menurut dia, tidak hanya mereka para kaum intelektual yang berada di kampus-kampus, tapi Gema Keadilan akan sampai kepada ranah memberdayakan anak jalanan, anak punk, kelompok pengamen jalanan, para pengemis dan lain-lain.

"Organisasi ini akan menjadi rumah bagi siapapun. Gema Keadilan akan hadir sebagai rumah kaderisasi kepemimpinan yang melahirkan pemimpin-pemimpin muda. Bukan untuk masa depan, pemimpin muda harus memimpin saat ini juga," kata Bonie. Ia menyatakan, kiprah Gema Keadilan saat ini telah menunjukkan secara aktif dalam berbagai kegiatan di masyarakat. "Ke depan Gema Keadilan harus lebih progresif lagi," ujarnya.


Sedangkan Sekretaris Gema Keadilan Banten Andre Rosiade menyatakan, senantiasa aktif dalam mendorong kepemimpinan muda di Banten, membantu kepolisian, kejaksaan dan KPK dalam penegakkan hukum, serta proaktif dalam menyukseskan pembangunan dalam berbagai bidang.


Acara pelantikan pengurus DPW Gema Keadilan Banten berlangsung meriah. Dalam seyiap sesi acara diselingi alunan musik dari kelompok penyanyi jalanan (KPJ), paduan suara pelajar serta atraksi seni lainnya. (Adv) [Sumber: Kabar Banten 13/6/2011]

PKS Dirikan TV

MAKASSAR - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera serta Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)  PKS Sulsel dan Sulbar membuat TV digital.

Pembuatan TV ini terungkap dalam Pelatihan Humas dan Media TV Partai PKS di Hotel Celebes, Jl Gunung Latimojong, Makassar, Minggu (12/6/2011). Acara ini berlangsung selama dua hari sejak kemarin Sabtu (11/6/2011) hingga hari ini.

Kader PKS dilatih oleh beberapa jurnalis senior seperti TV One, Metro TV, dan Trans TV yang didatangkan langsung dari Jakarta.

"PKS TV ditujukan untuk mengangkat permasalahan masyarakat kekinian. Seperti potensi yang bisa mendorong pengembangan daerah. Misalnya persoalan pariwisata," tutur koordinator Humas PKS Aking kepada Tribun-timur.com.

Pelatihan TV PKS yang pertama di Makassar ini dibagi  kekebeberapa kelas yakni Humas (public relation), Jurnalistik, Fotografi, dan video.

PKS TV sudah jalan kurang lebih dua bulan kini baru digelar di Makassar. Hasil liputan sementara di ditayankan melalui Youtube.

Konsep PKS TV dimana kontributornya berasal dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) disetiap daerah dan Semua DPD PKS yg ada di seluruh Indonesia.

"Selain itu, PKS juga menayangkan  potensi daerah yang selama ini belum terpublikasikan dengan baik. Misalnya di Lampung ada tambang pasir di sungai. Tidak diangkat di media lokal. Tapi diangkat di media PKS," tambah Aking

Metodenya, diterbitkan di intenet. Selama ini PKS hanya ada di youtube.  Di sulsel ada 80 orang kru yang siap mensupport PKS TV.  Bironya ada di setiap daerah kabupaten. (*)

Penulis : Ilham
Editor : Ina Maharani
[Sumber: http://tribunnews.com]

Baliho PKS Dicopot, Baliho Wahidin Dibiarkan

Tangerang - DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tangerang memprotes penertiban Satpol PP terhadap baliho bergambar anggota DPR RI dari PKS Jazuli Juwaini.

Sebab, ketika itu Satpol PP tidak menertibkan baliho Wahidin Halim yang lokasinya berdekatan dengan baliho Jazuli. Humas DPD PKS Kota Tangerang Jumei Susetyo mengatakan, pencopotan baliho tersebut dilakukan pada Selasa (7/6/2011), sekitar pukul 10.00 WIB.

Dua baliho berukuran 2 x 2 meter yang terletrak di Jl K.H Maulana Hasanudin, Cipondoh langsung dicopot tanpa adanya pemberitahuan tersebih dahulu. Namun, tidak jauh dari situ, masih terpasang dengan sangat jelas baliho dukungan masyarakat terhadap Wali Kota Tangerang Wahidin Halim.

“Peristiwa ini sekali lagi mengusik rasa keadilan kami selaku masyarakat Kota Tangerang yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya,” kesalnya.

Jumei mengaku, pencopotan baliho ini telah beberapa kali terjadi dengan alasan yang sama yaitu dalam rangka menata keindahan dan ketertiban kota. “Kalau memang tujuannnya untuk menata keindahan kota, kenapa baliho Wahidin Halim masih terpasang. Hal itu tentu tidak adil,” tegasnya. [tn/mah] [Sumber: http://inilah.com]

PKS dan PPP Resmi Berkoalisi di Pilgub Banten

SERANG – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Banten  resmi berkoalisi. Koalisi keumatan ini akan mengusung Jazuli Juwaini sebagai calon gubernur pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS Banten, Irfan Maulidi, mengatakan, koalisi ini sangat penting bagi PKS dan PPP. Selain kedua partai memiliki platform yang hampir sama, koalisi keumatan merupakan isu mendasar yang sangat menyentuh masyarakat Banten. “Sebab, kedua belah pihak menekankan nilai keislaman sebagai landasan berpikir untuk menciptakan masyarakat madani,” kata Irfan di Kantor DPW PKS Banten, Jum’at (10/6).

Menurut Irfan, hal yang mendasari dibentuknya koalisi keumatan ini karena masyarakat Banten secara tipologis lebih akrab dengan isu keumatan yang berbasis religius. Apalagi, peran ulama di Banten sangat dominan dalam berbagai momentum sejarah.

Namun, kata Irfan, isu keumatan tidak hanya berkutat pada nilai religiusitas. Isu ini juga sangat universal dan menyeluruh sehingga mencakup masalah pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan pemerintahan.

Koalisi antara PKS dan PPP ini sudah mencukupi untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur. PKS memiliki 13 kursi di DPRD Banten, sedangkan PPP memiliki 5 kursi. “Sudah lebih dari cukup. Syarat partai yang mengusung calon gubernur harus memiliki 13 kursi di DPRD,” kata Irfan.

Irfan menambahkan bahwa koalisi sepakat mengusung anggota DPR RI, Jazuli Juwaini, sebagai calon gubernur Banten. Sedangkan, calon wakil gubernurnya masih menunggu hasil penjaringan di PPP. [Sumber: http://www.republika.co.id]

PKS Pelajari Pemenangan Pemilu Ke Turki

Semarang, CyberNews. Guna mempelajari sistem pemilihan umum dan berbagai tahapannya di negara maju, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan melakukan pantauan pemilu di Turki yang akan menggelar pemungutan suara pada 12 Juni nanti.

Delegasi PKS yang terdiri atas pengurus pusat dan wilayah tersebut akan belajar bagaimana penyelenggaraan Pemilu dan pengawasannya selama seminggu mulai Selasa (7/6).

Ketua DPW PKS Jateng Abdul Fikri Faqih menyatakan, pihaknya akan belajar bagaimana negara Turki sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa mengelola penyelenggaraan pemilu secara modern.

Dikatakan, akhir tahun lalu parlemen Turki telah mengesahkan undang-undang (UU) Pemilu yang baru sesuai dengan standar pelaksanaan Pemilu di negara Uni Eropa. UU tersebut lebih menjamin hak penduduk untuk dalam memilih maupun dipilih sebagai anggota parlemen.

"Kami akan mempelajari pemilu di Turki sejak sebelum, saat pemilihan, hingga pascapemilu," tutur Fikri yang juga Wakil Ketua DPRD Jateng itu.

Delegasi ssebanyak 24 orang itu akan berangkat pada Selasa (7/6) dan kembali ke tanah air pada Rabu (15/6) mendatang. Dijelaskan Fikri, dirinya telah mengajukan cuti sebagai anggota DPRD Provinsi Jateng untuk menjalankan tugas partai.

Terkait pembiayaan, lanjutnya, seluruh biaya peserta ditanggung oleh dana partai. Keberangkatannya ke Turki dilakukan atas ajakan Biro Hubungan Luar Negeri (BHLN) PKS. Biasanya, lanjutnya, pengurus DPP PKS sendiri yang berangkat ke luar negeri untuk menjalankan program partai.

Namun, kali ini dua pengurus DPW PKS Jateng turut diajak untuk melihat langsung proses pemilu. Dikatakan, selama di Turki PKS akan mempelajari bagaimana sistem Pemilu, tahapan penyelenggaraan, sengketa yang timbul, dan juga bagaimana penyelesaiannya.

Selain itu akan dipelajari juga bagaimana model kampanye partai-partai dalam Pemilu, berkunjung ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan juga ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat pusat maupun lokal kabupaten disana.

Delegasi dijadwalkan bertemu dengan sejumlah pimpinan partai, termasuk partai berkuasa saat ini Partai Pembangunan dan Keadilan (AKP) untuk bertukar pikiran tentang bagaimana mengelola partai secara modern dan profesional.

Pertemuan dengan anggota parlemen juga diagendakan untuk mempelajari bagaimana Turki bisa bergerak secara produktif dan progresif sehingga kelasnya diakui secara internasional dengan pengakuan Uni Eropa. Pihaknya bakal menyambangi beberapa kota di Turki, di antaranya Ankara dan Istanbul.

"Hasil pembelajaran dari Turki nantinya akan ditularkan kepada kader maupun simpatisan PKS agar partai bisa dikelola secara modern," katanya. [Sumber: http://suaramerdeka.com]

Ikhwanul Muslimin Bentuk Partai Ikuti PKS

Ikhwanul Muslimin (IM)

Jakarta - Setelah lama dilarang, Ikhwanul Muslimin (IM) akhirnya boleh mendirikan partai politik. Partai politik Ikhwanul Muslim dinyatakan sah di Mesir menjelang pemilihan parlemen yang menentukan di negara itu.

IM Kairo mendirikan partai dan telah mendapat persetujuan untuk pembentukan Partai Kebebasan dan Keadilan (PKK). Nama parpol ini mengingatkan kita kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dalam hal gerakan sosial, PKS belajar dari IM, namun dalam kepartaian politik, IM dengan PKK-nya yang baru dibentuk, mengikuti jejak PKS. PKK Mesir mengikuti jejak PKS dan Partai Refah di Turki, yakni berjuang di jalan demokrasi, suatu sinyal kuat bahwa Islam menerima demokrasi.

“Ikhwanul memonitor perkembangan PKS di Indonesia pasca-otoriter Orde Baru dan kini IM mendirikan partai serupa,” kata aktivis Islam dan Direktur LSIK Umar Hamdani.

Ikhwanul Muslimin, gerakan yang terorganisir paling baik di Mesir, didirikan pada 1928, tetapi dinyatakan ilegal sejak 1954. Konstitusi Mesir melarang partai berdasarkan agama, kelas atau regional.

Islam Indonesia bukan lagi Islam yang berada di pinggiran, tetapi sudah menjadi bagian dari umat muslim dunia. Peran Islam di Asia Tenggara, dan peran Indonesia sangat besar menjadi penengah dalam penyelesaian konflik di kawasan Asia Tenggara.

Bukti mutakhir, jejak PKS diikuti oleh PKK di Mesir. Sesuatu hal yang bukan kebetulan, sebab aktivis IM di Mesir juga memonitor perkembangan Islam di Indonesia, negeri berpenduduk Muslim terbesar di dunia.

Prof Dr Ra`fat Asy Syaikh dari Liga Islam Dunia memandang perlu mengembangkan Islam yang moderat seperti juga yang diajarkan oleh Universitas Al Azhar Mesir maupun yang dikembangkan NU/Muhammadiyah di Indonesia.

Tapi di sisi lain, kata Syaikh, umat Islam hendaknya juga belajar dari sejarah kolonialisme dan menolak segala bentuk penjajahan dan ketidakadilan di zaman globalisasi ini.

Di masa orde lama Mesir, organisasi IM mengajukan calon-calon independen dalam pemilu untuk mengelak larangan rezim Mubarak di masa lalu. Calon independen dari kelompok IM itu memenangi hampir seperlima kursi parlemen pada pemilu 2005. Di Kairo, Komisi Urusan Kepartaian telah memberikan persetujuan untuk pembentukan Partai Kebebasan dan Keadilan.

Dewan Konsultatif Ikhwanul Muslimin juga mengumumkan pembentukan partai itu, yang datang sebulan setelah kelompok itu mengatakan, pihaknya hampir memiliki 9.000 anggota pendiri. Partai yang baru dibentuk ditetapkan untuk bertarung dalam pemilu dengan target menyabet setengah dari kursi parlemen pada September mendatang.

Komisi Urusan Partai Mesir, Senin (6/6), menetapkan tenggat waktu terakhir bagi Partai Kebebasan dan Keadilan yang dibentuk oleh Ikhwanul Muslimin untuk menjadi partai pertama yang dideklarasikan usai kejatuhan rezim Hosni Mubarak.

Partai Kebebasan dan Keadilan (PKK atau bahasa Arabnya FJP) secara resmi diakui sejak Senin (6/6/11) setelah memenuhi semua syarat yang ditetapkan dalam undang-undang pembentukan partai baru. Bahkan keputusan tersebut akan disahkan dalam lembaran negara dalam waktu sepuluh hari. PKK atau FJP dibentuk Ikhwanul Muslimin dan telah mengajukan pengesahan kepada komisi dua pekan lalu. [mdr] [Sumber: http://www.inilah.com]

Anis Matta Siap Dipanggil BK

Wakil Ketua DPR RI Anis Matta

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Anis Matta mengaku siap dimintai keterangan oleh Badan Kehormatan jika aduan Anggota DPR RI Wa Ode Nurhayati tentang dugaan adanya mafia anggaran, khususnya di kalangan pimpinan DPR RI, sudah disampaikan Wa Ode ke BK.

Menurut Anis, dirinya tidak akan menutup-nutupi apapun untuk menjamin transparansi kinerja Badan Anggaran DPR RI selama ini. "Siap. Yang penting dia kasih dulu buktinya ke BK. Saya sih dari awal inginkan ada transparansi dari pembahasan anggaran. Kami (pimpinan) tidak ikut dalam pembahasan teknis, hanya sesuai dengan kewenangan kami saja," katanya di Gedung DPR RI, Selasa (7/6/2011).

Anis meminta politisi PAN itu untuk melaporkan ke BK berikut bukti-bukti yang menguatkan pernyataannya dalam salah satu acara talk show di stasiun televisi nasional tentang calo anggaran di kalangan pimpinan DPR.

Anis mengaku siap menempuh proses yang akan digelar di DPR demi mendorong transparansi di DPR. "Biar kita sama-sama memerangi calo anggaran," katanya.

Mengenai dugaan kuat yang mengarah padanya sebagai pimpinan dewan untuk koordinator bidang keuangan, politisi PKS ini mengatakan bahwa surat keputusan Badan Anggaran selalu akan diserahkan ke Menteri Keuangan.

Untuk sampai ke Menkeu, surat tersebut harus ditandatangani oleh pimpinan DPR yang berwenang. "Kalau surat pasti kita tanda tangani. Itu kan sudah diputuskan Banggar. Kita enggak ikutan (memutuskan). Itu kan teknis diputuskan oleh Banggar, sesuai dengan UU," tambahnya.

Anis mengaku tak merasa perlu meminta konfirmasi kepada Wa Ode mengenai pernyataannya tersebut. Menurutnya, tindakan mencari konfirmasi itu hanya akan menyeret persoalan menjadi lebih personal. [Sumber: http://kompas.com]

Misbakhun Undur Diri dari DPR

JAKARTA - Politisi PKS M Misbakhun secara resmi mengundurkan diri sebagai anggota DPR. Hal tersebut dilakukannya setelah Badan Kehormatan DPR selesai melakukan evaluasi terhadap anggota DPR yang dianggap melanggar etika dan moral.

Ketua Badan Kehormatan DPR Nudirman Munir mengatakan, BK akan mengumumkan nama anggota Dewan yang dikenai sanksi karena melakukan pelanggaran etika dan moral dalam paripurna mendatang. Namun, karena sudah mengundurkan diri, nama Misbakhun tak akan disebutkan lagi.

"Yang jelas, Misbakhun tidak lagi diumumkan karena sudah mengundurkan diri. Surat pengunduran dirinya pun sudah kami terima," ungkapnya di Gedung DPR, Selasa (7/6/2011).

Nudirman mengatakan, diterimanya surat tersebut menandakan pengunduran diri Misbakhun sudah resmi. Oleh karena itu, politisi Golkar ini mengatakan BK tak akan memproses lanjut pelanggaran etika dan moral yang dituduhkan kepadanya karena terlibat dalam kasus LC Fiktif Bank Century.

Menurut Nudirman, keputusan tersebut tentu baik bagi Misbakhun maupun bagi Fraksi PKS sendiri. "PKS memahami itu. Tanpa menunggu putusan dari Mahkamah Agung dan putusan inkracht, Misbakhun mengundurkan diri. Surat diterima hari hari Rabu lalu," tambahnya.

Bersamaan dengan surat pengunduran diri Misbakhun, Nudirman mengatakan BK juga menerima surat pengunduran diri politisi PKS Arifinto yang mengundurkan diri setelah tepergok membuka konten porno di dalam rapat paripurna April lalu. Saat itu, Arifinto mengelak melakukan secara sengaja dan berdalih membuka sebentar untuk menghapusnya. [Sumber: http://nasional.kompas.com]