Selasa, 31 Mei 2011

Kantor DPD PKS Diteror Dua Kursi Dibakar, Pintu Dicoret-coret

0 komentar
Kantor DPD PKS Kulonprogo
KULONPROGO - Kantor DPD PKS Kulonprogo di Jalan Khudori No. 56 Wates mendapat teror dari orang tak dikenal. Pelaku membakar dua buah kursi dan satu meja, serta meninggalkan pesan berisi pelecehan kepada pihak PKS. Sumarno, 27, anggota kepanduan PKS Kulonprogo mengungkapkan, aksi teror tersebut diduga dilakukan sekitar pukul 03.00 dini hari kemarin (31/5). Sumarno baru mengetahui peristiwa tersebut pukul 04.00, ketika akan mengambil air wudu untuk salat subuh.

’’Saat ingin mengambil air wudu, saya mendapati lampu teras depan dalam keadaan mati. Saat mau menghidupkan saklar, lampu tidak menyala. Ternyata setelah saya periksa, lampu dalam posisi kendor,’’ ungkap Sumarno yang saat kejadian sedang tugas jaga piket.

Setelah lampu berhasil menyala, Sumarno menemukan tulisan berisi pelecehan di pintu utama menggunakan cat semprot warna hitam. Dia juga mencium bau gosong dan mendapati dua kursi rotan dan satu buah meja tamu yang terdapat di teras sudah terbakar.

’’Setelah menemukan tulisan dan kursi yang terbakar, saya langsung membangunkan teman-teman,’’ ujarnya. Menurut Sumarno, saat kejadian, sebenarnya di dalam kantor ada sembilan orang. Tapi tak seorang pun yang tahu peristiwa tersebut karena semua tidur.

Maryanto, 35, anggota kepanduan PKS yang lain juga memerkirakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 03.00. Sebab, sampai dia tidur sekitar pukul 02.30, tidak ada peristiwa apa-apa. ’’Sekitar pukul 02.30 saya masih membaca koran dan membuat kopi tapi belum terjadi apa-apa,’’ ujarnya.

Ketua DPD PKS Kulonprogo Hamam Cahyadi yang datang ke lokasi kejadian menduga, aksi tersebut ada kaitannya dengan persiapan masa kampanye pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kulonprogo. ’’Saya tidak tahu siapa yang melakukan dan sangat menyayangkan tindakan ini. Ini teror bagi PKS, kami berharap pihak kepolisian segera menangkap pelakunya,’’ harapnya.

Akibat kejadian itu, dua kursi rotan di teras kantor DPD PKS hangus terbakar dan menghitamkan sisi meja di dekatnya. Di bagian lantai teras juga ditemukan bekas siraman yang diduga bensin, sementara di pintu depan kantor terdapat tulisan pelecehan menggunakan cat semprot warna hitam.
Kapolres Kulonprogo AKBP K. Yani Sudarto mengungkapkan, saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan atas aksi tersebut. ’’Kami masih mendalami kasus ini dengan memeriksa beberapa saksi, kami juga belum tahu motiv yang dilakukan pelaku,’’ imbuhnya. (asa) [Sumber: http://www.radarjogja.co.id]

PKS Tetap Dorong Parliamentary Threshold 5 Persen

0 komentar
Wasekjen DPP PKS, Mahfudz Siddik
Jakarta - Pembahasan revisi UU Pemilu kian alot. Setelah Fraksi Partai Golkar DPR memaksakan angka Parliamentary Threshold (PT) diatas 5 persen, giliran FPKS mendorong angka PT 5 persen.

"Tetap 5 persen, kalau kita lihat gelombang preferensi politik kepada partai menurun, memang akhirnya mendorong logis penyederhanaan partai untuk perbaikan sistem, meningkatkan PT," ujar Wasekjen DPP PKS, Mahfudz Siddik, kepada detikcom, Rabu (1/6/2011).

Keputusan PKS tentu saja mempersulit titik temu revisi UU Pemilu. Karena pembahasan di Badan Legislasi DPR mayoritas fraksi lain mendukung PT untuk pemilu 2014 sebesar 3 hingga 3,5 persen.

Mahfudz menuturkan, penyederhanaan partai penting guna mengefektifkan sistem kepartaian. Juga diperlukan untuk memperkokoh sistem pemerintahan presidensiil.

"Gagasan PT 5 persen sangat rasional, diberlakukan nasional, bertahap pusat dulu baru daerah," tutur Mahfudz.

Belajar dari negara lain, menurut Mahfudz, PT memang dipatok cukup besar. Utamanya di negara yang menganut mahzab liberalisasi politik.

"Waktu kita kunker Komisi I ke Turki disana saja PT 10 persen, era liberalisasi politik," tuturnya. (van/van) [Sumber: http://www.detiknews.com]

PKS Dorong Misbakhun Mengundurkan Diri

0 komentar
JAKARTA — Sekjen PKS Anis Matta menilai akan lebih baik bagi Misbakhun jika mengundurkan diri dari posisinya sebagai anggota DPR sejak dijatuhkan vonis terkait kasus L/C fiktif Bank Century. Oleh karena itu, Anis mengatakan, PKS akan mendorong Misbakhun untuk mengundurkan diri daripada diberhentikan oleh Badan Kehormatan DPR.
Kasusnya ini kan politis. Jadi kami serahkan kepada yang bersangkutan. (Anis Matta)
"Kami juga akan mendorong beliau. Tetapi, keputusan sepenuhnya ada di tangan beliau. Kasusnya ini kan politis. Jadi, kami serahkan kepada yang bersangkutan," kata Anis di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (31/5/2011).

Anis menilai pengunduran diri menjadi jalan terbaik untuk dilakukan karena prosesnya tidak akan merepotkan Misbakhun sendiri, partai atau fraksi, dan Badan Kehormatan DPR. Dengan demikian, penggantian dan pengalihan tugas bisa cepat dilakukan. Partai dan fraksi juga tak akan repot. "Jadi enggak repot aja," katanya.

Wakil Ketua DPR ini mengatakan, langkah pengunduran diri baik untuk anggota Dewan yang terlibat dalam kasus dan sudah memperoleh putusan hukum dengan kekuatan hukum tetap.

Sementara Misbakhun, lanjutnya, masih menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Hanya saja, menurut Anis, peninjauan kembali tak akan menghalangi Badan Kehormatan untuk mengeksekusi putusannya
[Sumber: kompas.com]

Mahfudz Anggap Lucu Syarat Islah Yusuf Supendi

0 komentar
Jakarta - Pendiri Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yusuf Supendi, menggugat perdata sepuluh petinggi PKS. Namun, Yusuf menyatakan masih membuka diri dengan opsi damai dengan berbagai syarat.

Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Mahfudz Siddiq, yang juga salah satu tergugat menyebut syarat damai yang diajukan Yusuf lucu. "Kalau mau islah tapi bersyarat itu lucu, tidak masuk di akal," katanya ketika dihubungi, Selasa 31 Mei 2011.

Opsi damai itu, kata Mahfudz, telah diberikan PKS sebelum Yusuf mengajukan gugatannya. Namun, PKS melihat Yusuf tidak kooperatif dengan partai, sehingga secara internal PKS kemudian dengan tegas memutuskan tidak akan berdamai.

Ia pun menyerahkan sepenuhnya kasus yang baru bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu kepada kuasa hukum untuk ditangani. "Semua cara sudah ditempuh, tapi yang bersangkutan tidak kooperatif," ujar Mahfudz.

Ketiga syarat yang diajukan Yusuf yaitu, pertama, pembatalan surat keputusan pemecatan dirinya dari PKS. Kedua, dipenuhinya tuntutan materi, yaitu Rp 42,7 miliar. "Ketiga proses damai itu tidak berarti menghentikan proses hukum saya yang lainnya di Mabes Polri dan KPK," ujar Yusuf saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini, Rabu 1 Juni 2011.

Namun, menurutnya, PKS tidak memiliki keinginan baik untuk berdamai. Padahal hakim telah memberikan waktu mediasi selama 40 hari ke depan. "Somasi yang dikirim kemarin itu proses damai juga, tapi tidak digubris," katanya.

Dia menggugat keluarnya Surat Keputusan (SK) pemecatan dirinya yang dilakukan pejabat teras PKS. Dia juga menggugat secara perdata para petinggi partai itu karena merasa diperlakukan tak adil selama ini. Dalam gugatannya, Yusuf menuntut ganti rugi materi dan immateriil sebesar Rp 42,7 miliar.

Nama-nama yang ia gugat di antaranya Ketua Dewan Syuro Hilmi Aminuddin, Ketua Dewan Syariah Surahman Hidayat, mantan anggota Badan Penegak Disiplin Organisasi Salim Assegaf, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, Sekretaris PKS Anis Matta, Wakil Sekjen DPP PKS Mahfud Siddik, mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Makmur Hasanuddin, bekas Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi Aus Hidayat, dan Fachri Hamzah (Wakil Sekjen PKS). RIRIN AGUSTIA [Sumber: http://www.tempointeraktif.com]

PKS Bidik Suara 2014 Lewat Olahraga

0 komentar
DEPOK- Cara yang digunakan setiap partai politik (parpol) untuk merapatkan barisan dan meningkatkan suara konstituen bermacam-macam. Salah satunya adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sudah mempersiapkan diri membangun mesin politiknya dari hal yang paling ringan yakni melalui bidang olahraga.

PKS memastikan saat ini memiliki 1,2 juta pelatih senam yang berasal dari kader internal untuk menyebarkan ilmu kepada seluruh kader lainnya di seluruh Indonesia. Salah satunya juga dengan menggelar senam massal secara rutin di lingkungan masyarakat.

"Kami fokus kepada pelatihan senamnya, kebugaran, tetapi kalau ternyata mampu mendongkrak suara di 2014 itu adalah efek positif yang diterima masyarakat," kata Ketua Departemen Olahraga dan Kebugaran DPP PKS Yoyok Switohandoyo di Cibubur, Depok, Selasa (31/05/11).

Wakil Ketua Bidang Kepanduan dan Olahraga DPP PKS Abdul Khoris meminta seluruh pelatih senam untuk menyebarkan pengaruh dan semangat positif kepada kader lainnya. Hal itu dapat menunjukkan bahwa kader PKS tak hanya khusyuk dalam hal beribadah, namun juga memiliki semangat untuk menularkan sisi positif olahraga kepada masyarakat.

“Relawan kami dari PKS tak hanya khusyuk di masjid saja, kami juga akan hadir lewat olah raga, nanti kita bisa masuk ke dalam lingkungan masyarakat dengan melalui klub-klub jantung sehat, dan senam secara rutin,” jelas Khoris.

PKS juga menargetkan akan memperoleh 350 ribu kader baru atau relawan baru sebagai pelatih olahraga di akhir tahun 2011. Setelah itu dapat membentuk simpul-simpul di masyarakat yang dimungkinkan akan mendongkrak suara di tahun 2014. (ugo) [Sumber: http://okezone.com]

Rabu, 25 Mei 2011

PKS Dorong Reformasi BURT DPR

0 komentar
Sekretaris FPKS Abdul Hakim
Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI memberikan apresiasi kepada Pimpinan DPR RI yang memutuskan menghentikan proses pembangunan gedung baru DPR. Pimpinan Dewan diminta untuk kembali fokus kepada tugas pokoknya yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan. Demikian dikatakan Sekretaris FPKS Abdul Hakim dalam pernyataan tertulis kepada Metrotvnews.com, Kamis (26/5).

Menurut Hakim,  hal-hal terkait pembangunan gedung adalah wilayah teknis yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal DPR dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyelesaikannya. "Jangan sampai ada kesan, anggota dewan ikut cawe-cawe dalam urusan teknis seperti itu." ujar Hakim.

Hakim menyatakan Fraksi PKS sendiri mengusulkan rasionalisasi lembaga Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT. Selama ini, menurutnya, produk kebijakan yang dikeluarkan BURT kerap menggundang kontroversi di tengah masyarakat.

FPKS mengusulkan BURT dirasionalisasi menjadi lembaga setara Kelompok Kerja atau Pokja dibawah Pimpinan DPR. Keanggotaaan Pokja inipun cukup 9 orang mewakili 9 Fraksi, tidak seperti saat ini yang jumlahnya mencapai lebih dari 50 orang. Rasionalisasi ini, ujar anggota dari Daerah Pemilihan Lampung 2 tersebut, menemukan konteksnya karena di tahun Anggaran 2011, lembaga tinggi DPR
menyerap hanya 0,2% dari total APBN.

Secara bersamaan Fraksi PKS mengusulkan penguatan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN di DPR. Alasan FPKS, menurut Hakim, karena BAKN merupakan lembaga yang diamanatkan UUDN RI 1945. namun justru kurang merepresentasikan fungsi pengawasan DPR secara maksimal terhadap Anggaran Negara yang mencapai Rp 1.229,5 Triliun.

Idenya, untuk memperkuat fungsi pengawasan anggaran, selain diperkuat lembaganya maka keanggotaannya pun mesti diperluas menjadi setingkat Pansus. "Kami mengusulkan ada tigapuluh perwakilan yang mewakili secara oporsianal dari sembilan fraksi yang ada di DPR RI," tutur Hakim.(Andhini) [Sumber: metrotvnews.com]

PKS Bertekad Tetap Kritis Pascaperbarui Kontrak Politik

0 komentar
Sekretaris Jenderal DPP PKS, Muhammad Anis Matta
Jakarta-Partai Keadilan Sejahtera akan tetap kritis terhadap pemerintah meski telah menandatangani kontrak koalisi yang baru bersama parpol lainnya yang juga anggota koalisi pendukung pemerintah.

"Bersikap kritis itu adalah kewajiban konstitusi, karena itu PKS akan tetap bersikap kritis," kata Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS), Muhammad Anis Matta, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (25/5).

Anis Matta menegaskan, sikap kritis merupakan kewajiban koalisi serta wujud dari akomodasi aspirasi masyarakat.

Karena itu, kata dia, PKS tidak akan takut dikenai sanksi dikeluarkan dari koalisi jika sikap kritis tersebut dinilai bermasalah.

Wakil Ketua DPR RI tersebut menjelaskan, ada empat butir substansi dari kontrak koalisi yang telah ditandatangani partai-partai politik anggota koalisi, pada Senin (23/5).

Keempat butir sunstansi tersebut, pertama, proses komunikasi politik antara ketua partai dengan presiden, wakil presiden, dan para pembantunya.

Menurut dia, di dalam kesepakatan lama hal ini belum diakomodasi dengan baik sehingga pada kesepakatan baru perihal komunikasi politik itu diperkuat.

"Penjadwalan waktunya secara periodesasi serta agendanya disusun dan dijadwalkan oleh sekretaris sekretariat gabungan. Hal ini tidak diatur secara spesifik dalam kesepakatan yang lama," katanya.

Kedua, intensifikasi komunikasi politik antara para ketua umum partai yang diimplementasikan kepada para ketua fraksi di parlemen maupun jajaran partai di bawahnya.

Ketiga, tidak menutup ruang demokrasi, seolah ada partai koalisi menutup demokrasi.

Menurut dia, ruang demokrasi tetap diakomodasi dalam bidang pengawasan dan anggaran yang merupakan fungsi paralemen.

"Pembahasan RAPBN, lesgislasi, dan pengawasan yang dilaksanakan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat maupun rapat lain mekanismenya baku antara pemerintah dan parlemen, harus tetap dijaga," katanya.

Keempat, penjelasan lebih konkret tentang penguatan sistem presidensial.

Ia mencontohkan, kewenangan atau otoritas presiden tentang jumlah menteri sesuai UU dan kebutuhan, karena jumlah menteri sesuai UU. (Ant/OL-12) [Sumber: inilah.com]

Senin, 23 Mei 2011

PKS Pilih Husnudzon Patuhi Kontrak Baru Koalisi

0 komentar
Wasekjen DPP PKS, Mahfudz Siddik
Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melunak dan menyetujui kontrak baru partai koalisi. PKS memilih husnudzon, memandang positif poin-poin kontrak baru koalisi.

"Kalau kami sih husnudzon saja. Melihat dari semangatnya saja seperti yang disampaikan Pak SBY untuk mengkonsolidasi koalisi sehingga pemerintahan efektif," ujar Wasekjen DPP PKS, Mahfudz Siddik, kepada detikcom, Selasa (24/5/2011).

Mahfudz membenarkan adanya sanksi terhadap anggota yang kerap berbeda pendapat. Namun sanksi tersebut tidak membuat PKS takut kalau dalam beberapa hal harus berbeda pendapat.

"Soal sanksi memang diatur kalau sudah ada kesepakatan lalu ada yang berbeda pendapat maka keluar koalisi. Tapi PKS bisa menerima itu, karena kebijakan pemerintah kami yakini akan objektif dan berpihak kepada kepentingan nasional, jadi tidak ada yang perlu ditakuti," tutur Mahfudz.

Tapi tidak menutup kemungkinan PKS akan pada posisi yang frontal lagi, seperti pada saat mengusung angket mafia pajak. Utamanya jika menyangkut kepentingan rakyat yang lebih besar.

"Kalau prinsip, koalisi itu sama dengan kita bekerjasama dalam hal baik dan kita bekerjasama dengan baik. Sepanjang menyangkut kepentingan rakyat dan menegakkan prinsip keadilan ya PKS akan tetap bersuara dan berani berbeda," tandasnya.

Berikut empat butir pokok kontrak koalisi baru :

1. Proses komunikasi politik, antara ketua partai dengan presiden, wakil presiden dan para pembantunya.

Di dalam kesepakatan lama belum diakomodir dengan baik sehingga di kesepakatan baru itu diperkuat bagaimana komunikasi itu. Penjadwalan waktunya, periodesasi, agendanya, nanti di dalam periode-periode tertentu agenda itu disusun dijadwalkan oleh sekretaris sekretariat gabungan. Hal ini tidak diatur dalam kesepakatan yang lama tidak diatur dengan spesifik, tapi yang baru diatur.

2. Intensifikasi komunikasi politik antara para ketua umum partai yang diimplementasikan kepada para ketua fraksi di parlemen maupun jajaran partai di bawahnya.

3. Tidak menutup ruang demokrasi, seolah ada partai koalisi menutup demokrasi.

Ruang demokrasi tetap diakomodir dalam bidang pengawasan dan anggaran. Itu fungsi tetap parlemen. Pembahasan APBN maupun lesgislasi dan pengawasan yang dilaksanakan dalam rapat kerja dan RDP. Maupun rapat lain mekanisme baku antara pemerintah dan parlemen, itu harus tetap dijaga, check and balances tetap dipelihara.

4. Penjelasan lebih konkrit tentang penguatan sistem presidensial.

Contoh kewenangan atau otoritas presiden tentang jumlah menteri sesuai UU dan kebutuhan, karena jumlah menteri sesuai UU. Tolak ukur menjadi pembantu beliau sebagai menteri pasti kinerja, kemudian apakah yang bersangkutan memenuhi kontrak kinerja yang disepakati presiden dan kebutuhan organisasi akan selalu berubah tergantung kebutuhan. (van/fiq) [Sumber: detik.com]

Pilgub Banten, PKS Gadeng Mitra Koalisi Usung Jazuli

0 komentar
Jazuli Juwaini (tengah)
Jelang pemilihan Gubernur Banten yang akan digelar pada 22 Oktober 2011 nanti, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Banten mengaku sudah mengantongi beberapa partai untuk berkoalisi dalam mengusung Jazuli Juwaini sebagai calon Gubernur Banten.

“Kita sudah selesai masalah koalisi karena sudah melakukan konsolidasi dengan sejumlah partai untuk melengkapi persyaratan minimum. Tapi nama partainya belum bisa kita sebutkan. Nanti pada saatnya kita akan umumkan, yang jelas sudah melampaui jumlah kursi,” kata Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, Minggu (22/5/2011) kemarin.

Terkait pasangan bakal calon Wakil Gubernur untuk disandingkan dengan Jazuli, Luthfi juga mengatakan sudah memiliki lima nama sedang dalam proses.

“Ada lima nama yang tengah kita lakukan proses fit and proper test serta verifikasi. Ada dari kalangan partai, birokrat, dan non-partisan,” tambah Luthfi.

Luthfi menambahkan, Jazuli sosok yang cocok untuk membawa perubahan Banten kedepan. Selain itu, Luthfi juga menambahkan, Jazuli memiliki latar belakang yang pas untuk menjadi kepala daerah.

“Satu lagi, Pak Jazuli itu sebagai anggota Banggar (Badan Anggaran) di DPR. Biasanya calon kepala daerah dicari berlatar belakang Banggar karena kemajuan ekonomi tidak lepas dari kebijakan penganggaran,” tambah Luthfi.  (Aef) [Sumber: http://www.berita8.com]

Sydney Jones: PKS Bukan Partai Radikal!

0 komentar
Sydney Jones
RMOL. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan partai terbesar keempat di Indonesia pasca Pemilu 2009 seringkali dituding memiliki hidden agenda untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. PKS juga kerap dikaitkan dengan gerakan Islam radikal di luar negeri, wabil khusus Ikhwanul Muslimin di Mesir.

Tetapi, di mata Sydney Jones dari International Crisis Group (ICG), PKS bukanlah partai radikal. Terlebih PKS mengikuti aturan main demokrasi di Indonesia.

Sydney Jones menyampaikan hal itu ketika berbicara dalam Lecture Series on Democracy di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah di Ciputat, Tangerang, Senin pagi (23/5).

"Saya baru dari Aceh, dan mampir ke kantor partai lokal maupun nasional. Saya juga berbicara dengan wakil-wakil PKS di DPRD di Aceh," ujar Sydney.

Dalam berbagai pembicaraan itu, Sydney Jones menyimpulkan bahwa wakil-wakil PKS adalah yang paling memahami persoalan rakyat dan paling memahami prinsip demokrasi.

"Mereka paling cerdas dan paling peduli pada rakyat, juga paling punya gagasan tentang public services," demikian Sydney Jones. [guh][Sumber: http://www.rakyatmerdekaonline.com]

Minggu, 22 Mei 2011

Profil: Yoyoh Yusroh, S.Pdi

0 komentar
Yoyoh Yusroh dan Keluarga
Sosoknya memang sangat sederhana dan bersahaja, keberadaannya telah memberi nuansa baru di ruang rapat Komisi VIII DPR. dia merupakan salah satu dari ke-4 orang pimpinan Komisi VIII DPR yang membidangi masalah agama, sosial dan pemberdayaan perempuan. Menurutnya,keberadaannya DPR merupakan suatu amanah yang sangat berat.

"kedudukan saya di DPR adalah merupakan amanah, prinsip kami di DPR bukan sekedar untuk kepentingan pribadi, namun keberadaan di DPR untuk berkontribusi melalui anggaran, legislasi aturan supervisi dan DPR juga kita jadikan suatu mimbar da wah dan sebuah universitas untuk menimbah ilmu,"kata ibu dari 13 orang putra/putri ini.

Yoyoh Yusro merupakan perempuan yang sangat getol berorganisasi bahkan semenjak masih remaja, dirinya sudah aktif mengikuti organisasi seperti pelajar islam Indonesia, tahun 1980an, bahkan juga pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

Menurut Yoyoh keaktifannya di sejumlah organisasi dan LSM dilakukan semata-mata untuk menegakkan amar ma ruf nahi munkar.

"hal yang terpenting untuk menegakkan amar ma ruf ini adalah dengan memberikan contoh secara nyata serta melakukan pendekatan secara persuaif sehingga tidak menimbulkan rasa antipati dari orang lain,"paparnya.

disamping amar ma ruf nahi munkar,mengenai money politikpun dirinya tidak bergeming. "waktu itu saya kunker ke Jabar guna meninjau proyek-proyek pemerintah yang terkait dengan Komisi VIII. mereka saat presentasi mengatakan kekurangan dana. tetapi pulangnya mereka mengajak makan di tempat yang sangat representatif. dan di bandara kita diberi amplop. Saya tanya ini untuk apa, Pak? dia bilang sebagai tanda cinta karena biu sudah meluangkan waktu menengok proyek kami. langsung saya jawab lo, katanya bapak kekurangan dana tetapi kok masih memberikan kepada kami. Kami ini sudah berkecukupan, pak. akhirnya setelah berdebat cukup lama. uang itu saya sumbangkan kembali ke lembaga mereka dan saya minta kwitansi agar tidak terjadi kesalahpahaman,"kata Yoyoh.

Yoyoh mengatakan menjadi suatu suara yang minor memang sangat berat, namun menurutnya bagaimana cara kita mengkomunikasikan dengan teman-teman lainnya, bukankah kita ingin menjadikan DPR menjadi suatu lembaga yang bersih dan benar-benar pembela rakyat. "jadi menurut saya harus kita mulai dari masing-masing anggota bahwa kita tidak hanya dipantau oleh konstituen tapi juga oleh yang diatas-sang pencipta dengan pemikiran seperti ini kita bisa menjadi lebih bertanggung jawab,"tandasnya.

Komunikasi dialogis
Perempuan yang memiliki 13 orang putra/putri ini, mengatakan mendidik anak itu harus dengan metode yang tepat karena masing-masing anak memiliki banyak keistimewaan masing-masing. Yoyoh menuturkan dirinya menggunakan metode komunikasi dialogis untuk mengembangkan dan menumbuhkan potensi dari masing-masing anak. "saya akan berusaha menjelaskan kesibukkan saya dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti, jika mereka bertanya ngapain saja sih Ummi keluar rumah terus? saya jawab bahwa saya mmengajak mereka berda wah, mengajak mereka solat, berbuat baik dan mengajak mereka supaya tidak berantem,"katanya.

permasalahan prinsip pendelegasian tugas kepada anak juga menjadi perhatian yang besar dari seorang Yoyoh Yusro. "anak pertama bertugas ke anak nomor 5, anak nomor 2 bertanggung jawab pada anak no.6, anak nomor 3 bertanggung jawab pada anak no.7 demikian seterusnya,"kata Yoyoh.

Ketegasan juga menjadi prinsip utama kunci keberhasilan dalam mendidik anak. "kalau Ramadhan saya tegas katakan, TV off, saya lebih suka mereka naik sepeda sampai berkeringat daripada duduk diam didepan TV. saya mengikuti cara sahabat nabi dalam mendidik anaknya, jadi waktu ramadhan adalah waktu untuk berkonsentrasi kepada Al-qur an,"tegas Yoyoh, disamping itu, Yoyoh juga menerapkan prinsip keterbukaan antara orangtua maupun anak-anak.

Biodata:
Nama: Yoyoh Yusroh, S.Pdi
Tempat Lahir: Tangerang
Tgl Lahir: 14-11-1962
Agama: Islam
 

Riwayat Pendidikan:
1. STAI AlQudwah
2. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 1982
3. PGAN Atas Pondok Pinang Jakarta, tahun 1979
4. PGAN Pertama Tangerang, tahun 1979
5. SDN Jurumudi II, tahun 1972

Riwayat Pekerjaan:
1. Guru agama SMU Bahagia tahun 1983-1984
2. Wakil Direktur Taman Qur an Robbi Rodhiyya tahun 1989-1991
3. Dosen Lembaga Studi Islam Al Hikmah tahun 1991-1997
4. Dosen Institut Pemberdayaan Perempuan (IPP) tahun 2001
5. Dosen Pendidikan Guru TK Islam Nurul Fikri tahun 2003
6. Pembimbing Utama biro Perjalanan Haji PT Madani tahun 2002-sekarang
7. anggota DPR/MPR RI tahun 1999-2004, Komisi VII
8. anggota DPR/MPR RI tahun 2004-2009, Komisi VIII
9. Anggota Dewan Pakar ICMI Tahun 2005-2010, bidang Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Lansia

Tanda Jasa:

1. International Muslim Women Union (IMWU) tahun 2000
2. International Muslim Women Union (IMWU) tahun 2003
3. Mubaligh National dari Departemen Agama Pusat tahun 2001


Sumber: www.dpr.go.id

Politisi PKS Korban Kecelakaan Dimakamkan

0 komentar
Budi Darmawan (suami almarhumah)
Liputan6.com, Tangerang: Gema takbir dan isak tangis mengiringi pemakaman politisi sekaligus pendiri Partai Keadilan Sejahtera Yoyoh Yusroh di Kecamatan Benda, Tangerang, Banten, Sabtu (21/5). Yoyoh meninggal setelah kendaraan yang ditumpangi bersama keluarga terlibat kecelakaan tunggal di Jalan Tol Palikanci (Palimanan-Kanci), Cirebon, Jawa Barat, Sabtu dini hari.

Berdasarkan pantauan SCTV, ruas Jalan Munawaroh di kawasan Kecamatan Benda, Tangerang, padat para pelayat yang menunggu kedatangan jenasah Yoyoh Yusroh. Keluarga, kerabat, dan sahabat tak kuasa membendung air mata menyambut jenazah Yoyoh yang langsung menuju masjid untuk disalatkan.

Suasana haru kian kental ketika suami almarhumah tiba di rumah duka. Dalam kondisi lemah, terbaring di atas tempat tidur dan ditandu, Budi Darmawan, suami almarhumah tampak tegar. Sambil berusaha menahan sakit, ia mengikuti prosesi pemakaman sang istri di Kompleks Pondok Pesantren Ummu Habibah.

Ketika jenazah dimasukkan ke liang lahat, gema takbir bersahut-sahutan dengan diiringi tangis keluarga, kerabat, dan sahabat. Almarhumah meninggalkan suami dan 13 putra-putrinya.

Yoyoh Yusroh, salah satu pendiri PKS yang juga politisi Senayan ini meninggal karena kecelakaan di Tol Palikanci, Cirebon. Almarhumah saat itu bersama keluarga dalam perjalanan pulang usai menghadiri wisuda putra sulungnya, Umar al Faruk, yang baru saja menamatkan studi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Yoyoh duduk di tengah ketika kendaraan terguling setelah menabrak pagar pembatas jalan saat akan melewati tikungan tajam di kilometer 207 Tol Palikanci. Kecelakaan yang terjadi pada Sabtu dini hari itu diduga akibat pengemudi pengganti, yaitu putra Yoyoh bernama Sholahudin dalam keadaan kelelahan dan kurang begitu mengenali medan.

Ia akhirnya mengembuskan napas terakhir dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Mitra, Plumbon, Cirebon. Sedangkan enam kerabatnya mengalami luka ringan. Kasus itu kini ditangani Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Cirebon.(ANS) [Sumber: http://berita.liputan6.com]

PKS Kehilangan Motor Terbaiknya

0 komentar
Yoyoh Yusroh
Jakarta - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal mengenang sosok Yoyoh Yusroh sebagai motor penggerak solidaritas kemerdekaan untuk Palestina, guru bagi aktivis perempuan PKS.

"Salah seorang tokoh perempuan yang sejak awal ikut mendirikan partai dan berkontribusi besar dalam perkembangan partai," ungkap Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal, di Jakarta, Sabtu (21/5). Ustazah Yoyoh disebut Mustafa Kamal sebagai anutan bagi para kader muda PKS karena kiprahnya sebagai ibu rumah tangga sekaligus legislator perempuan yang aktif menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.

Selain di PKS, Yoyoh juga aktif sebagai anggota Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Periode 2005-2010 di bidang Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Lansia. Yoyoh juga mendapatkan penghargaan sebagai Mubalig Nasional dari Departemen Agama pada Tahun 2001.

"Beliau adalah ibu dari 13 orang anak yang mampu mengelola rumah tangganya dengan baik, sekaligus juga menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai legislator," ungkap Kamal.

Selain di Indonesia, Yoyoh juga dikenal sebagai politisi yang aktif dalam membela hak asasi manusia di level Internasional. Yoyoh dikenal sebagai legislator yang gigih memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

"Oleh karena itulah, saya sebagai pimpinan fraksi menempatkan beliau di Komisi I agar terus dapat melanjutkan perjuangannya tersebut. Kemampuan diplomasinya sangat baik," ujar Mustafa.

Mustafa juga mengatakan Yoyoh merupakan sedikit dari politisi Indonesia yang pernah menembus blokade Israel di Gaza dan melihat langsung kondisi masyarakat Palestina di sana. Tidak hanya itu, menurut Mustafa, Yoyoh juga pernah berperan dalam penyelesaian konflik di Sudan.

Selain itu sejumlah penghargaan atas kontribusi internasional pun pernah diterimanya, seperti International Muslim Women Union (IMWU) pada 2000 dan 2003.

Tidak hanya pengabdiannya kepada publik, kata Mustafa, Yoyoh juga sukses dalam membangun keluarganya. Dengan 13 anak yang dimilikinya, semuanya berprestasi. "Ke Yogya kan beliau akan menghadiri wisuda anaknya di UGM. Dan rencananya bulan depan (almarhum) akan menghadiri wisuda anaknya yang kuliah di Bosnia," ungkap Mustafa. (Mad/OL-11) [Sumber: http://www.mediaindonesia.com]

Minggu, 15 Mei 2011

Anis Matta: NII Hanya Sebuah Alat Politik

0 komentar
Sekjen PKS Anis Matta
Banjarmasin - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Anis Matta menduga, Negara Islam Indonesia (NII) hanya sebuah alat politik. Ia mengemukakan itu, usai memberi pengarahan dalam Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan selatan (Kalsel) di Banjarmasin atau sebelum kembali ke Jakarta, Minggu sore.

Namun Sekjen PKS yang juga Wakil Ketua DPR-RI itu tak menyebut pihak mana yang menjadikan atau memperalat isu NII sebagai alat politik, kecuali menyatakan, hal tersebut hanya akan memperburuk pemerintah sendiri. Pasalnya isu NII tersebut sudah sejak lama atau beberapa kali ganti Presiden Republik Indonesia, tapi hal itu seakan dibiarkan, bahkan cenderung sebagai alat untuk memojokan Islam.

"Sebagai contoh selama ini isu teroris atau terorisme, bukan cuma sekedar isu, tapi untuk melemahkan perjuangan kaum muslim, yang mungkin sengaja sebagai skenario pihak tertentu," tandasnya.

Padahal dengan tetap tumbuh dan berkembangnya isu NII, menunjukkan penegakan hukum di Indonesia tak jalan, lanjutnya didampingi Habib Aboe Bakar Al Habsyie, anggota DPR-RI dari PKS asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel. Oleh sebab itu, jangan biarkan isu NII terus tumbuh dan berkembang, guna menjaga kewibawaan pemerintah, sarannya didamping Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Kalsel, Ibnu Sina.

Selain itu, guna kenyamanan dan ketenangan masyarakat, terutama terbebas dari jaringan NII yang bisa meresahkan, demikian Anis Matta. Sementara itu, anggota DPR-RI dari PKS asal Kalsel menyatakan syukur, kalau penduduk di dapilnya terbebas dari jaringan NII yang bisa mengganggu stabilitas keamanan dan keteriban masyarakat (Kamtibmas).

Anggota Komisi III DPR-RI yang juga membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan itu berharap, penduduk Kalsel yang terkenal religius jangan sampai masuk jaringan NII. "Kita minta warga Kalsel mewaspadai gerakan NII, sehingga bisa terbebas dari jaring mereka," demikian Aboe Bakar. [Sumber: http://www.republika.co.id]

PKS Optimistis Rebut Tiga Besar di 2014

0 komentar
Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta
Banjarmasin - Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyatakan siap lepas landas merebut tiga besar nasional pada Pemilihan Umum 2014.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta usai memberi pengarahan dalam Musyawarah Kerja Wilayah PKS Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Minggu sore (15/5/2011).

Wakil Ketua DPR-RI itu optimistis PKS bisa mencapai tiga besar dalam perpolitikan di Indonesia, terutama karena kader-kader partai politiknya ditempatkan di perlemen tingkat pusat. Untuk mencapai target tiga besar nasional atau meraih suara pemilih sebanyak mungkin, PKS mengembangan tiga program utama, yaitu pelayanan, pemberdayaan dan pendidikan.
Mengenai pelayanan PKS, dia menyatakan, masyarakat sudah banyak mengetahui dan untuk pemberdayaan menargetkan sasaran satu juta usaha mikro kecil menengah (UMKM). Sedangkan program pendidikan, antara lain berupaya mewujudkan ketahanan nasional generasi muda.

Anis menyatakan, tahun 2011 merupakan awal pengembangan PKS untuk mencapai target tiga besar tersebut dalam strata politik nasional Indonesia pasca Pemilu 2014.

Walaupun ada gugatan terhadap PKS, Anis menjamin itu tak akan mempengaruhi pencapaian target tiga besar nasional, bahkan bisa lebih memperkuat.

"Karena dalam PKS tak ada individu yang lebih kuat dari pada sistem, tapi sebaliknya sistem bisa membuat individu tersebut menjadi terpuruk," kata Anis. [ant] [Sumber: http://inilah.com]

Mensos : Jangan Legalkan Ganja Di Indonesia

0 komentar
Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri
KBRN, Batam :  Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, tidak sepakat dengan adanya legalisasi ganja karena dikhawatirkan akan disalahgunakan.

Hal itu dikemukakan Salim Segaf Al Jufri di sela kegiatan Rakornas Penanggulangan Kemiskinan diBatam, hari ini Sabtu (14/5).

"Ganja merupakan salah satu  barang yang dilarang dalam undang -ndang,  namun  ganja  menjadi suatu pengecualian jika dipakai untuk pengobatan”, ujar Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri.

Sementara jika disalahgunakan penggunaannya akan membahayakan kesehatan. Karena itu Menteri Sosial, Salim Segaf Al Jufri menyatakan ketidak sepakatannya dengan adanya organisasi yang melegalkan ganja tersebut.

Hal itu dikemukakan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri di Batam hari ini. Dikatakannya, apabila dilegalkan ganja tersebut  dikhawatirkan disalahguna oleh kelompok-kelompok tertentu sehingga nantinya akan berdampak sosial.

Dikatakannya saat ini baru Belanda yang melegalkan ganja tersebut, sedangkan Indonesia sebagai negara hukum tentunya ada aturan aturan yang diberlakukan terhadap barang-barang yang dianggap haram.

Menurut Salim Segaf Al Jufri, selama ini kementeriannya telah banyak merehabilitasi korban-korban Napza atau zat adiktif seperti ganja, dan narkoba.

Untuk itu ia menilai dengan sekelompok organisasi yang meminta ganja untuk dilegalkan secara pribadi itu sudah melanggar aturan yang ditetapkan di Indonesia. (Ria S/Luber/WDA) [Sumber: http://www.rri.co.id]

Jumat, 13 Mei 2011

Kementerian Pertanian Kampanyekan Minyak Sawit di Eropa

0 komentar
JAKARTA (Pos Kota)-Kementerian Pertanian menggelar kampanye ´green product kelapa sawit´ (palm oil campaign) di dua negara yang tergabung di Uni Eropa, Prancis serta Spanyol. Hal itu untuk mengantisipasi maraknya isu negatif yang disematkan terhadap produk sawit asal Indonesia.

“Kampanye kami lakukan guna menyampaikan informasi terkait kebijakan serta upaya pengembangan industri kelapa sawit nasional dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan (sustainability),” kata Menteri Pertanian (Mentan) Suswono, kemarin.

Menurut Mentan, pihaknya menyampaikan keberatan Pemerintah Indonesia terhadap pandangan negatif lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional terhadap pengembangan industri kelapa sawit nasional serta aturan negara importir yang berdampak negatif terhadap ekspor minyak sawit.

Dalam pertemuan bersama Menteri Lingkungan, Pedesaan dan Perikanan Spanyol, Mentan Suswono menjelaskan komitmen Pemerintah Indonesia dalam implementasi Indonesia Sustainable Palm Oil System dan perhatian terhadap kriteria lingkungan yang tercantum dalam Renewable Energy Directive (RED) yang berpotensi sebagai Non-Tarif Barrier dalam perdagangan.

Begitu juga ketika bertemu dengan Menteri Pertanian Prancis, Suswono menyampaikan pandangan serupa. “Pemerintah Prancis dapat memahami pandangan Indonesia dan berharap mendapat masukan dari hasil penelitian tentang minyak sawit sebagai evaluasi kebijakan terkait dengan penggunaan sawit di negara tersebut,” tambahnya.

Suswono menjelaskan, kampanye negatif terhadap produk sawit Indonesia oleh negara-negara maju yang mengusung isu lingkungan sebenarnya lebih berlatarkan persaingan dagang, bukan semata-mata karena aspek lingkungan. (faisal/B) [Sumber: http://www.poskota.co.id]

Menkominfo Terima Penghargaan Anti Pembajakan TV Kabel Berbayar

0 komentar
Menkominfo Tifatul Sembiring
Jimbaran - Menkominfo Tifatul Sembiring dinilai sukses melakukan kampanye anti pembajakan TV Kabel Berbayar di Indonesia. Atas usaha dan dedikasinya, Tifatul mendapat penghargaan dari pemilik program TV Kabel Berbayar seluruh dunia.

"Bapak menteri menerima award dalam rangka menegakkan hukum dalam bidang pembajakan TV Kabel Berbayar," kata Presiden Direktur PT MNC Sky Vision (Indovision) Rudy Hary Tanoesudibyo dalam jumpa pers The Asia Pasific Pay TV Operators Summit 2011, di Ayana Luxury Resort and Spa, Jimbaran, Bali, Jumat (13/5/2011).

Rudy menjelaskan, selama 2 tahun ini, Menkominfo berhasil menekan jumlah pembajak TV Kabel Berbayar. Dalam 2 tahun, pemerintah telah melakukan upaya pendekatan agar para penyedia TV Kabel Berbayar ilegal menutup usahanya.

"Kita sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Pak Menteri dalam hal penegakkan hukum. Bahkan penegakkan tidak dilakukan sewenang-wenang," terangnya.

Seperti diketahui, jumlah pelanggan TV Kabel Berbayar di Indonesia mencapai 1,2 juta. Sementara jumlah pelanggan ilegal menembus angka 2 juta.

Sementara dalam acara penyerahan penghargaan, Tifatul mengucapkan terima kasih dan dukungannya. Politikus PKS ini mengajak semua pihak untuk terus melawan pembajakan.

"Ada bajak darat dan laut. Kalau ini bisa dibilang bajak udara. Kita harus aware kalau berbisnis tidak boleh mencuri. Membajak itu mencuri dan mematikan kreatifitas," kata Tifatul dalam Closing Ceremony The Asia Pasific Pay TV Operators Summit 2011 Jumat malam.

Tifatul yang malam itu mengenakan batik biru mengaku sangat mengapresiasi penghargaan tersebut. "Penegakkan hukum dalam konteks anti pembajakan merangsang suatu kreatifitas yang positif," jelasnya.

Hadir sekitar 500 undangan dari seluruh dunia seperti seluruh Asia, USA, India, Hong Kong dan Eropa termasuk perwakilan grup media seperti Fox, HBO, BBC, Disney, MGM, dan lain-lain. (ape/ndr) 


[Sumber: http://www.detiknews.com]

HNW: Perayaan Kemerdekaan Israel Aneh bin Ajaib

0 komentar
Hidayat Nur Wahid (HNW)
Jakarta - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai perayaan Hari Kemerdekaan Israel ke-63 di Jakarta tidak masuk akal.

HNW menjelaskan biasanya yang memperingati adalah perwakilan negara asing di Indonesia. Sedangkan, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

"Untuk apa dia (komunitas Yahudi) memperingati? Apakah dia warga negara Israel. Menjadi aneh, dia bukan warga Israel tapi memperingati kemerdekaan Israel. Ini aneh bin ajaib," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/5/2011).

HNW tidak setuju jika komunitas Yahudi di Indonesia membawa-bawa nama hak asasi manusia (HAM). Menurutnya, perayaan tersebut tidak membawa manfaat bagi bangsa. Bahkan, bisa memicu kontroversi yang bisa menjadi masalah baru.

"Hak asasi manusia bisa berbenturan. Hak asasi manusia harus sesuai dengan Indonesia, ini justru menghadirkan kontroversi, sementara yang diperlukan adalah kesamaan pandang membangun Indonesia ke depan," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, komunitas Yahudi di Indonesia akan merayakan Hari Kemerdekaan Israel ke-63 di Ibu Kota Jakarta.

"Kami akan menggelar HUT (hari ulang tahun) Kemerdekaan ke-63 Israel pada Sabtu (14/5/2011) mendatang," ujar anggota komunitas Yahudi selaku inisiator acara Unggun Dahana kepada INILAH.COM, Rabu (11/5/2011).

Unggun enggan memberitahu lokasi acaranya untuk menghindari adanya penyusup. Setiap peserta akan berangkat pukul 05.00 WIB. [bar] [Sumber: http://inilah.com]

Tiga Alasan PKS Tolak Perayaan HUT Israel

0 komentar
Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Mahfudz Siddiq
VIVAnews - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Siddiq, tegas menolak rencana perayaan ulang tahun kemerdekaan Israel di Indonesia. Alasan mendasarnya adalah, kegiatan itu tidak ada manfaatnya sama sekali.

"Karena Indonesia juga tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel," kata Mahfudz Siddiq dalam perbincangan dengan VIVAnews.com.

Selain tanpa manfaat, ajang itu dinilai justru lebih banyak mudaratnya alias tidak menguntungkan. Dan dikhawatirkan akan memunculkan sentimen di kalangan umat muslim Indonesia. Apalagi, katanya, kalau yang menyelenggarakan adalah orang-orang Yahudi.

"Ada tiga alasan, kenapa kegiatan itu akan menimbulkan permasalahan. Pertama karena Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Kedua, negara tersebut masih dianggap sebagai negara penjajah. Ketiga, warga Indonesia sebagian besar adalah muslim," urainya lagi.

Oleh karena itu, dia mengimbau, kepada aparat kepolisian untuk membatalkannya. Sebab, ia meyakini bila acara tersebut tetap berjalan akan timbul konflik.

"Keberadaan orang Yahudi di Indonesia boleh-boleh saja. Tapi kalau merayakan hari kemerdekaan menimbulkan permasalahan. Kalau orang Amerika merayakan kemerdekaan boleh, karena mereka punya hubungan diplomatik dengan kita," jelas Ketua Komisi I Bidang Luar Negeri DPR ini. [Sumber:http://vivanews.com]

Selasa, 10 Mei 2011

Pemerintah Siap Sumbang Cadangan Beras ASEAN

0 komentar
Jakarta - Menteri Pertanian Suswono mengatakan Indonesia siap menyumbang 25 ribu ton beras untuk cadangan beras ASEAN. Padahal pertemuan tingkat tinggi ASEAN pekan lalu hanya meminta Indonesia menyiapkan 12 ribu ton cadangan beras.

"Cadangan beras ini juga berguna untuk kepentingan nasional," kata Suswono Selasa 11 Mei 2011 di Jakarta.

Kebutuhan cadangan beras negara ASEAN Plus Three (Jepang, Cina dan Korea Selatan) mencapai 720 ribu ton. Hal ini disepakati dalam pertemuan Asean Ministrial on Agriculture and Forestry (AMAF) di Kamboja tahun lalu. Meski begitu kata Suswono kepastian cadangan beras setiap negara akan dibahas pada pertemuan tingkat menteri Oktober mendatang di Bali.

Besarnya target yang dibuat pemerintah dipercaya akan mendorong peningkatan produksi pangan di dalam negeri. Luasnya areal tanam menurut dia menjadi kekuatan yang harus dioptimalkan dalam peningkatan produksi dalam negeri. "Kami tinggal meningkatkan penelitian untuk mendapatkan varietas yang bagus dan produktifitas tinggi," jelasnya.

Suswono juga menyebut target 25 ribu bukan tidak mungkin diwujudkan. Pasalnya perubahan pola musim panen yang terjadi di tingkat petani akan menjaga ketersediaan beras. "Kalau biasanya pada Juni dan Juli kita paceklik sekarang justru tetap ada panen," jelasnya. Alasannya perubahan iklim telah merubah pola tanam petani menjadi menyebar di sepanjang bulan.

Peningkatan produksi pangan petani menurut Suswono sudah terbukti dengan capaian produksi petani. Hingga April pemerintah mencatat produksi pangan petani sudah mencapai 30 juta ton Gabha Kering Giling. Dengan jumlah ini dia optimistis target produksi hingga 70,6 juta ton padi tahun ini akan tercapai. IRA GUSLINA [Sumber: http://www.tempointeraktif.com]

Senin, 09 Mei 2011

PKS Duga Kasus Suap Sesmenpora Mau Dikaburkan

0 komentar
Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq
Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas keterlibatan elite politik dalam kasus suap di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

"KPK harus mengusut pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut seperti PT DGI, keterlibatan elite-elite partai politik," kata Mahfudz di DPR, Jakarta, Senin (9/5/2011).

Mahfudz menduga, KPK saat ini mencoba mengaburkan kasus dugaan suap tersebut. Hal itu terlihat dari perubahan status Mirdo Rosalina Manulang mengenai keterkaitan dengan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin.

"KPK mencoba mengaburkan kasus PT DGI. Ini bisa terlihat dari pengakuan atau Rosa yang awalnya menyebutkan atasanya adalah elite politik partai tertentu. Tapi terakhir Rosa mengaku atasanya bukan pimpinan parpol tertentu," kata Mahfudz.

Mahfudz menambahkan, praktek suap yang terjadi di proyek Kemenpora bisa saja terjadi dalam proyek pembangunan gedung baru DPR mengingat salah satu calon peserta tender adalah PT Duta Graha Indah (DGI).

"PT DGI adalah salah satu peserta tender pembangunan gedung baru. Tidak tertutup kasus dugaan suap juga terjadi di pembangunan gedung baru," kata Mahfudz. [mah] (Sumber: http://nasional.inilah.com)

Fraksi PKS Dukung Moratorium Kunker ke Luar Negeri

0 komentar
Mahfudz Siddiq, Ketua Komisi DPR RI
Anggota DPR Komisi I dari Fraksi PKS Mahfudz Siddiq menyatakan, fraksinya akan mendukung moratorium atau jeda kunjungan kerja dan studi banding anggota DPR ke luar negeri.

"Saya setuju moratorium dalam artian secara umum itu dihentikan. Tapi kalau ada yang mau melakukan kunker ke luar negeri, dia harus mempresentasikan dulu proposalnya itu dan bisa mempertanggungjawabkan proposalnya," kata Mahfudz Siddiq kepada pers di Gedung DPR Jakarta, Senin (9/5).

Mahfudz yang ketua Komisi DPR RI mengatakan, kalaupun nantinya rencana moratorium itu disepakati, anggaran untuk kunker maupun studi banding ke luar negeri harus tetap disediakan.

"Dengan demikian, apabila sewaktu-waktu diperlukan satu studi banding atau kunker ke luar negeri yang memang penting, anggaran itu sudah ada dan bisa segera digunakan," katanya.

Terkait banyaknya pertanyaan masyarakat soal urgensi kunker DPR ke luar negeri, Mahfudz menilai hal itu terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara anggota DPR dengan masyarakat. Hal itu juga diperparah lagi dengan adanya komunikasi yang kurang baik.

"Saya melihat masyarakat punya persepsi sendiri dan melihat secara negatif. Sedangkan DPR pastilah argumentasinya perlu. Makanya bagi yang mau berangkat harus bisa menjelaskan terlebih dahulu ke publik mengenai rencana tersebut termasuk tujuan dan hasil yang akan dicapai," ujarnya. [TMA, Ant] (Sumber: http://www.gatra.com)

Dua Media Menerima Bidang Perempuan

0 komentar
Jakarta – Silaturrahim melapangkan rizki dan memanjangkan usia, begitu janji baginda Rosulullah SAW pada umatnya. Bidang Perempuan DPP PKS meyakini hal itu. Dalam rangka mengamalkan tuntutan Rosulullah  dan untuk menjalin kedekatan pengurus Bidang Perempuan DPP PKS dengan media, selama dua hari berturut-turut Anis Byarwati, Ketua DPP Bidang Perempuan, beserta staf melakukan media visit ke Harian Sindo dan Vivanews.com. Dalam kunjungan tersebut Anis didampingi oleh Tiga Ketua Departemen, Koordinator Tim Media, dan Beberapa staf lainnya.

Di Harian Sindo, Bidang perempuan DPP PKS diterima oleh Purwanto, Wakil Pemimpin Redaksi, Djaka Susila, Redaktur Pelaksana, dan Staf lainnya. Sedangkan di Vivanews.com diterima oleh Suwardjono, Managing Editor, Galuh P.Paranti Promono, Marketing Staff dan Umi Kalsum, Editor. Dalam pembicaraannya di kedua media tersebut, Anis Byarwati memperkenalkan susunan kepengurusan dan program kerja unggulan tahun 2011. Selanjutnya, terjadi diskusi yang cukup hangat tapi santai.

Dalam diskusi di Sindo,  isu-isu hangat tentang PKS yang menjadi headline di berbagai media massa menjadi pembicaraan. Selain itu, program-program Bidang Perempuan DPP PKS yang berfokus pada ketahanan keluarga juga menjadi perhatian Sindo karena sejalan dengan kiprahnya sebagai Koran keluarga. Yang menarik, dalam kunjungan ke Harian Sindo ini, Bidang perempuan pun mendapatkan banyak ilmu dan wawasan tentang bagaimana melakukan proses penokohan bagi kader-kader perempuan PKS yang kualitasnya baik tetapi belum muncul sebagai public figure. Sementara itu, di Vivanews.com, Bidang Perempuan DPP PKS mendapatkan tawaran kerjasama untuk mengadakan pelatihan bagaimana berinternet secara sehat. Menurut Suwardjono, Managing Editor Vivanews.com, program pelatihan ini telah lama menjadi program di Vivanews sebagai bagian dari upaya mendidik masyarakat. Kerjasama yang ditawarkan kepada Bidang Perempuan DPP PKS adalah berupa pemberian pelatihan secara gratis. Bidang Perempuan hanya menyediakan peserta, tempat, dan LCD. Pelatihan tersebut terbuka untuk siapa saja dan di level struktur manapun. Tawaran tersebut menarik dan perlu ditindaklanjuti.

Di akhir kunjungan, Bidang Perempuan DPP PKS memberikan plakat sebagai tanda terima kasih dan kenang-kenang. Sambutan yang hangat dan antusias dari dua media ini menjadi inspirasi  bagi Bidang Perempuan untuk lebih banyak melakukan berbagai upaya mendekatkan diri  dengan media. (NHA) [Sumber: http://pk-sejahtera.org]

Oleh-Oleh Dari "Muslimah Relationship Festival" Thailand

0 komentar
Jakarta – Universitas Islam terbesar di negeri Gajah Putih Thailand, Yala Islamic University, akhir April 2011 lalu menggelar acara Muslimah Relationship Festival di Yala, Thailand Selatan. Acara itu merupakan acara sharing negara-negara serumpun terkait kiprah muslimah dalam membuat perubahan untuk umat. Bidang Perempuan DPP PKS hadir dalam festival tersebut atas undangan khusus Pimpinan Yala Islamic University, Dr. Ismail Luthfi Chapakiya, MA.

Bidang Perempuan DPP PKS pun mengutus Ketua Departemen Ketahanan Keluarga, Anna Mariani Kartasasmita, yang didampingi lima utusan Bidang Perempuan Wilayah (yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat, dan DIY). Selain Indonesia dan Thailand, hadir sejumlah organisasi muslimah dari Malaysia antara lain perwakilan PAS/Partai Islam Se-Malaysia, IKRAM Malaysia, dan ABIM/Angkatan Belia Islam Malaysia.

Dalam sambutan pembukaannya, Dr. Ismail Luthfi menyampaikan pentingnya kesatuan muslimah dalam rangka membentuk ummatan wahidah (umat yang satu). Untuk itu, menurut Ismail, pertemuan di Yala merupakan sarana untuk saling ta’aruf (saling mengenal) di antara muslimah se-rumpun. Selain acara ceramah, pada hari pertama tersebut juga digelar sessi berbagi pengalaman dari beberapa organisasi musimah se-rumpun dalam membangun jaringan.

Hadir dalam sessi ini muslimah PAS Malaysia dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mewakili partai politik; serta IKRAM  dan ABIM Malaysia mewakili ranah Lembaga Swadaya Masyarakat. Mewakili PKS, Anna Mariani Kartasasmita, Ketua Departemen Ketahanan Keluarga Bidang Perempuan DPP, mempresentasikan makalahnya. Acaranya diskusi berlangsung hangat.

Memasuki hari kedua, acara kian hangat antara lain pertemuan terbuka di tengah-tengah Yala Islamic University. Hadir sepuluh ribu orang yang mayoritas muslimah mengikuti acara yang bertema “Perpaduan Muslimah, Dasar Kerukunan Ummat”. Sejumlah tokoh masyarakat dan negara tampil memberikan sambutan antara ian Ketua Asosiasi Islam Thailand yang diwakili stafnya, Perwakilan kerajaan Thailand, Rektor Yala Islamic University, Dr. Ismail Luthfi Chapakiya, dan juga pimpinan Thailand Selatan.

Puncak acara hari itu adalah sesi berbagi pengalaman tentang “ Peranan Muslimah dalam membawa perubahan diri, keluarga dan masyarakat ke arah menjadi Khairul Ummah“ yang disampaikan oleh tiga muslimah dari Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Dari Malaysia diwakili oleh Doktor Hajjah Hafizah Haji Mustaqim, dari Thailand, Prof. Sauwanee Chitmuad, dan dari Indonesia kembali Anna Mariani Kartasamita, S.H, M.Si menyampaikan makalahnya.

Sebelum secara resmi Prof. Madya Ahmad Umar Chapakiya, Deputy Rector for International Relation Affairs menutup acara Muslimah Relationship Festival, dilakukan deklarasi bersama dalam membangun umat. Subhanalloh, pengalaman yang luar biasa. Semoga keikutsertaan perempuan PKS dalam acara ini semakin memperluas dan mempertinggi semangat untuk terus berkiprah membangun negeri sebagai upaya mencapai peradaban yang kokoh. (NHA). [Sumber: http://pk-sejahtera.org]