Artis Islam KTP dan ST 12 Meriahkan Deklarasi Pencalonan Jazuli – Makmun

SERANG – Pasangan bakal calon gubernur (balongub-wagub) Jazuli Juwaini-Makmun Muzakki akan menggelar deklarasi pencalonan di Alun-alun Barat Kota Serang, Sabtu (30/7).

Deklarasi pasangan yang diusung oleh koalisi keumatan ini akan dimeriahkan oleh grup band ST 12 dan artis sinetron Islam KTP.

Ketua Tim Pemenangan Jazuli-Zakki, Miptahudiin, menyatakan,  acara deklarasi akan di mulai dari pukul 08:30 WIB. “Pasangan Jazuli-Zakki akan memulainya dengan salat zduha bersama di Masjid Agung Kota Serang (At-tsauroh).

Dilanjutkan dengan aksi kolosal yang mencirikan 10 Tahun Banten yang perlu pembenahan,” jelas Miptahudiin, Jum’at (29/7).

Ia mengatakan, deklarasi pasangan Jazuli-Zakki akan dihadiri puluhan ribu orang yang berasal dari seluruh wilayah di Banten.

“Massa koalisi keumatan ini akan bersatu dalam acara deklarasi koalisi keumatan yang mengusung jargon Bersama Benahi Banten. Seluruh pimpinan, kader dan simpatisan partai pengusung Jazuli-Zakki yakni PKS, PPP, PBR dan PKNU akan hadir bersama,” katanya.

Miptahudin, menyatakan deklarasi Jazuli-Zakki ini untuk mengirimkan pesan kepada seluruh masyarakat Banten bahwa koalisi keumatan dalam keadaan solid untuk memenangkan pasangan Jazuli-Zakki.

“Kami ingin masyarakat tahu bahwa Jazuli dan Zaki yang pantas untuk memimpin Banten. Dengan dukungan mesin partai politik yang efektif. Disertai dengan momentum pembenahan, yang muncul saat masyarakat memang membutuhkannya. Kami yakin bahwa pasangan ini yang akan memenangkan pilgub Banten,” ujarnya.

Sementara itu, untuk pasangan Wahidin Halim-Irna, deklarasi pencalonan akan dilakukan pasca lebaran. “Rencananya pasca lebaran. Kalau deklarasi Ramadhan, kasihan kepada yang hadir karena sedang berpuasa,” kata Wahidin.

Ia menyatakan, meskipun belum deklrasi, namun tim dalam keadaan solid untuk pemenangan WH-Irna. “Saya yakin dalam Pilgub yang menentukan figur bukan mesin parpol,” katanya. (haryono/dms) [Sumber: http://www.poskota.co.id]

Logika Menyalahkan Lawan Politik

PKS pecat Yusuf Supendi. Padahal, Yusuf Supendi adalah pendiri PK, cikal-bakal PKS. Yusuf Supendi meradang dan menyerang. Aib, atau mungkin lebih tepatnya aurat, para petinggi PKS, mulai dari Fahri Hamzah hingga KH Hilmi Aminuddin, bahkan KH Rahmat Abdullah yang telah meninggal pun, diungkap dan diperkarakan secara hukum. Mulai dari soal poligami, dana asing, SMS ancaman, hingga pilkada DKI dibuka. Tidak saja dilaporkan ke KPK, Mabes Polri, dan BK DPR, tetapi juga dituntut secara etika, perdata, dan pidana.

Hanya saja, sejauh ini “nyanyian” Yusuf Supendi, belum ada yang terbukti. Kasus “nyanyian-nya”, seperti kata Wakil Ketua KPK, M. Jasin, sangat sulit untuk ditindaklanjuti, diperiksa, disidik, apalagi dilidik. Kemudian, Yusuf Supendi, malah dinilai terlalu mengada-ada, aneh, terlalu membabi-buta alias abnormal. Karena itu, PKS berani mengklaim bahwa Yusuf Supendi hanya barisan sakit hati dan digerakkan oleh pihak luar yang lebih kuat untuk menyerang PKS sebagai bagian dari serangan politik dari lawan politik PKS untuk merusak citra PKS.

Logika PKS, satu, Yusuf Supendi dipecat telah lama, kok baru sekarang bernyanyi? Dua, PKS memang baru saja bersikap berbeda di DPR soal hak angket pajak, ada pihak-pihak yang tidak suka dengan sikap PKS itu. Apalagi isu reshuffle kabinet ketika itu kuat menerpa PKS, dan PKS sulit untuk di reshuffle atau dibuang dari partai koalisi, karena posisinya relatif kuat di mata publik. Makanya, citra PKS harus dirusak terlebih dulu jika ingin juga membuang PKS. Tiga, PKS tahu betul kekuatan Yusuf Supendi, kiranya tidak akan mungkin membayar pengacara kondang, jika tidak ada orang kuat dibelakangnya, apalagi pemecatannya sudah berlangsung lama dan alasannya tidak sembarangan.

Namun demikian, PKS, seperti dikatakan Sekjen Anis Matta, tetap mempersilahkan Yusuf Supendi menempuh jalur hukum dan tidak akan melakukan serangan balik, artinya balik lagi melaporkan dengan alasan pencemaran nama baik, karena tetap menghormati Yusuf Supendi sebagai sesepuhnya. Dalam suasana pemberitaan media massa yang sangat genjar, terutama di media on line, PKS kemudian memilih aksi diam terhadap nyanyian Yusuf Supendi dan akan siap melayani Yusuf Supendi secara hukum.

Akhirnya, pemberitaan media massa berkurang, strategi PKS dirasa tepat, dan logika PKS bahwa Yusuf Supendi digerakkan oleh pihak luar yang lebih kuat sebagai serangan politik dari lawan politik PKS seolah bisa diterima publik, karena nyanyian Yusuf Supendi terbukti lemah dan tidak terbukti. Dan yang terpenting adalah, PKS sejak awal telah satu suara dalam menghadapi nyanyian Yusuf Supendi. Isu perpecahan internal PKS yang coba digembar-gemborkan dijawab dengan pengerahan massa di Gelora Bung Karno dalam rangka milad ke-13 PKS yang terbukti memang penuh sesak sebagaimana aksi-aksi PKS sebelumnya.

Ketika nyanyian Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, menyeruak, Demokrat juga kemudian menuduh pihak luar—sebagaimana strategi PKS—yang menggerakkan Nazaruddin sebagai bentuk dari serangan politik terhadap Demokrat. Bahkan, secara terang-terangan menyalahkan pers yang terlalu membesar-besarkan, selalu menjadikan nyanyian Nazaruddin sebagai headline yang hanya dikirim lewat SMS, Blackberry Messenger, maupun telepon langsung ke media cetak dan televisi, serta terakhir malah lewat skype. Artinya, hal itu tidak bisa lagi dibantah sebagai SMS gelap dan suara yang hanya dimirip-miripkan. Bahwa benar serangan balik atau nyanyian itu berasal dari Nazaruddin.

Logika Demokrat dianggap kurang tepat karena, satu, Demokrat adalah pemenang pilleg dan pilpres, karena itu tidak ada kekuatan lain yang lebih kuat dari Demokrat atau Presiden SBY. Dua, nyanyian Nazaruddin, walaupun melebar kemana-mana, berawal dari kasus wisma atlet yang tertangkap tangan oleh KPK. Jadi, kasusnya adalah nyata adanya dan tidak dibuat-buat atau karena sakit hati belaka. Tiga, Nazaruddin mulai bernyanyi, karena merasa dikorbankan sendiri atau setelah dibaca sebagai pecah kongsi. Empat, artinya, Nazaruddin selain sebetulnya adalah pelaku, tetapi ingin bergerak memposisikan diri hanya sebagai korban.

Perlu diingat bahwa sejak awal, para petinggi Partai Demokrat, telah tidak satu suara dalam menyikapi kasus yang membelit Nazaruddin. Ada yang dapat informasi dengan utuh seperti TPF (Tim Pencari Fakta), karena itu membela dan ada yang tidak alias tahu ujung-ujungnya saja. Yang tidak, terkesan justru menjadikan kasus Nazaruddin ini sebagai panggung politik baru. Terlalu cair.

Jadi, kalau saat ini, para petinggi Partai Demokrat memilih mendiamkan saja kasus Nazaruddin pasca dipecat setelah Rakornas, dan menyerahkan kasus Nazaruddin kepada penegak hukum, karena bukan lagi urusan Partai Demokrat, justru terdengar aneh dan terlambat. Hanya menyerahkan persoalan dari Demokrat kepada Presiden SBY, yang notabene Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, masih tangan yang sama.

Menyalahkan pihak luar atau lawan politik sebetulnya telah pernah dicoba oleh Ramadhan Pohan dengan melempar isu inisial politik atau politik inisial dengan istilah “Mister A”. Tetapi, strategi itu terbukti gagal alias layu sebelum berkembang. Rakornas yang dijadikan momentum untuk menunjukkan kesolidan atau kekompakkan internal Partai Demokrat juga terkesan mengalami antiklimaks.

Makanya, yang dibutuhkan oleh Partai Demokrat saat ini bukan lagi menyalahkan pihak luar atau lawan politik yang lebih kuat, karena tidak ada lagi kekuatan yang lebih kuat dari Demokrat-Presiden SBY, mendiamkan saja setelah kicauan yang tidak terkontrol, menunggu atau menyerahkan saja kepada KPK setelah KPK juga diserangbalik oleh Nazaruddin, semuanya tidak efektif lagi, umpama nasi sudah menjadi bubur. Koreksi ke dalam, bercermin secara sadar, dan melakukan amputasi masalah secara internal jauh lebih baik sebelum semuanya jadi terlambat. (*) [Sumber: http://padangekspres.co.id]


Oleh : Erizal 
Direktur InCost, Institute for Community Studyies
 

Jazuli Juwaini (Calon Gubernur Banten) Terima Penghargaan dari Jepang

Banten - Salah satu tokoh dan ulama Banten juga kader terbaik Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini yang kini tengah mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Gubernur Provinsi Banten, menerima penghargaan dibidang Otonomi Daerah (Otda) sekaligus didaulat sebagai pembicara utama pada "The 6th Indonesian Political Watch", yang diselenggarakan Universitas Kyoto, Jepang, Kamis 21 Juli 2011.

Penghargaan diberikan kepada tokoh Indonesia yang dinilai memiliki peran dan kontribusi dalam bidang otonomi daerah. Hadir pada acara itu para Profesor dan Doktor dari berbagai universitas di Jepang, antara lain Prof. Okamoto Masaki, Prof Kato, dan Prof. Jun Honna.

Hadir juga para pengamat politik Indonesia yang sedang belajar dan melakukan penelitian di Jepang. Dalam pidatonya di hadapan para undangan, Jazuli menegaskan bahwa substansi otonomi bukan hanya otonom secara administratif dan pemerintahan, tetapi juga mencakup otonomisasi masyarakat.

Prinsip kemandirian dalam konsep otonomi daerah, lanjut Jazuli, berorientasi pada tiga hal yakni pemenuhan kebutuhan nyata masyarakat daerah (community oriented), sumber daya yang ada di daerah (community based), dan partisipasi aktif para anggota masyarakat daerah (community managed). [inilah.com 26/7/2011]

Di hadapan para pejabat Jepang yang juga hadir pada acara tersebut, Jazuli mengatakan bahwa ada 6 kunci sukses pelaksanaan otonomi daerah.

Kunci pertama, kepemimpinan yang memberi teladan, cerdas melihat potensi dan peluang daerah serta kreatif dan inovatif dalam mengelolanya.

Kunci kedua, reformasi birokrasi. Yang harus direformasi dari birokrasi adalah kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumberdaya.

Kunci ketiga, peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kunci keempat, otonomisasi dan partisipasi masyarakat.

Kunci kelima, optimaliasi potensi daerah.

Kunci keenam, inovasi manajemen pemerintahan dan pembangunan.

Apa yang disampaikannya di Universitas Kyoto tersebut, merupakan hasil amatan dan pengalaman Jazuli selama ini selama mengawal program otonomi daerah di DPR-RI. "Semua itu merupakan perpaduan antara visi, pengalaman, dan evaluasi saya selama ini," jelasnya.

Yuliana (Anggota KPU Kota Serang) Terlihat Makan Bareng Rano Karno

SERANG - Rombongan Jazuli Juwaini-Makmun Muzakki yang hendak makan siang di Rumah Makan (RM) Soup Ikan Taktakan, Alun-alun Kota Serang, Rabu (27/7), melihat ada anggota KPU Kota Serang Yuliana Mardatillah Tangka. Di rumah makan itu, ada juga Rano Karno, bakal calon gubernur Banten, bersama timnya.
"Saya melihat Rano bersama timnya. Ternyata di situ juga ada anggota KPU Yuliana. Begitu kami datang, tak lama kemudian mereka pulang," ungkap M Arif Kirdiat, Bidang Kehumasan Tim Pemenangan Jazuli-Zakki, kepada Radar Banten, Rabu (27/7) malam.

Kata Arif, bakal calon gubernur Jazuli Juwaini bersama pasangannya, Makmun Muzakki, dan tim pemenangan usai pemeriksaan kesehatan di RSUD Serang, datang ke RM Soup Ikan untuk makan siang. "Sebelumnya kami tidak tahu ada mereka di sana," ungkap Arif.

Acara makan siang antara Yuliana sebagai anggota penyelenggara pemilu dengan Rano Karno, menurut Arif, suatu tindakan yang tidak etis. Oleh Karena itu, Tim Pemenangan Jazuli-Zakki kemarin (27/7) sore mengirimkan surat keberatan bernomor 035/K/BB-PKS/ VII/1432 ke Panwaslukada Banten. Tembusan surat disampaikan ke Panwaslukada Kota Serang dan KPU Kota Serang.

Surat itu menyatakan bahwa semestinya penyelenggara Pilgub Banten, seperti KPU dan Pan­waslukada, netral. Akan tetapi, hal itu tidak diindahkan oleh salah satu organ penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten periode 2012-2017. Surat yang ditandatangani M Arif Kirdiat itu menegaskan, "Kami dari Humas Partai Keadilan Sejahtera dengan ini menyatakan berkeberatan atas tindakan calon wakil gubernur atas nama Haji Rano Karno yang tengah kedapatan sedang makan siang bersama salah satu anggota KPUD Kota Serang atas nama Yuliana Mardatillah Tangka pada pukul 14.00 WIB di Rumah Makan Soup Ikan Taktakan Alun-alun Serang. Mohon kiranya ada tindakan tegas dari Panwaslu Provinsi Banten selaku pengawas dalam kegiatan pilkada terhadap yang bersangkutan sehingga berjalan pilkada ini berjalan secara demokratis, jujur, adil dan netral."

Anggota Panwaslukada Provinsi Banten Sabihis, tadi malam, memastikan bawah pihaknya sudah menerima surat dari Tim Pemenangan Jazuli-Zakki. "Surat sudah kami terima. Besok (Kamis, 28/7) jam dua siang (pukul 14.00-red) kami akan panggil pelapor yaitu Tim Pemenangan Jazuli-Zakki untuk menanyakan persoalannya," ungkap Sabihis.
Setelah itu, lanjut dia, akan memanggil saksi-saksi minimal dua orang, berikut bukti-bukti, seperti foto atau rekaman pembicaraan. Namun, bila bukti-bukti itu tidak ada, dua orang saksi saja sudah cukup. "Terlapor yaitu Yuliana dan Rano Karno juga akan kami panggil," ungkap Sabihis.

Yuliana, saat dihubungi Rabu (17/7) malam menjelaskan, dirinya makan siang bersama suami James Tangka Tempatnya terpisah dengan rombongan lain dan tidak pernah makan bersama orang lain selain suaminya. "Saya hadir lebih dulu kira-kira jam (pukul) 13.30, baru disusul suami saya kira-kira jam (pukul) 13.40. Rombongan lain datang kira-kira jam (pukul) 14.00. Kemudian ada rombongan kedua kira-kira jam (pukul) 14.30. Tanggapan saya, apakah saya salah (jika) makan bersama suami di tempat umum (rumah makan-red) dan terpisah dari rombongan-rombongan lain tersebut," ungkapnya, (yes/ndu) [Sumber: Radar Banten 28/7/2011]

PKS Pandeglang Solidkan Dukungan Jazuli-Makmun

PANDEGLANG – Pengurus dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Pandeglang, memperkuat barisan untuk mendukung pasangan gubernur dan wakil gubernur Banten Jazuli Juwaeni-Makmun Muzakki.

"Selama ini PKS cukup solid, dan kini akan lebih ditingkatkan lagi untuk mendukung dan memenangkan pasangan Jazuli-Makmun dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banten," kata Encep Mafud di Banten, Ahad (24/7).

Pernyataan itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kabupaten Pandeglang tersebut disela-sela rapat kerja daerah (Rakerda) di Pandeglang.
Menurut Encep, pelaksanaan Rakerda akan yang dihadiri pengurus, kader dan simpatisan partai dan ini akan menambah soliditas untuk menyukseskan Pilkada Banten.

"Rakerda ini juga digelar sebagai ajang lebih menyolidkan barisan partai dalam menyukseskan pilkada Banten dan memenangkan pasangan Jazuli-Makmun," katanya.

Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Provinsi Banten Saukatuddin mengatakan, banyak faktor yang menjadi faktor kemenangan Jazuli-Muzaki, di antaranya dari eksternal yang perlu diperhatikan para kader.

"Kita minta seluruh kader meningkatkan ikhtiar untuk menyukseskan kemenangan Jazuli-Makmun, dan memerhatikan berbagai faktor termasuk dari kalangan eksternal," ujar anggota DPRD Provinsi Banten tersebut.

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten periode 2012-2016 digelar 22 Oktober 2011, dan diikuti empat pasangan calon, yakni tiga dari gabungan partai politik dan satu jalur perseorangan.

Ketiga pasangan calon yang diusung gabungan partai politik, yakni Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno, Jazuli Juwaini-Makmun Muzaki dan Wahidin Halim-Irna Narulita, ketiganya diusung gabungan partai politik. Sedangkan pasangan calon yang maju melalui jalur perseorangan, yakni Dwi Jatmiko-Tjetjep Mulyadinata. [Sumber: republika.co.id]

PKS Konsisten Menolak Politik Uang

Jakarta-Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dalam kegiatannya mengunjungi beberapa tokoh nasional kali ini mengunjungi Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. dalam rangka menyosialisasikan kinerjanya sebagai organisasi pemuda.

Rombongan dipimpin ketua KNPI Doli Kurnia didampingi Wakil Ketua Umum KNPI Rama Pratama, Sekjen KNPI Pahlevi Pangerang, serta beberapa pengurus KNPI lainnya.

"Kebetulan DPP KNPI sekarang ini berisi para aktivis yang sangat aktif dan berperan pada masa dimulainya Reformasi 1998. Jadi kami sangat khawatir dengan segala sesuatu yang dapat melemahkan demokrasi dan merusak cita-cita reformasi," ujar Doli.

Lebih lanjut Doli menegaskan, parpol tetap diperlukan di alam demokrasi. Hanya saja Doli mengaku prihatin dengan para politisi yang justru menciderai demokrasi dan mendegradasi fungsi partai politik.
"Yang sangat memprihatinkan, ternyata yang dapat meruntuhkan bangunan konsolidasi demokrasi adalah politik uang. Politik uang sudah menjadi wabah nasional," ulasnya. [jpnn.com/2011/07/23].

Sebagai partai politik Islam, KNPI mendesak PKS untuk menjadi kekuatan di garda terdepan melawan terjadi praktik-praktik politik uang. “KNPI akan mendukung partai politik, ormas, dan lembaga apapun dari wabah politik uang. Kita harus selamatkan demokrasi dan masa depan Indonesia,” tambahnya.

Menjawab permintaan KNPI, Luthfi berjanji kalau PKS akan tetap konsisten menolak politik uang. Menurut Luthfi, di setiap momentum Muktamar dan pemilihan pimpinan partai, PKS mempunyai mekanisme yang baik dan terhindar dari politik uang.

“Namun apa yg menjadi mekanisme dan tradisi kami, belum tentu bisa diterapkan pada organisasi (parpol) lain,” sindir Luthfi. [okezone.com/2011/07/23].

"Dalam sejarahnya KNPI telah melahirkan banyak tokoh-tokoh nasional yang kiprahnya luar biasa. Saya berharap hal ini bisa diteruskan oleh KNPI," kata Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq usai menerima kunjungan delegasi KNPI Pusat seperti dalam rilisnya yang diterima

KNPI, menurut Luthfi harus terus menerus menguatkan kelembagaannya sehingga bisa menjadi kawah candradimuka untuk melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa ke depan. Salah satunya yaitu dengan tetap menjaga dan menata organisasinya supaya solid. Karena tanpa organisasi yang solid sulit mengembangkan ide-ide dan gagasan untuk melahirkan pemimpin berkualitas.

PKS memandang KNPI dan juga ormas-ormas yang lainnya sebagai mitra untuk bersama-sama menyelesaikan beragam persoalan bangsa. “Karena persoalan bangsa yang demikian kompleks tidak mungkin diselesaikan hanya oleh satu atau dunia organisasi saja,” tandasnya. [inilah.com Jumat (22/7)]. (kyw).

Tifatul: Jingle Sari Roti, Nazar Bisa Dilacak

Menteri Komunikasi dan Informasi, Tifatul Sembiring

VIVAnews - Buronan Muhammad Nazaruddin tiga kali bernyanyi di layar televisi. Namun dalam wawancara dengan Metro TV pada Selasa 19 Juli, ada suara latar jingle Sari Roti.

Menteri Komunikasi dan Informasi, Tifatul Sembiring mengatakan, hal itu bisa diperiksa secara forensik. "Bisa jadi lagi ada rekaman drama Sari Roti di Metro TV," kata Tifatul, di Kantor Presiden, Kamis 21 Juli 2011.

Tifatul menambahkan, wawancara dengan Nazaruddin yang dilakukan secara langsung dengan televisi beberapa waktu lalu bisa dilacak. "Secara teknis bisa dilacak. Polisi sudah tahu kok di mana lokasinya," ujar Tifatul. Hanya saja dia enggan menyebut, di mana keberadaan Nazarddin. "Tanya aja Pak Timur," kata dia.

Tifatul menyontohkan, melalui pengiriman pesan pendek bisa dilacak di mana keberadaan seseorang. "Kita bisa tahu dia dari negara mana dalam negeri atau luar negeri," kata dia.

Menteri dari Partai Keadilan Sejahtera  itu mengatakan ada namanya BTS yang melayani. Dari situ, ujar dia, posisi itu bisa diketahui dalam negeri atau luar negeri. "Itu bisa di-trace secara teknis," kata dia.

Tifatul menambahkan, untuk melacak keberadaan Nazaruddin hal tersebut merupakan tugas dari penegak hukum, kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi. (umi) [Sumber: vivanews.com]

Anggota Panja Mafia Pemilu: Polri Langgar Konstitusi

Al Muzzammil Yusuf

Jakarta - Anggota Panja Mafia Pemilu DPR RI dari Fraksi PKS, Al Muzzammil Yusuf mengecam tindakan Polri yang tidak memberikan izin kepada juru panggil Mahkamah Konstitusi, Mashuri Hasan untuk dimintai keterangan oleh Panja Mafia Pemilu di DPR RI.

"Tindakan Polri ini merupakan bentuk pelecehan terhadap DPR sebagai lembaga negara dan pelanggaran terhadap Konstitusi RI," Tegas Muzzammil dalam rilis yang diterima detikcom, Kamis (21/7/2011).

Menurut Muzzammil, tindakan Polri tersebut telah menghalangi DPR dalam menjalankan fungsi DPR yang dijamin oleh Konstitusi dan Undang-Undang. Pemeriksaan Mashuri Hasan di DPR itu bukan untuk penyelidikan/penyidikan hukum pro justicia yang merupakan kewenangan Polri. Tetapi untuk menjalankan fungsi pengawasan politik DPR terkait upaya peningkatan kualitas pemilu di Indonesia yang diselenggarakan oleh KPU dan Bawaslu.

"Kita ingin tahu bagaimana jejaring mafia pemilu bekerja. Hasil Panja ini akan sangat signifikan untuk masukan bagi UU Penyelenggara Pemilu yang sedang dibahas dan UU Pemilu yang akan dibahas," papar Muzzammil.

Pernyataan Kapolri yang menyatakan agar Mashuri Hasan diperiksa Panja di Mabes Polri secara tegas ditolak oleh politisi PKS yang pernah menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini. "Itu bentuk pelecehan terhadap kewenangan DPR. Jika takut Mashuri Hasan melarikan diri, silahkan Polri membawa pasukan keamanan ke DPR," katanya.

Keterangan Mashuri Hasan, imbuhnya sangat penting bagi Panja untuk mendapatkan benang merah mafia pemilu yang selama ini bekerja di MK dan KPU.

"Yang lain sudah memberikan kesaksian di DPR, mengapa Hasan tidak? Kejadian ini tentu mengundang kecurigan, ada apa dengan Polri?" tanya Muzzammil. (anw/lia) [Sumber: http://www.detiknews.com]

Tifatul, Politisi Indonesia Terpopuler di Dunia

www.famecount.com.

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring bolehlah disebut sebagai menteri yang paling "gaul" di jagad maya. Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini sangat eksis di jejaring media sosial.

Tak berlebihan jika dikatakan ia satu-satunya menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang paling membuka diri terhadap kritik pedas publik di dunia maya. Tak jarang wacana yang dilontarkan Tifatul menjadi kontroversi dan diskusi panas.

Ternyata, Tifatul juga satu dari sedikit politisi dunia yang eksis di dunia maya. Nama Tifatul tercatat di jajaran 100 politisi dunia dengan pengikut terbanyak di media sosial. Ia menjadi satu-satunya politisi Indonesia yang masuk dalam jajaran 100 besar. Situs pencatat statistik sosial media, www.famecount.com, mencatat, ia berada di urutan ke-24.

Tifatul Sembiring tercatat memiliki 207.219 penggemar di Facebook dan 237.281 pengikut di Twitter. Setiap hari, per 18 Juli 2011, penggemar Tifatul di Facebook bertambah 53 orang. Di Twitter, ia mendulang 286 pengikut baru setiap hari.

Tifatul mengalahkan sejumlah politikus ternama Indonesia lainnya, termasuk Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Politikus Indonesia berikutnya yang tercatat di situs tersebut adalah Prabowo Subianto yang bertengger di urutan 110. Prabowo tercatat memiliki 98.878 penggemar di Facebook dan 1.609 pengikut di Twitter.

Lalu, siapa politikus yang paling populer di dunia? Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Ia tercatat paling top di media sosial dengan 22.056.631 penggemar di Facebook, 9.193.299 pengikut di Twitter,  dan 162.701.678 views di Youtube . [Sumber: kompas.com]

Calon Gubernur Berkalung Sorban

Jazuli Juwaini

Jakarta - Bagi Anda yang tinggal di wilayah Banten atau pernah melintas di wilayah itu, kemungkinan besar melihat baliho atau poster para kandidat Gubernur Banten. Salah satunya calon gubernur berkalung sorban. Siapa dia?

Ini tidak ada kaitan dengan film layar lebar yang sempat booming beberapa waktu lalu, 'Perempuan Berkalung Sorban'. Tapi ini terkait dengan kandidat pemimpin Banten yang bakal maju dalam kontestasi Pemilu Kepala Daerah Banten yang rencananya akhir tahun ini.

Ya, salah satu kandidat gubernur Banten yang muncul di tengah publik di antaranya Jazuli Juwaini yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Berbeda dengan kandidat lainnya, foto Jazuli Juwaini memiliki ciri khas, yakni bersorban. "Foto itu sejak dua pemilu legislatif lalu, serta Pemilihan Bupati Tangerang (Pilbup) Tangerang," akunya kepada INILAH.COM melalui saluran telepon, Minggu (10/7/2011).

Politikus PKS ini mengaku, dirinya sengaja memakai foto edisi lamanya untuk sosialisasi dalam Pemilihan Gubernur Banten Tahun 2011 ini. "Ya biar akrab dan familiar saja dengan masyarakat," ungkapnya memberi alasan mengapa tidak dengan foto yang terbaru.

Khusus dengan 'kalung sorban' yang ia kenakan, anggota DPR ini memiliki alasan khusus. Dia menyebutkan Banten merupakan kota santri dan ulama. "Banten kan identik dengan santri ulama. Sorban sebagai salah satu simbol santri. Meski saya bukan ulama, tapi saya ini santri," ujarnya.

Alasan lainnya, tambah Jazuli yang memiliki pasukan Komunitas Masyarakat Pendukung Jazuli (Kompi) yang berbasis di Tangerang Selatan ini, menyebutkan tampilan glamour tidak lagi diminati oleh kebanyakan masyarakat. Dia menyebutkan, dengan tampilan berkalung sorban, terdapat makna kesederhanaan.

Dia pun membuka rahasia terkait koleksi sorban yang ia miliki. Jazuli mengaku, koleksi sorbannya tidaklah sedikit. "Meski saya ini anggota DPR, tapi masih suka ceramah. Nah, kalau soal sorban, saya punya sekitar 70 koleksi sorban," bebernya yang kerap dipanggil dengan sebutan ustaz ini. [tjs] (Sumber: http://nasional.inilah.com)

PKS Usul Presiden Evaluasi Kabinet

Susilo Bambang Yudhoyono

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera melakukan evaluasi total sistem kerja untuk menggenjot kinerja pemerintah.

Evaluasi ini dilakukan untuk menyikapi hasil evaluasi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang menyatakan 50% instruksi presiden tidak dilaksanakan kementerian dan lembaga.

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq mengatakan, secara sistem, Presiden sebenarnya memiliki instrumen sangat lengkap untuk memastikan kinerja pemerintah yang efektif.

“Dari sisi perencanaan ada Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bapennas) yang juga menjadi Kementerian. Belum lagi dari sisi koordinasi ada tiga kementerian koordinator (Kemenko),” tukas dia kepada wartawan di Jakarta, Minggu, (10/7/2011).

Mahfudz menyampaikan, dari sisi kontrol langsung, Presiden memiliki Sekretaris Kabinet yang strukturnya juga lengkap. Lalu dari sisi perbantuan tugas, Presiden memiliki Wakil Presiden. Ditambah lagi, kata dia, dari sisi evaluasi periodik ada UKP4 dan sejumlah Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk Presiden SBY untuk tugas-tugas khusus.

Jadi, Mahfudz menyampaikan, memang aneh jika sistem yang sangat lengkap tadi tidak bisa memastikan efektifitas kinerja pemerintahan. Dengan demikian, ada tiga hal yang harus dibedah.

Pertama, pertanyaannya apakah Presiden sebagai kepala eksekutif masih lemah dalam direction dan control? Kedua, sambung dia, apakah sistem organisasi dan birokrasi pemerintahan terlalu besar sehingga menjadi lamban? Atau ketiga, apakah memang kementerian dan lembaga yang kinerjanya lemah?

Dia mengemukakan, dengan demikian jika kinerja buruk secara kasuistis terjadi di kementrian dan lembaga tertentu, bisa dipastikan yang kesalahan ataupun kelemahan terjadi pada kementrian dan lembaga tersebut. Namun jika kasusnya merata, dia menyimpulkan, masalah terjadi pada pertanyaan kedua atau pertama.

“Untuk itu Presiden harus segera melakukan evaluasi menyeluruh sehingga bisa mengidentifikasi pokok pangkal masalahnya dan bisa dirumuskan solusi jitunya,” tutupnya (Radi Saputro/Koran SI/abe) [Sumber: http://news.okezone.com]

Fraksi PKS DPRD Banten Kembalikan Mobil Dinas

Serang: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Banten mengembalikan 10 unit mobil dinas anggota DPRD hasil pinjam pakai dari Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Banten. Aksi pemulangan ini berkaitan adanya temuan BPK dalam pengadaan mobil dinas tersebut.

"Meskipun surat permintaan dari biro umum dan perlengkapan belum kami terima, namun kami berinisiatif mengembalikan mobil dinas itu pada Rabu (6/7) kemarin," kata Ketua Fraksi PKS Sanuji Pentamarta di Serang, Ahad (10/7).

Ia mengatakan, semua anggota dari Fraksi PKS sudah mengembalikan mobil dinas anggota DPRD. Ini mengingat pengadaan mobil dinas yang dilakukan Biro Umum dan perlengkapan Provinsi Banten serta Sekretariat DPRD Banten menjadi salah satu temuan BPK Perwakilan Banten dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) Provinsi Banten tahun anggaran 2010 yang disampaikan BPK beberapa pekan lalu.

"Kami tidak ingin penggunaan mobil dinas DPRD tersebut malah menjadi permasalahan hukum, untuk itu semuanya sudah dikembalikan," kata Sanuji Pentamarta.

Sebelumnya dalam LHP BPK Senin 13 Juni 2011, pengadaan kendaraan dinas pada Biro Umum dan Perlengkapan serta Sekretariat DPRD senilai Rp16,89 miliar, menjadi salah satu temuan BPK karena dinilai bukan peruntukannya. Selain itu, Sekretariat DPRD Provinsi Banten juga mengeluarkan belanja perawatan kendaraan bermotor bagi yang tidak berhak senilai Rp472,67 juta.

Pengadaan mobil dinas anggota DPRD tersebut seluruhnya sebanyak 80 unit, meliputi 20 unit diperuntukkan bagi pimpinan alat kelengkapan dewan dan 60 unit lagi untuk anggota dewan.

Setelah BPK menyatakan pengadaan mobil dinas tersebut bermasalah karena bukan peruntukannya pada rapat paripurna Istimewa LHP BPK atas laporan keuangan APBD Banten 2010, jumlah mobil dinas yang dikembalikan anggota DPRD Banten sebanyak 11 unit, terdiri dari satu unit dari anggota Komisi V DPRD Banten, Ananta Wahana dan 10 unit dari anggota dewan berasal dari Fraski PKS.

Sanuji mengatakan, pengembalian mobil dinas sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, mulai dari bukti penyerahan dan berita acara serah terima pinjam pakai mobil dinasnya yang disiapkan Biro Umum dan Perlengkapan. Sebelum mengembalikan mobil dinas, pihaknya mendapat surat dari Sekretariat DPRD (Setwan) berisikan permintaan pengembalian mobil dinasnya ke Biro Umum dan Perlengkapan sebagai tindaklanjut temuan BPK.(Ant/BEY) [Sumber: http://www.metrotvnews.com]

Dedi Mizwar Dipertimbangkan Dampingi Jazuli

Dedy Mizwar

Tangerang: Bakal Calon Gubernur Banten, Jazuli Juwaini dari Partai Keadilan Sejahtera sedang mempertimbangkan aktor Dedy Mizwar untuk mendampingi sebagai calon Wakil Gubernur.

"Dedy Mizwar masuk dalam pertimbangan untuk mendampingi dan diusung sebagai calon wakil gubernur," kata Jazuli Juwaini ditemui dalam acara musyawarah kerja daerah PKS Kota Tangerang Selatan di Serpong, Ahad (10/7).

Jazuli mengatakan, selain Dedy Mizwar, PKS juga sedang mempertimbangkan calon lainnya dari unsur birokrat, politisi dan tokoh masyarakat. Namun, ia masih belum ingin mengungkapkan calon yang kini masuk dalam pertimbangannya. Pasalnya, saat ini sedang dilakukan survei untuk melihat keseriusannya.

Yang jelas, PKS lebih mengutamakan pendamping yang memiliki visi dan misi sesuai partai yakni melakukan pembenahan terhadap Banten lebih baik. "Intinya, kita sedang berupaya mencari pendamping wakil gubernur yang memiliki visi dan misi sesuai partai untuk membenahi Banten," kata anggota DPR ini.

Selain mempertimbangkan mencari calon wakil gubernur, PKS juga sedang melakukan konsolidasi dengan partai politik lainnya untuk berkoalisi nantinya. Saat ini, sudah ada empat partai politik yang siap berkoalisi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Namun, dirinya masih belum bisa menginformasikannya.

"Ada empat partai politik yang siap bergabung bersama PKS nantinya. Tetapi, untuk menjaga suhu politik, kami belum bisa memberitahunya," kata Jazuli yang juga warga Ciputat, Tangerang Selatan.

Ketua DPW PKS Banten, Irfan Maulidi menambahkan bila PKS sudah mengambil formulir pendaftaran calon gubernur dengan mengusung Jazuli Juwaini. "Sedangkan untuk calon wakil gubernur, kita baru akan mengumumkannya saat pengembalian formulir. Karena, ada beberapa orang yang sedang kami pertimbangkan," katanya.(Ant/BEY) [Sumber: http://www.metrotvnews.com]

PKS: Ide Reshuffle Kabinet Hanya Alihkan Isu Kasus Nazaruddin

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi santai dorongan reshuffle kabinet yang dihembuskan Partai Demokrat (PD) bermodalkan hasil evaluasi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). PKS memandang wacana reshuffle kabinet digunakan untuk mengalihkan isu sentral yang saat ini menerpa PD, kasus suap Kemenpora yang menyeret mantan Bendahara Umum PD M Nazaruddin.

"Ide reshuffle yang digagas PD dipastikan akan jadi isu panas dan kontroversial baru, tapi seperti biasa, nggak jelas ujungnya," ujar Wasekjen DPP PKS, Mahfudz Siddik.

Hal ini disampaikan Mahfudz kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (8/7/2011).

Wajar saja PKS memandang demikian. Mengingat isu reshuffle tidak baru kali ini saja dihembuskan PD. Apalagi saat ini citra PD terus rontok dihembus isu keterlibatan mantan bendahara umum PD M Nazaruddin dalam kasus suap Kemenpora.

"Paling-paling yang terjadi beralihnya isu dari kasus hukum (Nazaruddin) yang sekarang sedang marak ke isu reshuffle," duganya.

Sebelumnya, Partai Demokrat mengungkap fakta 50 persen menteri tidak bekerja maksimal. PD menyarankan Presiden SBY untuk mereshuffle menteri yang tak bekerja maksimal setelah melalui evaluasi UKP4.

"Soal reshuffle itu sepenuhnya hak Presiden. Tapi daripada menteri itu menjadi beban pemerintahan untuk apa juga dipertahankan," saran Wasekjen PD, Saan Mustopa. (van/nwk) [Sumber: http://www.detiknews.com].

Lurah di Tangerang Larang Kegiatan Jazuli PKS

Jazuli Juwaini (Calon Gubernur Banten)

Tangerang - Bakal Calon Gubernur Banten usungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini yang hendak melakukan kegiatan sosial di Kota Tangerang sempat dilarang Lurah setempat.

Pelarangan ini membuat PKS geram karena diduga dilakukan oleh pendukung bakal calon tertentu. Menurut Ketua Tim Pemenangan Pilgub Daerah PKS Kota Tangerang Tengku Iwan, beberapa kegiatan Jazuli seperti ceramah di masjid dan bakti sosial selalu digagalkan.

Hal ini dilakukan oleh RT/RW bahkan Lurah setempat dengan alasan prosedural terkait izin atau takut membuat resah serta dipolitisasi.

“Padahal dalam kegiatan ini sama sekali tidak menyinggung Pilgub, kehadiran Jazuli juga atas permintaan warga setempat. Bahka saya sudah berusaha klarifikasi ke Lurah, saya siap bertanggung jawab jika ceramah Jazuli ngomongin Pilgub,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang ini.

Tengku justru mempertanyakan siapa sebenarnya pihak yang mempolitisasi. Menurutnya PKS serius dan siap bertanding memenangkan Pilgub sesuai dengan aturan hukum, santun dan elegan.

Bukan dengan cara-cara melanggar aturan dan menggunakan power. “Kalau ingin memenangkan calon masing-masing, pakailah cara-cara yang demokratis dan berakhlaqul karimah secara fair,” ungkapnya.

Menurut Tengku, keseriusan PKS dalam memenangkan Pilgub salah satunya adalah dengan mengadakan workshop advokasi dan menyiapkan saksi-saksi per TPS.

“Saksi PKS diberi pelatihan mengenai prosedur penanganan pelanggaran Pilkada, agar saksi ini bisa menindak pelanggaran yang terjadi,” katanya. [tn/mah] (Sumber: inilah.com)

Panja Mafia Pemilu Harus Bongkar Semua Kecurangan Pileg & Pilpres

Anis Matta (Sekjen PKS)

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR tidak gembos di tengah jalan. Sehingga Panja Mafia Pemilu dapat menyelidiki semua kecurangan dari pemilu legislatif hingga pemilihan presiden.

"Ini kan masih pemanggilan orang, belum ditemukan fakta. Panja tidak boleh gembos di tengah jalan. Pintu untuk penyelidikan lebih jauh baru saja dibuka, fakta besarnya belum ditemukan," ujar Sekjen PKS, Anis Matta.

Hal ini disampaikan Anis kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/7/2011).

Anis menuturkan, Panja Mafia Pemilu harus secara total menuntaskan segala kecurangan pemilu. Tidak hanya sebatas menyelidiki pemalsuan dokumen MK yang dituduhkan kepada mantan anggota KPU Andi Nurpati.

"Ini kan yang diselidiki baru Pemilu Legislatif, Pilpresnya itu belum. Apakah perlu dikejar kan belum tahu, nanti kalau di sini ditemukan fakta yang lebih besar baru kita pertimbangkan apakah perlu pembobotan lebih besar dari Panja," tutur Anis.

Panja Mafia Pemilu dibentuk DPR untuk mengungkap pemalsuan dokumen MK dalam sengketa Pemilu Legislatif 2009. Namun ditengarai ada fraksi yang mencoba melokalisir persoalan sebatas pemalsuan dokumen MK. Padahal diharapkan Panja mampu mengungkap lebih jauh persoalan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2009.(van/rdf) [Sumber: http://www.detiknews.com]

Ke Bangkok, Tim PKS 'Belajar' Pemilu

BANGKOK - Rombongan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Berencana bertemu dengan Duta Besar Indonesia untuk Thailand, Muhammad Hatta, di Bangkok. Kunjungan dimaksudkan untuk memberi penjelasan kepada Kedutaan Indonesia, bahwa PKS sedang mendalami proses politik di Thailand untuk perkembangan politik di Indonesia.

Lima orang petinggi PKS, mulai Majlis Permusyawaratan hingga pengurus wilayah, akan mendatangi Kedutaan Indonesia mulai Sabtu (2/7) pagi hingga sore hari. "Kita akan mengorek informasi kepada mereka," jelas Sekretaris Majlis Permusyawaratan PKS, Mardani.

Tidak kurang dari 16 anggota PKS diterjunkan untuk memantau kampanye di Thailand menjelang Pemilu untuk senator dan perdana menteri. Kampanye di Bangkok tergolong ramai, karena tiga partai terbesar disana: Partai Phe Thai yang menyalonkan adik dari Thaksin Shinawatra, Yin Luck, Partai Demokrat menyalonkan Abhisit Vejjajiva, dan Partai Golongan Putih, yang tidak menyalonkan siapapun, sama-sama kuat.

Demokrat berkampanye mengusung nomor sepuluh dan warna biru sebagai simbol partai. Mereka berkampanye mulai sore hingga pukul 21.00 WIB. Hal yang sama juga dilakukan Partai Phe Thai yang berkampanye di Stadion Nasional Rajamangala, Ramkamhaeng. Sementara Partai Golput berkampanye mulai sore hingga lebih dari tengah malam. Mereka juga terus berkemah sebagai bentuk kekecewaan terhadap Partai Biru dan Merah, dan pemerintah, selama lebih dari lima bulan. "Apa yang sudah kita peroleh akan disampaikan kepada Duta Besar nanti," jelas Mardani.[Sumber: http://www.republika.co.id]

'Transformasi' PKS Jelang 2014

Mustafa Kamal (Ketua Fraksi PKS)

JAKARTA – Suhu politik jelang Pemilu 2014 kian memanas. Namun, hal ini tidak diimbangi dengan perubahan baik partai politk (Parpol). Tidak ada jaminan stabilitas politik hingga tidak terwakilinya masyarakat dengan keberadaan Parpol, semakin membuat citra buruk bagi Parpol itu sendiri.

Menurut Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mustafa Kamal, Parpol yang ada hanya mengadaptasi budaya masa lalu. Sehingga, tambahnya, Parpol yang ada kehilangan rencana poltik yang bersifat visioner.

Saat ini, ungkap Musatafa, PKS tengah melakukan perbaikan dalam menjawab persoalan tersebut. "Kita akan coba merubah mainset tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut Musatafa mengatakan, PKS akan terus mengedapankan nilai-nilai ke-Islaman dalam penerapan pola politik PKS. "Namun, tidak mengacu pada Negara Islam seutuhnya," tuturnya.

Nilai agama tersebut, jelas Mustafa, nantinya akan memberikan sebuah jawaban terkait permasalahan radikalisme bangsa Indonesia. Menurutnya, perangkulan para tokoh agama dapat menjadi senjata melawan serangan radikalisme. "Tokoh agama bukan menjadi alat politik untuk mengkotak-kotakan agama," tuturnya.

Tak hanya Musatafa, Anggota Komisi VII Fraksi PKS, Sohibul Iman mengatakan, penerapan nilai keagaman menjadi hal penting untuk diterapkan oleh nagara. Selain penerapan hukum yang masih kurang, sambungnya, perilaku buruk masih menjadi sifat keseluruhan masyarakat.

Selain itu, jelasnya, ketidakmampuan kita untuk merambah sektor ekonomi membuat sektor poltik menjadi pelarian. "Nantinya, sektor ekonomi harus juga menjadi sektor yang dikuasai secara keseluruhan," ujarnya.

Ke depan, terangnya, PKS akan terus menjadi media yang menjaga kepercayaan masyarakat. "Kepercayaan masyarakat yang rendah menghasilkan pembangunan yang tidak efektif," kata Iman.

Saat ini, tambahnya, PKS berada pada posisi tengah. Hal ini, sambungnya, menjadikan PKS sebagai Parpol yang dapat mengedepankan aspirasi masyarakat untuk menjawab permasalahan kepercayaan masyarakat. "PKS akan selalu terbuka dengan masukan dari siapapun," tutur Iman. [Sumber: republika.co.id]

PKS: Presiden Jaga Citra, Menteri ESDM Hilang Akal, MUI Jadi Bumper

Ecky Awal Mucharam

Langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk meluncurkan fatwa haram penggunaan BBM bersubsidi adalah cermin ketidakmampuan pemerintah mengambil keputusan.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera, Ecky Awal Mucharam, bila MUI melontarkan sekadar imbauan moral untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi, maka tidak jadi masalah. Namun, kalau MUI sudah membawa-bawa agama dinilai sudah terlalu jauh.

"Dengan langkah ini Menteri ESDM jadi seperti kehilangan akal sehat, karena di satu sisi Menteri Keuangan sudah teriak subsidi BBM melonjak sementara di sisi lain Presiden tidak ingin citranya rusak karena menaikkan harga BBM. Akhirnya MUI yang dijadikan bumper," ujar anggota Badan Anggaran DPR ini dalam pernyataan kepada Rakyat Merdeka Online (Kamis, 30/6).

Ecky mengatakan, pemerintah seharusnya menggunakan mekanisme insentif-disinsentif untuk mengontrol konsumsi BBM.  Kalau ingin beban subsidi BBM turun maka lebih baik menggunakan cara yang terukur, seperti pembatasan konsumsi.

"Dengan pembatasan konsumsi, kan lebih bisa diukur dengan jelas. Ini baru namanya kebijakan pemerintah, bukan gamang seperti ini," kata Ecky.

Dia menekankan, pemerintah seolah kehilangan legitimasi untuk menaikkan harga BBM karena masih banyak inefisiensi penggunaan anggaran negara.

"Pemerintah tidak pantas menaikkan harga BBM bersubsidi tanpa membenahi dulu pemborosan dan kebocoran anggaran negara," pungkas Ecky.[ald] (Sumber: http://www.rakyatmerdekaonline.com)