F-PKS: Impor Beras Bukan Kebijakan Mentan

"Kalau impor pangan, itu restu Menteri Perekonomian, bukan restu Menteri Pertanian." - Salah satu syarat yang diminta Partai Gerakan Indonesia Raya untuk masuk kabinet adalah pemerintah menghentikan impor pangan. Dan pos di kabinet yang diincar adalah Kementerian Pertanian yang saat ini diduduki kader Partai Keadilan Sejahtera, Suswono.

Ketua Kelompok Fraksi PKS di Komisi Pertanian, Rofi' Munawar, menyatakan tak tepat mengaitkan impor pangan dengan Kementerian Pertanian. "Kementerian Pertanian mengurusi produksi dalam negeri," kata Rofi' kepada VIVAnews. "Kalau impor pangan, itu restu Menteri Perekonomian, bukan restu Menteri Pertanian."

Secara khusus Rofi’ mengritik Menko Perekonomian yang menyatakan bahwa alokasi beras yang diimpor hanya akan digunakan untuk operasi pasar dan operasi pasar khusus, guna stabilisasi harga.

Menurut Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan  Jawa Timur ini kebijakan tersebut sangat rawan penyimpangan. “Bisa jadi beras impor, yang memiliki selisih harga beli yang cukup jauh dengan beras nasional, akan bocor dan kemudian dikomersilkan kembali oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab,” katanya.

Dalam pandangan Rofi’, Bulog perlu memperhatikan kajian BPS di mana disebutkan bahwa pada akhir 2011 diperkirakan jumlah penduduk akan bertambah 3,8 juta jiwa, sehingga total penduduk mencapai 241, 1 juta jiwa. Sementara, pertumbuhan padi diyakini mencapai 1,35 persen.

“Dengan kondisi tersebut masih akan terjadi surplus beras sebesar 4,29 juta ton sehingga tidak ada alasan memperpanjang kebijakan impor dan pembebasan bea masuk beras impor,” ujar Rofi'.

Impor pangan diperkirakan bisa membuat anjlok harga beras karena pada Maret 2011 ini akan ada panen raya hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dengan kebijakan tersebut beban petani akan semakin berat. ”Ini menyengsarakan petani, karena menghilangkan insentif harga dan mematikan diversifikasi pangan berbasis bahan baku lokal,” kata Rofi’. (kd)
----------------------------------
Posted : kyw
Sumber : vivanews.com

Mensos: Rapor Biru, Terserah Presiden...

Menteri Sosial, Salim Segaf Al-Jufri (tengah) didampingi Gubernur Aceh Irwandi Yusuf (kiri) dan Bupati Aceh Besar Bukhari Daud (tiga dari kiri) memperagakan cara menenun kain songket di perajin kasab ketika melakukan kunjungan di Gampong Miruk Taman, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, Jumat (23/4/2010).

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Sosial Salim Segaf Al'Jufrie mengatakan, penilaian kinerjanya hingga kini menunjukkan hasil yang baik. Meskipun demikian, Salim menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait kemungkinan pencopotan dirinya dari jabatan menteri.

”Kalau kinerja saya bagus, maka rapornya  biru. Itu (reshuffle) dikembalikan ke Presiden,” kata Salim yang juga anggota Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu di gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/3/2011).

Salim juga mengatakan, wacana perombakan atau reshuffle kabinet menyusul kisruh koalisi pascapengambilan keputusan hak angket mafia pajak tidak menganggu kerjanya. ”Kalau menteri itu kerja, kerja, dan kerja. Kalau reshuffle itu hanya dengan Presiden. Beliau yang akan reshuffle berdasarkan kinerja masing-masing. Reshuffle enggak ada masalah dengan koalisi,” ujar Salim.

Seperti diberitakan, perombakan kabinet mulai mewacana seusai pengambilan keputusan usulan hak angket mafia pajak. Di Semarang, Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat Ulil Abshar-Abdalla menyatakan saat ini proses seleksi menteri terkait rencana perombakan kabinet mulai dilakukan. Ulil juga menyebutkan bahwa jumlah menteri dari Partai Golkar, PKS, Demokrat, dan partai koalisi lainnya akan berubah. Jumlah menteri PKS di kabinet akan berkurang.

Saat ini PKS menempatkan empat kadernya di kabinet. Mereka adalah Tifatul Sembiring (Menteri Komunikasi dan Informatika), Suswono (Menteri Pertanian), Salim Segaf Al'Jufrie (Menteri Sosial), dan Suharna Surapranata (Menteri Riset dan Teknologi).

Terkait hal tersebut, Salim menilai bahwa pernyataan Ulil terlalu dini dan melampaui kewenangannya. ”Bukan berarti Ulil mengetahui apa yang diinginkan Presiden. Saya pikir terlalu dini orang mengatakan hal-hal di luar wilayah dia. Itu hak prerogatif Presiden,” kata Salim.

Meskipun demikian, Salim mengaku siap jika memang harus dicopot dari jabatannya. ”Ya pasti menteri siap dicopot. Kalau menteri-menteri PKS dan menteri-menteri lain sama saja,” ucapnya.

Jika dicopot dari jabatannya, Salim akan kembali pada kegiatan-kegiatan partai dan mengajar. ”Kembali ke partai dan mengajar di beberapa universitas swasta dan pemerintah. Jadi, enggak kekurangan kegiatan,” tuturnya. 

 -----------------------

Posted : kyw

Sumber : kompas.com

Menteri Pertanian: Saya Tidak Ada Rapor Merah

Menteri Pertanian Suswono

VIVAnews - Menteri Pertanian yang juga politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suswono sepenuhnya siap bila terkena reshuffle atau perombakan kabinet oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi, Suswono menegaskan, bahwa kinerjanya secara profesional selama ini cukup baik.

"Sejauh ini saya bekerja dengan baik dan hasilnya tidak ada rapor merah. Hasil evaluasi cukup baik. Tapi kalau saya nilai sendiri kan itu tidak benar," kata Suswono sebelum rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu 9 Maret 2011.

Suswono sekilas menjelaskan tentang pencapaiannya saat ini. Menurut mantan Wakil Ketua Komisi IV Bidang Pertanian DPR ini, data-data produksi pertanian dalam negeri bisa dilihat di Badan Pusat Statistik (BPS).

Data terkini,  kata dia, menunjukkan Indonesia masih bisa memproduksi produk pertanian dengan baik meski sedikit mengalami masalah karena adanya cuaca ekstrim. Bagi Suswono, apapun pertimbangan Presiden bila akhirnya mengganti dirinya, itu tidak masalah.

Menurut Suswono, isu perombakan kabinet ini tidak mengganggu kerjanya sebagai Menteri Pertanian. Kegiatan rapat dengan Menteri Koordinator dan Rapat Kerja dengan DPR juga berlangsung biasa saja.

"Saya pikir Presiden dalam mengambil keputusan pasti sudah lewat pertimbangan yang matang. Komunikasi soal reshuffle itu soal urusan pimpinan partai. Saya tidak terlibat," kata salah satu pendiri Partai Keadilan (PK) tahun 1998 ini.

-------------------------

Posted : kyw

Sumber : VIVAnews.com

Hidayat Nur Wahid Nasihati Amien Rais Tentang Makna Berkoalisi

RMOL - Partai Keadilan Sejahtera membalas serangan sesepuh Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais. Kemarin di Gedung DPR, Amien menyebut PKS sebagai partai "bermuka dua" yang satu tangannya bersalaman dengan pemerintah, sedangkan tangan lain menusuk pinggang pemerintah.

"Secara prinsip PKS tidak dalam posisi satu tangan di luar, satu tangan menusuk. Karena apa yang dilakukan PKS dalam konteks kontrak politik yang disepakati antara PKS dan Pak SBY," ujar Mantan Presiden PKS, Hidayat Nur Wahid, saat ditemui Rakyat Merdeka Online usai mengisi diskusi di Islamic Book Fair, Senayan, Jakarta, Sabtu (5/3).

Sikap PKS adalah menyukseskan komitmen good and clean government sebagaimana termaktub dalam code of conduct yang diteken para anggota koalisi dengan SBY.

"Justru bahasa agamanya, wa ta 'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta awanu alal ismi wal udwan (tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan tolong menolong dalam perbuatan jahat). Anda harus kerja sama atau koalisi kalau itu menghadirkan kebajikan. Tapi kalau ada sesuatu yang kurang baik atau kurang bijak, Anda harus kerja sama untuk mengkoreksi," tegasnya.

Mantan Ketua MPR ini mengimbuhkan, Amien Rais tidak punya kewenangan untuk mengomentari keberadaan PKS di koalisi pemerintah.

"Pak Amien bukan ketua koalisi, koordinator koalisi, bukan sekretaris koalisi. Setara saja dengan kawan-kawan yang lain. Kalau Pak Amien urus PAN lebih bagus daripada urus PKS," pungkasnya.[ald]

---------------------------

Posted : kyw

Sumber : RMOL

Luthfi: PKS Tak Berusaha Pertahankan Pos

Luthfi Hasan Ishaq (Presiden Partai Keadilan Sejahtera)

JAKARTA, KOMPAS.com — PKS pasrah. Ini yang digambarkan oleh Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq ketika menjawab pertanyaan wartawan di ruang Fraksi PKS DPR RI, Rabu (9/3/2011). Menurut Luthfi, PKS pada prinsipnya tidak mempertahankan posisi apa pun, baik terkait koalisi maupun kabinet. Oleh karena itu, PKS tak merasa terganggu jika sampai saat ini belum diajak berbicara secara resmi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Kami tidak ada berandai-andai. Pada prinsipnya, kami tidak mempertahankan sesuatu. Kita diajak dan diberi pos (menteri di kabinet), diajak bekerja dan kita sudah bekerja dengan baik menurut penilaian kami dan terserah pada penilaian yang lain," katanya.
Luthfi menegaskan, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden untuk melakukannya. Tentu saja, Presiden memiliki pertimbangan sendiri dalam menentukan evaluasi terhadap para menteri dan anggota koalisi.
"Kami tak mau intervensi," lanjutnya. PKS akan bersikap pasif menunggu keputusan Presiden SBY terkait posisinya di kabinet dan koalisi. Pasalnya, ketika memulai kontrak kerja sama, Presiden SBY yang memulai. Sepanjang Presiden belum mengakhirinya, maka PKS tidak akan menarik diri secara aktif.
Namun, Luthfi mencatat bahwa pihak yang mengajak untuk bergabung dalam koalisi dan kabinet juga harus terbuka untuk dievaluasi. Oleh karena itu, pihak-pihak yang selama ini kerap protes harus terbuka bahwa perbedaan pendapat itu adalah hal yang biasa dan bukan barang haram. Kontribusi yang konstruktif dan produktiflah yang harusnya menjadi parameter prioritas dalam mengevaluasi anggota kabinet dan koalisinya. Menurutnya, Presiden SBY sudah memenuhi syarat tersebut.  

---------------------

Posted : kyw

Sumber : kompas.com