Politisi PKS: KPK Harus Buktikan Tak Ada Skenario Kasus Nazaruddin

Mahfudz Siddiq (Wasekjen DPP PKS)

Jakarta - Wasekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq melihat ada sesuatu yang janggal dalam penangkapan M Nazaruddin di Kolombia. Dia meminta KPK membuktikan tak ada skenario dalam proses hukum Nazaruddin.

"Harapan publik sekarang ini Nazaruddin bisa membuka seterang-terangnya dan lembaga hukum bekerja. Tapi kalau prosesnya seperti penjemputan Nazaruddin terkesan ditutupi kan menjadi aneh," ujar Mahfudz kepada wartawan usai sidang bersama DPR dan DPD di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2011).

"Ketika dipulangkan juga ada pengamanan ketat sehingga akses dibatasi, jadi wajar orang menilai ada upaya mengatur skenario proses hukum Nazaruddin," imbuh Ketua Komisi I DPR ini.

Karena itu, menurut Mahfudz, KPK harus membuktikan bahwa asumsi sejumlah kalangan menyangkut adanya skenario kasus Nazaruddin tidak tepat. Pembuktian KPK mengusut kasus ini secara objektif menjadi sangat penting.

"Ini yang harus dicegah dan tidak boleh terjadi. Penegak hukum harus membuktikan tak ada skenario dalam kasus Nazaruddin,"sarannya.

Kalau tidak, katanya, maka penegakan hukum kian mengecewakan publik. Publik yang kian tak puas dengan penegakan hukum bisa protes besar-besaran karena merasa tidak ada keadilan di negaranya.

"Sekali mereka main-main ya tamat riwayat mereka. Karena kasus ini sudah jadi konsumsi publik," tegasnya. (van/lrn) [detiknews.com/16/8/2011]

PKS Konsisten Menolak Politik Uang

Jakarta-Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dalam kegiatannya mengunjungi beberapa tokoh nasional kali ini mengunjungi Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. dalam rangka menyosialisasikan kinerjanya sebagai organisasi pemuda.

Rombongan dipimpin ketua KNPI Doli Kurnia didampingi Wakil Ketua Umum KNPI Rama Pratama, Sekjen KNPI Pahlevi Pangerang, serta beberapa pengurus KNPI lainnya.

"Kebetulan DPP KNPI sekarang ini berisi para aktivis yang sangat aktif dan berperan pada masa dimulainya Reformasi 1998. Jadi kami sangat khawatir dengan segala sesuatu yang dapat melemahkan demokrasi dan merusak cita-cita reformasi," ujar Doli.

Lebih lanjut Doli menegaskan, parpol tetap diperlukan di alam demokrasi. Hanya saja Doli mengaku prihatin dengan para politisi yang justru menciderai demokrasi dan mendegradasi fungsi partai politik.
"Yang sangat memprihatinkan, ternyata yang dapat meruntuhkan bangunan konsolidasi demokrasi adalah politik uang. Politik uang sudah menjadi wabah nasional," ulasnya. [jpnn.com/2011/07/23].

Sebagai partai politik Islam, KNPI mendesak PKS untuk menjadi kekuatan di garda terdepan melawan terjadi praktik-praktik politik uang. “KNPI akan mendukung partai politik, ormas, dan lembaga apapun dari wabah politik uang. Kita harus selamatkan demokrasi dan masa depan Indonesia,” tambahnya.

Menjawab permintaan KNPI, Luthfi berjanji kalau PKS akan tetap konsisten menolak politik uang. Menurut Luthfi, di setiap momentum Muktamar dan pemilihan pimpinan partai, PKS mempunyai mekanisme yang baik dan terhindar dari politik uang.

“Namun apa yg menjadi mekanisme dan tradisi kami, belum tentu bisa diterapkan pada organisasi (parpol) lain,” sindir Luthfi. [okezone.com/2011/07/23].

"Dalam sejarahnya KNPI telah melahirkan banyak tokoh-tokoh nasional yang kiprahnya luar biasa. Saya berharap hal ini bisa diteruskan oleh KNPI," kata Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq usai menerima kunjungan delegasi KNPI Pusat seperti dalam rilisnya yang diterima

KNPI, menurut Luthfi harus terus menerus menguatkan kelembagaannya sehingga bisa menjadi kawah candradimuka untuk melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa ke depan. Salah satunya yaitu dengan tetap menjaga dan menata organisasinya supaya solid. Karena tanpa organisasi yang solid sulit mengembangkan ide-ide dan gagasan untuk melahirkan pemimpin berkualitas.

PKS memandang KNPI dan juga ormas-ormas yang lainnya sebagai mitra untuk bersama-sama menyelesaikan beragam persoalan bangsa. “Karena persoalan bangsa yang demikian kompleks tidak mungkin diselesaikan hanya oleh satu atau dunia organisasi saja,” tandasnya. [inilah.com Jumat (22/7)]. (kyw).

Anggota Panja Mafia Pemilu: Polri Langgar Konstitusi

Al Muzzammil Yusuf

Jakarta - Anggota Panja Mafia Pemilu DPR RI dari Fraksi PKS, Al Muzzammil Yusuf mengecam tindakan Polri yang tidak memberikan izin kepada juru panggil Mahkamah Konstitusi, Mashuri Hasan untuk dimintai keterangan oleh Panja Mafia Pemilu di DPR RI.

"Tindakan Polri ini merupakan bentuk pelecehan terhadap DPR sebagai lembaga negara dan pelanggaran terhadap Konstitusi RI," Tegas Muzzammil dalam rilis yang diterima detikcom, Kamis (21/7/2011).

Menurut Muzzammil, tindakan Polri tersebut telah menghalangi DPR dalam menjalankan fungsi DPR yang dijamin oleh Konstitusi dan Undang-Undang. Pemeriksaan Mashuri Hasan di DPR itu bukan untuk penyelidikan/penyidikan hukum pro justicia yang merupakan kewenangan Polri. Tetapi untuk menjalankan fungsi pengawasan politik DPR terkait upaya peningkatan kualitas pemilu di Indonesia yang diselenggarakan oleh KPU dan Bawaslu.

"Kita ingin tahu bagaimana jejaring mafia pemilu bekerja. Hasil Panja ini akan sangat signifikan untuk masukan bagi UU Penyelenggara Pemilu yang sedang dibahas dan UU Pemilu yang akan dibahas," papar Muzzammil.

Pernyataan Kapolri yang menyatakan agar Mashuri Hasan diperiksa Panja di Mabes Polri secara tegas ditolak oleh politisi PKS yang pernah menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini. "Itu bentuk pelecehan terhadap kewenangan DPR. Jika takut Mashuri Hasan melarikan diri, silahkan Polri membawa pasukan keamanan ke DPR," katanya.

Keterangan Mashuri Hasan, imbuhnya sangat penting bagi Panja untuk mendapatkan benang merah mafia pemilu yang selama ini bekerja di MK dan KPU.

"Yang lain sudah memberikan kesaksian di DPR, mengapa Hasan tidak? Kejadian ini tentu mengundang kecurigan, ada apa dengan Polri?" tanya Muzzammil. (anw/lia) [Sumber: http://www.detiknews.com]

Peran Dibatasi, Jatah Menteri PKS Dikurangi

JAKARTA - Ketua Divisi Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla mengatakan draf kontrak baru kaolisi sudah diserahkan ke para peserta koalisi. Namun, dari enam peserta partai koalisi hanya PKS yang tidak dilibatkan menyusun kontrak koalisi. Sedangkan PPP, PKB, PAN, Golkar dan Partai Demokrat sendiri terlibat dalam penyusunan.

"Sudah dibagi-dibagikan ke partai koalisi, kecuali PKS yang tidak dikasi, karena memang belum diajak bicara oleh Presiden," kata Ulil di sela-sela acara diskusi di Jakarta, Kamis (7/4).

Menurut Ulil, tidak diajaknya PKS dalam menyusun kontrak baru karena di dalam koalisi diinginkan adanya perubahan peran antara sesama peserta partai kaolisi. Kata dia, sebagai bentuk  perubahan peran itu, jatah menteri PKS akan dikurangi. "Akan ada pergantian menteri," katanya.

Namun, isi kontrak baru koalisi enggan dijelaskan lebih lanjut Ulil. Yang jelas kata dia, reshuffle kabinet akan dilakukan setelah kontrak baru sudah final dan ditanda tangani peserta partai koalisi. "Redesain kontrak politik, baru ada pergantian menteri. Saya tidak bisa bercerita banyak," tukasnya.

Dijelaskan pula Ulil, redesain politik perlu dilakukan untuk mengamankan posisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sampai akhir masa jabatannya 2014. Demokrat tidak ingin lagi ada gonjang-ganjing di DPR yang mengancam pada pemakzulan seperti pada kasus hak angket mafia pajak.

Sementara itu,  Ketua Divisi Komunikasi DPP Partai Demokrat, Andi Nurpati Baharuddin membantah bila pengurus DPP tidak dilibatkan pada pembahasan kontrak baru koalisi tersebut. Kata dia, orang yang melakukan pendekatan ke partai koalisi memang bukan orang DPP Demokrat tapi bukan berarti SBY mengabaikan suara dari partai.

"Tidak benar, itu memang hanya persoalan tekhnis. Saya pernah ikut pada rapat pembahasan koalisi. Selain itu juga dibahas masalah persiapan 2014. Jadi tidak benar kalau Pak SBY hanya mendengar orang lain," tukasnya. (awa/jpnn)

Sumber: http://www.jpnn.com