Panja Mafia Pemilu Harus Bongkar Semua Kecurangan Pileg & Pilpres

Anis Matta (Sekjen PKS)

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR tidak gembos di tengah jalan. Sehingga Panja Mafia Pemilu dapat menyelidiki semua kecurangan dari pemilu legislatif hingga pemilihan presiden.

"Ini kan masih pemanggilan orang, belum ditemukan fakta. Panja tidak boleh gembos di tengah jalan. Pintu untuk penyelidikan lebih jauh baru saja dibuka, fakta besarnya belum ditemukan," ujar Sekjen PKS, Anis Matta.

Hal ini disampaikan Anis kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/7/2011).

Anis menuturkan, Panja Mafia Pemilu harus secara total menuntaskan segala kecurangan pemilu. Tidak hanya sebatas menyelidiki pemalsuan dokumen MK yang dituduhkan kepada mantan anggota KPU Andi Nurpati.

"Ini kan yang diselidiki baru Pemilu Legislatif, Pilpresnya itu belum. Apakah perlu dikejar kan belum tahu, nanti kalau di sini ditemukan fakta yang lebih besar baru kita pertimbangkan apakah perlu pembobotan lebih besar dari Panja," tutur Anis.

Panja Mafia Pemilu dibentuk DPR untuk mengungkap pemalsuan dokumen MK dalam sengketa Pemilu Legislatif 2009. Namun ditengarai ada fraksi yang mencoba melokalisir persoalan sebatas pemalsuan dokumen MK. Padahal diharapkan Panja mampu mengungkap lebih jauh persoalan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2009.(van/rdf) [Sumber: http://www.detiknews.com]

Anis Matta Siap Dipanggil BK

Wakil Ketua DPR RI Anis Matta

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Anis Matta mengaku siap dimintai keterangan oleh Badan Kehormatan jika aduan Anggota DPR RI Wa Ode Nurhayati tentang dugaan adanya mafia anggaran, khususnya di kalangan pimpinan DPR RI, sudah disampaikan Wa Ode ke BK.

Menurut Anis, dirinya tidak akan menutup-nutupi apapun untuk menjamin transparansi kinerja Badan Anggaran DPR RI selama ini. "Siap. Yang penting dia kasih dulu buktinya ke BK. Saya sih dari awal inginkan ada transparansi dari pembahasan anggaran. Kami (pimpinan) tidak ikut dalam pembahasan teknis, hanya sesuai dengan kewenangan kami saja," katanya di Gedung DPR RI, Selasa (7/6/2011).

Anis meminta politisi PAN itu untuk melaporkan ke BK berikut bukti-bukti yang menguatkan pernyataannya dalam salah satu acara talk show di stasiun televisi nasional tentang calo anggaran di kalangan pimpinan DPR.

Anis mengaku siap menempuh proses yang akan digelar di DPR demi mendorong transparansi di DPR. "Biar kita sama-sama memerangi calo anggaran," katanya.

Mengenai dugaan kuat yang mengarah padanya sebagai pimpinan dewan untuk koordinator bidang keuangan, politisi PKS ini mengatakan bahwa surat keputusan Badan Anggaran selalu akan diserahkan ke Menteri Keuangan.

Untuk sampai ke Menkeu, surat tersebut harus ditandatangani oleh pimpinan DPR yang berwenang. "Kalau surat pasti kita tanda tangani. Itu kan sudah diputuskan Banggar. Kita enggak ikutan (memutuskan). Itu kan teknis diputuskan oleh Banggar, sesuai dengan UU," tambahnya.

Anis mengaku tak merasa perlu meminta konfirmasi kepada Wa Ode mengenai pernyataannya tersebut. Menurutnya, tindakan mencari konfirmasi itu hanya akan menyeret persoalan menjadi lebih personal. [Sumber: http://kompas.com]

PKS Dorong Misbakhun Mengundurkan Diri

JAKARTA — Sekjen PKS Anis Matta menilai akan lebih baik bagi Misbakhun jika mengundurkan diri dari posisinya sebagai anggota DPR sejak dijatuhkan vonis terkait kasus L/C fiktif Bank Century. Oleh karena itu, Anis mengatakan, PKS akan mendorong Misbakhun untuk mengundurkan diri daripada diberhentikan oleh Badan Kehormatan DPR.

Kasusnya ini kan politis. Jadi kami serahkan kepada yang bersangkutan. (Anis Matta)

"Kami juga akan mendorong beliau. Tetapi, keputusan sepenuhnya ada di tangan beliau. Kasusnya ini kan politis. Jadi, kami serahkan kepada yang bersangkutan," kata Anis di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (31/5/2011).

Anis menilai pengunduran diri menjadi jalan terbaik untuk dilakukan karena prosesnya tidak akan merepotkan Misbakhun sendiri, partai atau fraksi, dan Badan Kehormatan DPR. Dengan demikian, penggantian dan pengalihan tugas bisa cepat dilakukan. Partai dan fraksi juga tak akan repot. "Jadi enggak repot aja," katanya.

Wakil Ketua DPR ini mengatakan, langkah pengunduran diri baik untuk anggota Dewan yang terlibat dalam kasus dan sudah memperoleh putusan hukum dengan kekuatan hukum tetap.

Sementara Misbakhun, lanjutnya, masih menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Hanya saja, menurut Anis, peninjauan kembali tak akan menghalangi Badan Kehormatan untuk mengeksekusi putusannya [Sumber: kompas.com]

PKS Bertekad Tetap Kritis Pascaperbarui Kontrak Politik

Sekretaris Jenderal DPP PKS, Muhammad Anis Matta

Jakarta-Partai Keadilan Sejahtera akan tetap kritis terhadap pemerintah meski telah menandatangani kontrak koalisi yang baru bersama parpol lainnya yang juga anggota koalisi pendukung pemerintah.

"Bersikap kritis itu adalah kewajiban konstitusi, karena itu PKS akan tetap bersikap kritis," kata Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS), Muhammad Anis Matta, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (25/5).

Anis Matta menegaskan, sikap kritis merupakan kewajiban koalisi serta wujud dari akomodasi aspirasi masyarakat.

Karena itu, kata dia, PKS tidak akan takut dikenai sanksi dikeluarkan dari koalisi jika sikap kritis tersebut dinilai bermasalah.

Wakil Ketua DPR RI tersebut menjelaskan, ada empat butir substansi dari kontrak koalisi yang telah ditandatangani partai-partai politik anggota koalisi, pada Senin (23/5).

Keempat butir sunstansi tersebut, pertama, proses komunikasi politik antara ketua partai dengan presiden, wakil presiden, dan para pembantunya.

Menurut dia, di dalam kesepakatan lama hal ini belum diakomodasi dengan baik sehingga pada kesepakatan baru perihal komunikasi politik itu diperkuat.

"Penjadwalan waktunya secara periodesasi serta agendanya disusun dan dijadwalkan oleh sekretaris sekretariat gabungan. Hal ini tidak diatur secara spesifik dalam kesepakatan yang lama," katanya.

Kedua, intensifikasi komunikasi politik antara para ketua umum partai yang diimplementasikan kepada para ketua fraksi di parlemen maupun jajaran partai di bawahnya.

Ketiga, tidak menutup ruang demokrasi, seolah ada partai koalisi menutup demokrasi.

Menurut dia, ruang demokrasi tetap diakomodasi dalam bidang pengawasan dan anggaran yang merupakan fungsi paralemen.

"Pembahasan RAPBN, lesgislasi, dan pengawasan yang dilaksanakan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat maupun rapat lain mekanismenya baku antara pemerintah dan parlemen, harus tetap dijaga," katanya.

Keempat, penjelasan lebih konkret tentang penguatan sistem presidensial.

Ia mencontohkan, kewenangan atau otoritas presiden tentang jumlah menteri sesuai UU dan kebutuhan, karena jumlah menteri sesuai UU. (Ant/OL-12) [Sumber: inilah.com]

Anis Matta: NII Hanya Sebuah Alat Politik

Sekjen PKS Anis Matta

Banjarmasin - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Anis Matta menduga, Negara Islam Indonesia (NII) hanya sebuah alat politik. Ia mengemukakan itu, usai memberi pengarahan dalam Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan selatan (Kalsel) di Banjarmasin atau sebelum kembali ke Jakarta, Minggu sore.

Namun Sekjen PKS yang juga Wakil Ketua DPR-RI itu tak menyebut pihak mana yang menjadikan atau memperalat isu NII sebagai alat politik, kecuali menyatakan, hal tersebut hanya akan memperburuk pemerintah sendiri. Pasalnya isu NII tersebut sudah sejak lama atau beberapa kali ganti Presiden Republik Indonesia, tapi hal itu seakan dibiarkan, bahkan cenderung sebagai alat untuk memojokan Islam.

"Sebagai contoh selama ini isu teroris atau terorisme, bukan cuma sekedar isu, tapi untuk melemahkan perjuangan kaum muslim, yang mungkin sengaja sebagai skenario pihak tertentu," tandasnya.

Padahal dengan tetap tumbuh dan berkembangnya isu NII, menunjukkan penegakan hukum di Indonesia tak jalan, lanjutnya didampingi Habib Aboe Bakar Al Habsyie, anggota DPR-RI dari PKS asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel. Oleh sebab itu, jangan biarkan isu NII terus tumbuh dan berkembang, guna menjaga kewibawaan pemerintah, sarannya didamping Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Kalsel, Ibnu Sina.

Selain itu, guna kenyamanan dan ketenangan masyarakat, terutama terbebas dari jaringan NII yang bisa meresahkan, demikian Anis Matta. Sementara itu, anggota DPR-RI dari PKS asal Kalsel menyatakan syukur, kalau penduduk di dapilnya terbebas dari jaringan NII yang bisa mengganggu stabilitas keamanan dan keteriban masyarakat (Kamtibmas).

Anggota Komisi III DPR-RI yang juga membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan itu berharap, penduduk Kalsel yang terkenal religius jangan sampai masuk jaringan NII. "Kita minta warga Kalsel mewaspadai gerakan NII, sehingga bisa terbebas dari jaring mereka," demikian Aboe Bakar. [Sumber: http://www.republika.co.id]

PKS Optimistis Rebut Tiga Besar di 2014

Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta

Banjarmasin - Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyatakan siap lepas landas merebut tiga besar nasional pada Pemilihan Umum 2014.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta usai memberi pengarahan dalam Musyawarah Kerja Wilayah PKS Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Minggu sore (15/5/2011).

Wakil Ketua DPR-RI itu optimistis PKS bisa mencapai tiga besar dalam perpolitikan di Indonesia, terutama karena kader-kader partai politiknya ditempatkan di perlemen tingkat pusat. Untuk mencapai target tiga besar nasional atau meraih suara pemilih sebanyak mungkin, PKS mengembangan tiga program utama, yaitu pelayanan, pemberdayaan dan pendidikan.
Mengenai pelayanan PKS, dia menyatakan, masyarakat sudah banyak mengetahui dan untuk pemberdayaan menargetkan sasaran satu juta usaha mikro kecil menengah (UMKM). Sedangkan program pendidikan, antara lain berupaya mewujudkan ketahanan nasional generasi muda.

Anis menyatakan, tahun 2011 merupakan awal pengembangan PKS untuk mencapai target tiga besar tersebut dalam strata politik nasional Indonesia pasca Pemilu 2014.

Walaupun ada gugatan terhadap PKS, Anis menjamin itu tak akan mempengaruhi pencapaian target tiga besar nasional, bahkan bisa lebih memperkuat.

"Karena dalam PKS tak ada individu yang lebih kuat dari pada sistem, tapi sebaliknya sistem bisa membuat individu tersebut menjadi terpuruk," kata Anis. [ant] [Sumber: http://inilah.com]

PKS Optimis Dulang Suara Terbanyak Pemilu 2014

Sekjen PKS, Anis Matta

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) optimis justru akan mendulang suara terbanyak di Pemilu 2014 mendatang.

Kasus kadernya Arifinto diprediksi tidak akan mempengaruhi elektabilitas PKS, justru karena sikap gentelmen kadernya itu perolehan suara PKS bakal melonjak.

“Saya yakin apa yang dilakukan Arifinto akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi PKS di 2014 mendatang,” tutur Sekjen PKS, Anis Matta, saat ditemui di gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/4).

Menurut Anis, hal tersebut sangat diyakini karena masyarakat menyaksikan dua hal atas kejadian Arifinto. Pertama sistem orang PKS bekerja dengan sangat efektif. Kedua, tanggung jawab moral yang tinggi dipegang tokoh-tokoh PKS.

“Saya percaya momentum ini justru akan memberikan mailstone penting bagi peningkatan suara PKS di 2014,” pungkasnya.(prihandoko/sir)

Sumber: http://pk-sejahtera.org

PKS Tak Mau Terkekang Kontrak Koalisi

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus memprotes rencana PD mengubah kontrak koalisi. Utamanya kalau kontrak koalisi tersebut diarahkan untuk mengekang partai koalisi.

"Kita akan menyetujui sepanjang tidak mengekang demokrasi. Buat apa kalau kontrak politik tapi mengekang partai koalisi," ujar Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (8/4/2011).

Hal senada disampaikan oleh Sekjen PKS, Anis Matta. Anis tak mau ada perombakan total pada kontrak koalisi. Apalagi jika ada klausul yang mewajibkan koalisi mematuhi kesepakatan setgab.

"Secara prinsip buat PKS kontrak yang lama sudah bagus, tidak perlu diubah. Kita belum bersikap karena belum diberikan draf kontrak yang baru," tutur Anis.

Menurut Anis, koalisi hanya perlu sedikit sentuhan niat baik membina komunikasi . Karena selama ini komunikasi sesama partai koalisi tergolong dingin.

"Selama ini masalah di koalisi itu lebih banyak pada masalah komunikasi. Contohnya dalam angket pajak,kita diajak ikut sama demokrat, tiba-tiba diajak mundur," keluh Anis.

Ia pun tak bisa banyak menjanjikan kesetujuan untuk meneken kontrak koalisi yang baru. "Kok katanya kalau tidak mau kontrak baru keluar saja. Mau gambarannya seperti apa kalau lihat teksnya mau bagaimana?" tegasnya.(van/mad)

Sumber: http://www.detiknews.com

Anis Matta: Proses Mekanismenya sudah Benar

Rencana Gedung Baru DPR RI

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Anis Matta mengatakan semua proses pembangunan gedung baru DPR telah melalui proses yang benar.

Soal tidak adanya sayembara, Anis mengatakan rencana untuk membangun gedung baru merupakan warisan dari periode DPR yang lalu.

"Dari segi mekanisme itu sudah benar, proses pengajuan benar. Memang ini dari periode sebelumnya. Saya tidak tahu persisnya. Ini kita terima begitu dari BURT. Saat rapim pertama kali ini memang barang sudah ada. Sekarang masalahnya, ini kan warisan dari periode lalu, ini pasti," kata Anis kepada wartawan, Rabu, (6/4).

Menurut Sekjen PKS tersebut, anggaran yang diperuntukkan bagi pembangunan gedung memang sudah cair, namun masih bisa dikembalikan.

Terkait banyaknya anggota dewan yang tidak tahu pasti perencanaan detail pembangunan gedung baru, Anis mengatakan hal tersebut wajar karena pembahasan berlangsung di BURT.

"Itu kan dibahasnya di BURT dan dibawa ke rapat fraksi. Jadi kalau anggota tidak tahu, itu wajar. Kalau ditolak, ya ditolak. Kita di pimpinan hanya mengikuti fraksi," ujarnya.

Sebelumnya, rapat konsultasi rencana pembangunan gedung baru yang digelar Selasa (5/4) batal dilaksanakan karena banyak pimpinan fraksi dan dua pimpinan DPR berhalangan hadir. Sehingga, rapat konsultasi akan digelar kembali Kamis (7/4) besok dan pengambilan putusan dilakukan Jumat mendatang.

"Kamis sore (rapat), diputuskan Jumat," ujarnya. (*/OL-3) 

Sumber: mediaindonesia.com

Siapa Kader PKS di Banggar Bakal Diserang?

Jakarta - Sekjen PKS Anis Matta mengatakan akan ada episode ke 4 serangan terhadap partainya. Kali ini adalah kader PKS di Badan Anggaran (Banggar) DPR menjadi targetnya. Siapa dia?

Saat ini, PKS menempatkan sepuluh kadernya di Banggar DPR. Mereka adalah Tamsil Linrung sebagai Wakil Ketua Banggar. Di jajaran anggota Banggar terdapat Akbar Zulfakar, M Syahfan Sampurno, Achmad Rilyadi, Jazuli Juwaini, Ecky Awal Muharam, Yudi Widiana Adia, M Martri Agoeng, Miryam S Haryani, dan terakhir Andi Rahmat.

Siapakah dari sepuluh nama itu yang dimaksud Anis akan menjadi target serangan?

Berdasarkan isu yang berkembang di kalangan wartawan, kader PKS di Banggar yang bakal diserang adalah yang memiliki kedekatan emosional dengan Anis Matta. Mereka antara lain: Tamsil Linrung, Andi Rahmat, dan Ahmad Riyaldi.

Seperti diberitakan, Sekjen PKS Anis Matta mengatakan serangan ke petinggi PKS belum berakhir. Setelah tudingan video porno, daging ilegal hingga laporan Yusuf Supendi, masih akan ada lagi serangan yang perlu diwaspadai.

“Saya percaya rangkaian persitiwa itu tidak berakhir sampai di sini saja. Serangan ini serial, saat ini adalah seri ke 3, dan masih ada seri ke 4, 5, dan 6. Seri selanjutnya adalah seri ke 4 yang perlu diwaspadai adalah pantia anggaran (Banggar DPR), yang di dalamnya ada orang-orang PKS,” kata Anis Matta dalam orasi politiknya di Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) PKS Susel, di Hotel Pena Mas, Minggu (3/4/2011). [nic]

Sumber: INILAH.COM

PKS Dorong Capres Independen

JAKARTA - Jika aspirasi tentang calon presiden (capres) independen menguat, tidak ada salahnya saluran aspirasi di luar partai politik tersebut mulai dibuka. Salah satu pintu masuknya dengan amendemen UUD 1945. Konsep capres independen sangat baik untuk perkembangan demokrasi dan menghindari pencalonan yang oligarkis.

Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta menyatakan sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, Indonesia tidak boleh 'alergi' terhadap konsep capres independen. Jika manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, tidak ada alasan untuk khawatir apalagi menolak konsep capres independen.

Meski mengakui secara operasional hal itu tidak mudah diwujudkan, tetapi menurutnya itu tidak berarti tidak bisa ditetapkan di Indonesia. Syaratnya antara lain terlebih dahulu melakukan amendemen UUD 1945.

"Tidak ada salahnya untuk dicoba. Karena menjadi capres merupakan hak setiap warga negara. Jadi jangan ditutup. Kita harus membuka ruang tersebut. Tinggal bagaimana kita membuat persyaratan dan aturan mainnya,” ulas Anis dalam rilis yang diterima Media Indonesia, Minggu (3/4).

Lebih lanjut Anis menyatakan, selama ini calon independen telah diterapkan dalam pemilu kada. Ada beberapa calon independen berhasil mengungguli calon lain yang diusung partai politik.

"Prinsipnya, kita harus membuka ruang untuk diterapkan kompetisi dan persaingan sehat. Karena semakin banyak calon akan semakin baik. Dan diharapkan hasilnya akan lebih berkualitas untuk regenerasi kepemimpinan," ujar Wakil Ketua DPR.

Terkait posisi partai politik yang selama ini menjadi saluran aspirasi politik bagi masyarakat, menurut Anis, partai politik tidak perlu merasa terancam. Pasalnya, dengan munculnya capres independen akan membuat partai politik manapun lebih bekerja secara produktif untuk kepentingan rakyat.

"Jadi, mereka (partai) tidak akan tinggal diam karena muncul persaingan sehat. Jika tahun ini amendemen UUD 1945 dilakukan, pada Pemilu 2014 nanti peluang munculnya capres independen terbuka lebar," katanya.

Konsep capres independen, sebelumnya juga diusulkan Ketua DPD Irman Gusman. Menurutnya, calon perorangan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi. "Semakin banyak calon yang muncul, sesungguhnya akan semakin bagus. Dan di situlah akan terlihat apakah benar kita mampu menegakan nilai-nilai dan prinsip demokrasi atau tidak," jelas Irman. (Hil/OL-04) 

Sumber: mediaindonesia.com

Anis Matta: PKS Akan Serang Balik

Sekretaris Jenderal PKS, Anis Matta

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta, menegaskan, partainya saat ini menjadi korban serangan-serangan lawan politik. Ia juga menyatakan, para penyerang itu akan melakukan serangan berseri terhadap PKS.

"Saat ini sudah masuk pada seri 3 pada kasus uang Rp10 miliar. Seri pertama adalah kasus video porno, seri kedua soal daging impor. Kami yakin seri-seri selanjutnya pasti akan dengan cara berbeda," kata Anis Matta tanpa menyebutkan secara konkret siapa yang berada di balik penyerang itu.

Pernyataan itu disampaikan saat Anis Matta menyampaikan sambutan pada Musyawarah Kerja PKS se-Sulawesi Selatan, Minggu, 3 April 2011. Ia menjelaskan, serangan secara bertubi-tubi itu sangat gencar menyentuh PKS paska hasil angket pajak di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Saat itu, PKS yang bergabung dalam partai koalisi, memilih jalan lain dengan mendukung pembentukan pansus pajak. Dengan alasan itu, Anis meyakini jika serangan berseri itu merupakan rangkaian tekanan dari ancaman reshuffle di kabinet.

Ia menegaskan bahwa telah terjadi ketidaksamaan dalam tubuh partai koalisi. PKS merasa dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian koalisi. Padahal, Anis melanjutkan, PKS sama sekali tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian koalisi, termasuk akan mengikuti pada setiap arahan partai mayoritas dalam koalisi.

Anis menjelaskan, tujuan PKS untuk melakukan koalisi adalah agar pemerintahan bersih. Koalisi bukan berarti ketika ada kader PKS yang menjadi menteri, PKS harus selalu ikut saja karena itu adalah hadiah.

"Bagi PKS itu adalah politik transaksional yang kami ingin hilangkan. Kami ingin mengutamakan koalisi karena kerakyatan," tegas Anis yang juga wakil ketua DPR ini.

Untuk itu, Anis mengingatkan kepada kader PKS agar tetap bersiap menghadapi seluruh serangan lawan politik yang ingin berupaya menggembosi PKS. Termasuk akan menggoyang sejumlah kadernya di parlemen dan menteri sekalipun.

"Sampai saat ini, pertemuan dengan Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sudah dua kali ditunda. Tapi, bagi kami, ada atau tidak dalam koalisi, PKS selalu siap," ungkapnya.

Anis berjanji akan mengadakan serangan balasan ketika amunisi para penyerang telah melunak. Serangan balik yang akan dilakukan bukan dengan cara black campaign maupun melalui teror, melainkan dengan kebaikan.

"Serangan balik kami melalui aspek edukasi, pemberdayaan, dan pelayanan. Itu akan kami lakukan sekaligus untuk membangkitkan kesolidan PKS di tingkat bawah," pungkas Anis. (art)

Sumber: vivanews.com

Ada yang Ingin Jegal PKS Menuju 2014

Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta

MAKASSAR-- Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta berpendapat partainya, saat ini mendapat serangan terencana dari pihak-pihak yang tidak suka dengan partai tersebut. Usai menutup Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) PKS Sulawesi Selatan (Sulsel) di Makassar, Minggu, Anis mengatakan, serangan yang diatur dengan baik itu dipicu sikap PKS yang berlawanan dengan koalisi karena mendukung hak angket pajak beberapa waktu lalu.

"Serangan ini berseri, teratur. Meningkat intensitasnya pasca kontra hak angket pajak," ujarnya tanpa menyebutkan pihak yang dimaksudkan. Dia menjelaskan, penyerang memulai seranganya dengan dugaan keterlibatannya pada sebuah video porno pasca pelaksanaan Muskernas PKS di Yogyakarta. Namun karena tidak berhasil, isu daging impor kemudian dijadikan senjata berikutnya.

Lagi-lagi, menurutnya, seragan itu tak mencapai tujuan. Hingga dikeluarkanlah masalah ketiga, yakni kasus dana kampanye yang dilaporkan pendiri Partai Keadilan, Yusuf Supendi. "Saya memperkirakan serangan akan berlanjut. Boleh jadi kedepan yang diserang adalah unit-unit kerja PKS," ujarnya.

Dirinya yakin serangan-serangan itu sebagai bentuk tekanan untuk membantu ancaman reshuffle menteri-menteri PKS dari kabinet. Ia mengingatkan seluruh kadernya tidak khawatir dengan serangan-serangan tersebut dan tetap bersatu melawan seluruh serangan, baik dari luar maupun dalam internal PKS sendiri. Sebab bagi Anis, arah serangan tersebut sangat jelas, yakni menjatuhkan PKS di pemilu 2014.

Anis menambahkan, pihaknya telah menyiapkan serangan balik terhadap para penyerang. Namun ia memastikan tidak akan menggunakan cara teror maupun kampanye hitam. PKS akan melakukan perlawanan melalui aspek edukasi, pemberdayaan dan pelayanan terhadap masyarakat. Itu akan dilakukan sekaligus untuk membangkitkan kesolidan PKS di tingkat bawah.

Sumber: republika.co.id

Sekjen PKS: Masih ada Serangan untuk Jatuhkan PKS

Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta

JAKARTA--Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta di Magelang, Sabtu, menengarai masih akan ada serangan keempat, kelima dan keenam untuk menjatuhkan citra Partai Keadilan Sejahtera.

Menurut dia, serangan tersebut sama sekali tidak terpisah dari kasus angket mafia pajak.
"Kami tahu aktornya, tetapi kami tidak mau terlibat terlalu jauh. Biarkan saja berlangsung karena kami yakin nanti akan berlalu dengan sendirinya," katanya.

Saat membuka Muskerwil PKS, di hadapan ratusan kader PKS Jateng, dia menyatakan pertarungan politik tidak berarti pertarungan kampanye di media saja, tetapi pertarungan program politik yang dilakukan partai untuk rakyat.

Ia mengimbau kepada seluruh kader PKS di Jateng untuk bersabar dan bertawakal dengan serangan politik yang mendera di struktur DPP PKS. "Sabar-sabar saja. Setelah menyerang elit-elit PKS akan muncul serangan di bawah. Mungkin unit-unit di PKS, tetapi PKS tidak akan terpengaruh dan terpancing provokasi," katanya.

Seperti falsafah pohon, katanya, dia dilempar justru menjatuhkan buahnya. Ia mengatakan, PKS bekerja untuk Indonesia. Perkuat barisan untuk terus bekerja walaupun banyak fitnah dan cobaan.

"Berbagai cobaan ini justru akan menaikkan peringkat PKS dan target tiga besar tahun 2014 akan tercapai," katanya.

Sumber: republika.co.id

Anis Matta: Saya Tak Pernah Sebut Kader PKS Bantu Revolusi Mesir

PKS-Taktakan - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejatera Anis Matta membantah jika dirinya pernah mengatakan kader PKS di Mesir ikut membantu revolusi yang sedang berlangsung di negara Arab itu. Dengan tegas ia mengklarifikasi berita tersebut. "Saya tidak pernah mengatakan kader PKS membantu (revolusi). Saya hanya memberi statemen (pernyataan) kondisi Mesir secara umum," ujarnya saat dihubungi Tempo, Minggu (6/2).

Anis pun menceritakan awal mula berkembangnya berita yang menyudutkannya itu. Menurut dia, beberapa wartawan menanyakan pendapatnya terkait konflik politik di Mesir saat ia berada di kantornya, DPR. Sebagai salah satu pimpinan DPR dari partai menengah yang dikenal mayoritas berbasis massa muslim, Anis pun memberikan jawaban secara umum. Menurutnya, saat ini Mesir bisa dikatakan lumpuh karena kekacauan yang semakin luas.

Namun, kata Anis, media online Detik.com mengambil angle lain yang bertolak belakang dengan apa yang diucapkannya. "Itu kesalahan Detik. Dan wartawannya mengaku tidak menulis seperti itu, tapi diubah redaksinya. Dan dia sudah minta maaf kepada saya. Detik pun sudah meralatnya," kata dia.

Karena sudah dianggapnya jelas, Anis pun tak mempermasalahkan soal itu. Ia juga sudah menjelaskan ke banyak pihak atas kesalahan redaksional yang dibuat media online itu. Termasuk kepada kadernya yang berada di Mesir, yang jumlahnya sekitar 600-700 orang. Sejauh ini, menurut dia, kadernya sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.

Anis tak berharap pemberitaan yang salah ini ditanggapi berlarut-larut, terutama oleh WNI yang berada di Mesir. "Itu (yang menanggapi) tendensius. Karena berita pertama yang mereka dengar dari Detik," ujarnya.

Terkait dengan pemeriksaan militer terhadap WNI atau mahasiswa yang ada di sana, Anis mengatakan, hal tersebut memang biasa dilakukan oleh pemerintah Mesir. "Itu prosedur yang biasa dilakukan kepada semua WNA. Lihat film Ayat-Ayat Cinta. Kan ada yang seperti itu. Itu negara polisi," ujarnya.

Anis mengklarifikasi soal ini karena ada mahasiswa Indonesia di Mesir menyebut pernyataan politisi PKS ini menyebabkan Pemerintah Mesir curiga kepada warga Indonesia di sana. Akibatnya, ada mahasiswa Indoensia di sana yang didatangi militer dan diinterogasi.

Posted : Kusriyanto

Sumber : tempointeraktif.com

PKS: Beda Pendapat Bukan Berarti Perpecahan

INILAH.COM, Jakarta - Adanya perbedaan pendapat antara mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring dengan Sekjennya Anis Matta, mengindikasikan adanya perpecahan dalam tubuh partai itu. Namun, hal itu ditepis.

"Itu jauh sekali dari perpecahan partai, dinamika politik itu berbeda," kata Politisi PKS Mustafa Kamal, di sela acara diskusi Innovative Leaders' Forum 7 "Modernisator Politik", di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Jumat (29/1).

Pernyataan Anis Matta dengan Tifatul mengenai impeachment menurutnya memiliki substansi bahasan yang sama, yakni konteks ketatanegaraan yang ada di Indonesia, dan fakta yang berkembang di lapangan. Impeachment menurutnya, secara faktual masih menjadi perdebatan, apakah itu terjadi pilihan politik atau tidak.

"Kalau di DPR lebih condong ke proses hukum," tuturnya.

Jika ditemukan adanya pelanggaran hukum, terhadap kebijakan dana talangan Bank Century, Mustafa mengatakan proses impeachment bisa saja dilakukan. "Tapi tidak bisa terburu-buru menyatakan sikap," ujarnya.

Lebih jauh dia menjelaskan, partainya sampai saat ini belum menyatakan secara tegas atas perubahan sikap partai. Sejauh ini partai tersebut telah melakukan evaluasi secara intens terhadap perkembangan politik yang ada.

"Tidak ada perubahan keputusan majelis syura, kita mendukung sepenuhnya pemerintahan SBY-Boediono," tutupnya. [bar]

Sumber: www.inilah.com

Anis Matta Wakil Ketua DPR dari PKS

JAKARTA--Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring mengatakan rapat dewan pimpinan harian partai telah memutuskan memilih Sekjen Anis Matta sebagai Wakil Ketua DPR RI dari PKS."Wakil Ketua DPR Anis Matta dan Ketua Fraksi-nya Mustafa Kamal. Dia dipilih oleh rapat dewan pimpinan harian PKS," katanya, di Jakarta, Selasa, ditemui sebelum acara Stadium Generale bagi anggota DPR dan DPD terpilih 2009-2014.

Menjelang pengucapan sumpah dan janji anggota legislatif terpilih, partai politik yang memperoleh kursi di DPR menggelar rapat internal untuk menentukan nama-nama yang akan menjabat sebagai Ketua DPR, Wakil Ketua DPR, dan ketua fraksi. Selain itu, juga dibahas mengenai pembagian nama-nama anggota DPR yang akan ditugaskan di komisi I hingga XI.

Menurut Tifatul, dengan dipilihnya Anis Matta dan Mustafa Kamal maka diharapkan mampu membawa perubahan pada lembaga legislatif agar menjadi lebih baik lagi."Bagi kami peran di legislatif adalah peran reformasi... Hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini," ujarnya.

DPR, katanya, harus menjadi pilar demokrasi yang kokoh. Para anggota legislatif diharapkan adalah sosok yang mampu menyuarakan aspirasi rakyat."Kemarin kita lihat ada banyak kasus yang melibatkan anggota DPR, ada yang ditangkap KPK, kasus moral, dan etika. Ini saya rasa ke depan harus diperbaiki kalau tugas DPR adalah mewakili rakyat," kata anggota DPR terpilih ini.

Sementara untuk Tifatul sendiri rencananya akan ditempatkan di Komisi I DPR. Anggota DPR dan DPD terpilih akan mengucapkan sumpah dan janji pada 1 Oktober 2009 dan setelahnya akan dibentuk badan kelengkapan DPR. Menjelang pengucapan sumpah dan janji, anggota DPR dan DPD terpilih menjalani serangkaian kegiatan untuk mempersiapkan pelantikan yakni gladi kotor, stadium generale, dan gladi bersih. ant/kpo

Sumber : www.republika.co.id

Anis Matta Wakil Ketua DPR dari PKS

Anis juga tidak punya masalah hukum. Diungkapkannya, jika ada parpol yang mengajukan calon yang punya masalah hukum, Tifatul khawatir akan muncul tarik-menarik yang justru mengganggu kinerja pimpinan dewan.

JAKARTA -- DPP PKS memutuskan Anis Matta sebagai kader yang akan ditempatkan sebagai wakil ketua DPR RI. Anis dipilih karena punya pengalaman dan bebas dari persoalan hukum.

Presiden PKS Tifatul Sembiring mengatakan, Anis dipilih melalui rapat BPH DPP PKS. ''Sekitar tiga pekan lalu kita putuskan,'' kata Tifatul kepada Republika, Selasa (1/9).

Dijelaskannya, Anis punya pengalaman yang luas, baik sebagai anggota DPR maupun kiprah di internal PKS. ''Pak Anis itu tiga kali menjadi sekjen PKS,'' jelasnya.

Selain itu, lanjut Tifatul, Anis juga tidak punya masalah hukum. Diungkapkannya, jika ada parpol yang mengajukan calon yang punya masalah hukum, Tifatul khawatir akan muncul tarik-menarik yang justru mengganggu kinerja pimpinan dewan.

Selain wakil ketua DPR, PKS bahkan sudah memutuskan formasi pimpinan dewan dan fraksi hingga ke tingkat daerah. ''Tapi, baru akan kami umumkan setelah pelantikan (anggota DPR dan DPRD),'' kata dia.


Sumber: www.republika.co.id