Politisi PKS: KPK Harus Buktikan Tak Ada Skenario Kasus Nazaruddin

Mahfudz Siddiq (Wasekjen DPP PKS)

Jakarta - Wasekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq melihat ada sesuatu yang janggal dalam penangkapan M Nazaruddin di Kolombia. Dia meminta KPK membuktikan tak ada skenario dalam proses hukum Nazaruddin.

"Harapan publik sekarang ini Nazaruddin bisa membuka seterang-terangnya dan lembaga hukum bekerja. Tapi kalau prosesnya seperti penjemputan Nazaruddin terkesan ditutupi kan menjadi aneh," ujar Mahfudz kepada wartawan usai sidang bersama DPR dan DPD di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2011).

"Ketika dipulangkan juga ada pengamanan ketat sehingga akses dibatasi, jadi wajar orang menilai ada upaya mengatur skenario proses hukum Nazaruddin," imbuh Ketua Komisi I DPR ini.

Karena itu, menurut Mahfudz, KPK harus membuktikan bahwa asumsi sejumlah kalangan menyangkut adanya skenario kasus Nazaruddin tidak tepat. Pembuktian KPK mengusut kasus ini secara objektif menjadi sangat penting.

"Ini yang harus dicegah dan tidak boleh terjadi. Penegak hukum harus membuktikan tak ada skenario dalam kasus Nazaruddin,"sarannya.

Kalau tidak, katanya, maka penegakan hukum kian mengecewakan publik. Publik yang kian tak puas dengan penegakan hukum bisa protes besar-besaran karena merasa tidak ada keadilan di negaranya.

"Sekali mereka main-main ya tamat riwayat mereka. Karena kasus ini sudah jadi konsumsi publik," tegasnya. (van/lrn) [detiknews.com/16/8/2011]

PKS Usul Presiden Evaluasi Kabinet

Susilo Bambang Yudhoyono

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera melakukan evaluasi total sistem kerja untuk menggenjot kinerja pemerintah.

Evaluasi ini dilakukan untuk menyikapi hasil evaluasi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang menyatakan 50% instruksi presiden tidak dilaksanakan kementerian dan lembaga.

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq mengatakan, secara sistem, Presiden sebenarnya memiliki instrumen sangat lengkap untuk memastikan kinerja pemerintah yang efektif.

“Dari sisi perencanaan ada Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bapennas) yang juga menjadi Kementerian. Belum lagi dari sisi koordinasi ada tiga kementerian koordinator (Kemenko),” tukas dia kepada wartawan di Jakarta, Minggu, (10/7/2011).

Mahfudz menyampaikan, dari sisi kontrol langsung, Presiden memiliki Sekretaris Kabinet yang strukturnya juga lengkap. Lalu dari sisi perbantuan tugas, Presiden memiliki Wakil Presiden. Ditambah lagi, kata dia, dari sisi evaluasi periodik ada UKP4 dan sejumlah Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk Presiden SBY untuk tugas-tugas khusus.

Jadi, Mahfudz menyampaikan, memang aneh jika sistem yang sangat lengkap tadi tidak bisa memastikan efektifitas kinerja pemerintahan. Dengan demikian, ada tiga hal yang harus dibedah.

Pertama, pertanyaannya apakah Presiden sebagai kepala eksekutif masih lemah dalam direction dan control? Kedua, sambung dia, apakah sistem organisasi dan birokrasi pemerintahan terlalu besar sehingga menjadi lamban? Atau ketiga, apakah memang kementerian dan lembaga yang kinerjanya lemah?

Dia mengemukakan, dengan demikian jika kinerja buruk secara kasuistis terjadi di kementrian dan lembaga tertentu, bisa dipastikan yang kesalahan ataupun kelemahan terjadi pada kementrian dan lembaga tersebut. Namun jika kasusnya merata, dia menyimpulkan, masalah terjadi pada pertanyaan kedua atau pertama.

“Untuk itu Presiden harus segera melakukan evaluasi menyeluruh sehingga bisa mengidentifikasi pokok pangkal masalahnya dan bisa dirumuskan solusi jitunya,” tutupnya (Radi Saputro/Koran SI/abe) [Sumber: http://news.okezone.com]

PKS: Ide Reshuffle Kabinet Hanya Alihkan Isu Kasus Nazaruddin

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi santai dorongan reshuffle kabinet yang dihembuskan Partai Demokrat (PD) bermodalkan hasil evaluasi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). PKS memandang wacana reshuffle kabinet digunakan untuk mengalihkan isu sentral yang saat ini menerpa PD, kasus suap Kemenpora yang menyeret mantan Bendahara Umum PD M Nazaruddin.

"Ide reshuffle yang digagas PD dipastikan akan jadi isu panas dan kontroversial baru, tapi seperti biasa, nggak jelas ujungnya," ujar Wasekjen DPP PKS, Mahfudz Siddik.

Hal ini disampaikan Mahfudz kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (8/7/2011).

Wajar saja PKS memandang demikian. Mengingat isu reshuffle tidak baru kali ini saja dihembuskan PD. Apalagi saat ini citra PD terus rontok dihembus isu keterlibatan mantan bendahara umum PD M Nazaruddin dalam kasus suap Kemenpora.

"Paling-paling yang terjadi beralihnya isu dari kasus hukum (Nazaruddin) yang sekarang sedang marak ke isu reshuffle," duganya.

Sebelumnya, Partai Demokrat mengungkap fakta 50 persen menteri tidak bekerja maksimal. PD menyarankan Presiden SBY untuk mereshuffle menteri yang tak bekerja maksimal setelah melalui evaluasi UKP4.

"Soal reshuffle itu sepenuhnya hak Presiden. Tapi daripada menteri itu menjadi beban pemerintahan untuk apa juga dipertahankan," saran Wasekjen PD, Saan Mustopa. (van/nwk) [Sumber: http://www.detiknews.com].

PKS Tetap Dorong Parliamentary Threshold 5 Persen

Wasekjen DPP PKS, Mahfudz Siddik

Jakarta - Pembahasan revisi UU Pemilu kian alot. Setelah Fraksi Partai Golkar DPR memaksakan angka Parliamentary Threshold (PT) diatas 5 persen, giliran FPKS mendorong angka PT 5 persen.

"Tetap 5 persen, kalau kita lihat gelombang preferensi politik kepada partai menurun, memang akhirnya mendorong logis penyederhanaan partai untuk perbaikan sistem, meningkatkan PT," ujar Wasekjen DPP PKS, Mahfudz Siddik, kepada detikcom, Rabu (1/6/2011).

Keputusan PKS tentu saja mempersulit titik temu revisi UU Pemilu. Karena pembahasan di Badan Legislasi DPR mayoritas fraksi lain mendukung PT untuk pemilu 2014 sebesar 3 hingga 3,5 persen.

Mahfudz menuturkan, penyederhanaan partai penting guna mengefektifkan sistem kepartaian. Juga diperlukan untuk memperkokoh sistem pemerintahan presidensiil.

"Gagasan PT 5 persen sangat rasional, diberlakukan nasional, bertahap pusat dulu baru daerah," tutur Mahfudz.

Belajar dari negara lain, menurut Mahfudz, PT memang dipatok cukup besar. Utamanya di negara yang menganut mahzab liberalisasi politik.

"Waktu kita kunker Komisi I ke Turki disana saja PT 10 persen, era liberalisasi politik," tuturnya. (van/van) [Sumber: http://www.detiknews.com]

Mahfudz Anggap Lucu Syarat Islah Yusuf Supendi

Jakarta - Pendiri Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yusuf Supendi, menggugat perdata sepuluh petinggi PKS. Namun, Yusuf menyatakan masih membuka diri dengan opsi damai dengan berbagai syarat.

Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Mahfudz Siddiq, yang juga salah satu tergugat menyebut syarat damai yang diajukan Yusuf lucu. "Kalau mau islah tapi bersyarat itu lucu, tidak masuk di akal," katanya ketika dihubungi, Selasa 31 Mei 2011.

Opsi damai itu, kata Mahfudz, telah diberikan PKS sebelum Yusuf mengajukan gugatannya. Namun, PKS melihat Yusuf tidak kooperatif dengan partai, sehingga secara internal PKS kemudian dengan tegas memutuskan tidak akan berdamai.

Ia pun menyerahkan sepenuhnya kasus yang baru bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu kepada kuasa hukum untuk ditangani. "Semua cara sudah ditempuh, tapi yang bersangkutan tidak kooperatif," ujar Mahfudz.

Ketiga syarat yang diajukan Yusuf yaitu, pertama, pembatalan surat keputusan pemecatan dirinya dari PKS. Kedua, dipenuhinya tuntutan materi, yaitu Rp 42,7 miliar. "Ketiga proses damai itu tidak berarti menghentikan proses hukum saya yang lainnya di Mabes Polri dan KPK," ujar Yusuf saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini, Rabu 1 Juni 2011.

Namun, menurutnya, PKS tidak memiliki keinginan baik untuk berdamai. Padahal hakim telah memberikan waktu mediasi selama 40 hari ke depan. "Somasi yang dikirim kemarin itu proses damai juga, tapi tidak digubris," katanya.

Dia menggugat keluarnya Surat Keputusan (SK) pemecatan dirinya yang dilakukan pejabat teras PKS. Dia juga menggugat secara perdata para petinggi partai itu karena merasa diperlakukan tak adil selama ini. Dalam gugatannya, Yusuf menuntut ganti rugi materi dan immateriil sebesar Rp 42,7 miliar.

Nama-nama yang ia gugat di antaranya Ketua Dewan Syuro Hilmi Aminuddin, Ketua Dewan Syariah Surahman Hidayat, mantan anggota Badan Penegak Disiplin Organisasi Salim Assegaf, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, Sekretaris PKS Anis Matta, Wakil Sekjen DPP PKS Mahfud Siddik, mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Makmur Hasanuddin, bekas Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi Aus Hidayat, dan Fachri Hamzah (Wakil Sekjen PKS). RIRIN AGUSTIA [Sumber: http://www.tempointeraktif.com]

PKS Pilih Husnudzon Patuhi Kontrak Baru Koalisi

Wasekjen DPP PKS, Mahfudz Siddik

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melunak dan menyetujui kontrak baru partai koalisi. PKS memilih husnudzon, memandang positif poin-poin kontrak baru koalisi.

"Kalau kami sih husnudzon saja. Melihat dari semangatnya saja seperti yang disampaikan Pak SBY untuk mengkonsolidasi koalisi sehingga pemerintahan efektif," ujar Wasekjen DPP PKS, Mahfudz Siddik, kepada detikcom, Selasa (24/5/2011).

Mahfudz membenarkan adanya sanksi terhadap anggota yang kerap berbeda pendapat. Namun sanksi tersebut tidak membuat PKS takut kalau dalam beberapa hal harus berbeda pendapat.

"Soal sanksi memang diatur kalau sudah ada kesepakatan lalu ada yang berbeda pendapat maka keluar koalisi. Tapi PKS bisa menerima itu, karena kebijakan pemerintah kami yakini akan objektif dan berpihak kepada kepentingan nasional, jadi tidak ada yang perlu ditakuti," tutur Mahfudz.

Tapi tidak menutup kemungkinan PKS akan pada posisi yang frontal lagi, seperti pada saat mengusung angket mafia pajak. Utamanya jika menyangkut kepentingan rakyat yang lebih besar.

"Kalau prinsip, koalisi itu sama dengan kita bekerjasama dalam hal baik dan kita bekerjasama dengan baik. Sepanjang menyangkut kepentingan rakyat dan menegakkan prinsip keadilan ya PKS akan tetap bersuara dan berani berbeda," tandasnya.

Berikut empat butir pokok kontrak koalisi baru :

1. Proses komunikasi politik, antara ketua partai dengan presiden, wakil presiden dan para pembantunya.

Di dalam kesepakatan lama belum diakomodir dengan baik sehingga di kesepakatan baru itu diperkuat bagaimana komunikasi itu. Penjadwalan waktunya, periodesasi, agendanya, nanti di dalam periode-periode tertentu agenda itu disusun dijadwalkan oleh sekretaris sekretariat gabungan. Hal ini tidak diatur dalam kesepakatan yang lama tidak diatur dengan spesifik, tapi yang baru diatur.

2. Intensifikasi komunikasi politik antara para ketua umum partai yang diimplementasikan kepada para ketua fraksi di parlemen maupun jajaran partai di bawahnya.

3. Tidak menutup ruang demokrasi, seolah ada partai koalisi menutup demokrasi.

Ruang demokrasi tetap diakomodir dalam bidang pengawasan dan anggaran. Itu fungsi tetap parlemen. Pembahasan APBN maupun lesgislasi dan pengawasan yang dilaksanakan dalam rapat kerja dan RDP. Maupun rapat lain mekanisme baku antara pemerintah dan parlemen, itu harus tetap dijaga, check and balances tetap dipelihara.

4. Penjelasan lebih konkrit tentang penguatan sistem presidensial.

Contoh kewenangan atau otoritas presiden tentang jumlah menteri sesuai UU dan kebutuhan, karena jumlah menteri sesuai UU. Tolak ukur menjadi pembantu beliau sebagai menteri pasti kinerja, kemudian apakah yang bersangkutan memenuhi kontrak kinerja yang disepakati presiden dan kebutuhan organisasi akan selalu berubah tergantung kebutuhan. (van/fiq) [Sumber: detik.com]

Tiga Alasan PKS Tolak Perayaan HUT Israel

Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Mahfudz Siddiq

VIVAnews - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Siddiq, tegas menolak rencana perayaan ulang tahun kemerdekaan Israel di Indonesia. Alasan mendasarnya adalah, kegiatan itu tidak ada manfaatnya sama sekali.

"Karena Indonesia juga tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel," kata Mahfudz Siddiq dalam perbincangan dengan VIVAnews.com.

Selain tanpa manfaat, ajang itu dinilai justru lebih banyak mudaratnya alias tidak menguntungkan. Dan dikhawatirkan akan memunculkan sentimen di kalangan umat muslim Indonesia. Apalagi, katanya, kalau yang menyelenggarakan adalah orang-orang Yahudi.

"Ada tiga alasan, kenapa kegiatan itu akan menimbulkan permasalahan. Pertama karena Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Kedua, negara tersebut masih dianggap sebagai negara penjajah. Ketiga, warga Indonesia sebagian besar adalah muslim," urainya lagi.

Oleh karena itu, dia mengimbau, kepada aparat kepolisian untuk membatalkannya. Sebab, ia meyakini bila acara tersebut tetap berjalan akan timbul konflik.

"Keberadaan orang Yahudi di Indonesia boleh-boleh saja. Tapi kalau merayakan hari kemerdekaan menimbulkan permasalahan. Kalau orang Amerika merayakan kemerdekaan boleh, karena mereka punya hubungan diplomatik dengan kita," jelas Ketua Komisi I Bidang Luar Negeri DPR ini. [Sumber:http://vivanews.com]

PKS Duga Kasus Suap Sesmenpora Mau Dikaburkan

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq

Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas keterlibatan elite politik dalam kasus suap di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

"KPK harus mengusut pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut seperti PT DGI, keterlibatan elite-elite partai politik," kata Mahfudz di DPR, Jakarta, Senin (9/5/2011).

Mahfudz menduga, KPK saat ini mencoba mengaburkan kasus dugaan suap tersebut. Hal itu terlihat dari perubahan status Mirdo Rosalina Manulang mengenai keterkaitan dengan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin.

"KPK mencoba mengaburkan kasus PT DGI. Ini bisa terlihat dari pengakuan atau Rosa yang awalnya menyebutkan atasanya adalah elite politik partai tertentu. Tapi terakhir Rosa mengaku atasanya bukan pimpinan parpol tertentu," kata Mahfudz.

Mahfudz menambahkan, praktek suap yang terjadi di proyek Kemenpora bisa saja terjadi dalam proyek pembangunan gedung baru DPR mengingat salah satu calon peserta tender adalah PT Duta Graha Indah (DGI).

"PT DGI adalah salah satu peserta tender pembangunan gedung baru. Tidak tertutup kasus dugaan suap juga terjadi di pembangunan gedung baru," kata Mahfudz. [mah] (Sumber: http://nasional.inilah.com)

Fraksi PKS Dukung Moratorium Kunker ke Luar Negeri

Mahfudz Siddiq, Ketua Komisi DPR RI

Anggota DPR Komisi I dari Fraksi PKS Mahfudz Siddiq menyatakan, fraksinya akan mendukung moratorium atau jeda kunjungan kerja dan studi banding anggota DPR ke luar negeri.

"Saya setuju moratorium dalam artian secara umum itu dihentikan. Tapi kalau ada yang mau melakukan kunker ke luar negeri, dia harus mempresentasikan dulu proposalnya itu dan bisa mempertanggungjawabkan proposalnya," kata Mahfudz Siddiq kepada pers di Gedung DPR Jakarta, Senin (9/5).

Mahfudz yang ketua Komisi DPR RI mengatakan, kalaupun nantinya rencana moratorium itu disepakati, anggaran untuk kunker maupun studi banding ke luar negeri harus tetap disediakan.

"Dengan demikian, apabila sewaktu-waktu diperlukan satu studi banding atau kunker ke luar negeri yang memang penting, anggaran itu sudah ada dan bisa segera digunakan," katanya.

Terkait banyaknya pertanyaan masyarakat soal urgensi kunker DPR ke luar negeri, Mahfudz menilai hal itu terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara anggota DPR dengan masyarakat. Hal itu juga diperparah lagi dengan adanya komunikasi yang kurang baik.

"Saya melihat masyarakat punya persepsi sendiri dan melihat secara negatif. Sedangkan DPR pastilah argumentasinya perlu. Makanya bagi yang mau berangkat harus bisa menjelaskan terlebih dahulu ke publik mengenai rencana tersebut termasuk tujuan dan hasil yang akan dicapai," ujarnya. [TMA, Ant] (Sumber: http://www.gatra.com)

Al-Istikhlaf

Drs. H.Mahfudz Siddiq, M.Si

Setelah membicarakan sifat Islamyang inklusif, sekarang saya ingin mengajak Anda mengelaborasi satu konseppenting lainnya, yaitu al-istikhlaf. Ini berkaitan erat dengan posisi dasaryang Allah letakkan pada manusia dalam eksistensinya di kehidupan dunia. Yaitumenjadi khalifatullah fil-ardh.

Posisi khalifah adalah takdir kepemimpinan yang Allah berikan kepada manusiauntuk mengelola kehidupan di muka bumi ini sesuai dengan ajaran Allah SWT.Untuk itu, Allah meletakkan berbagai potensi dan kemampuan yang dibutuhkansetiap manusia untuk mampu menjalankan kepemimpinannya. Ini yang disebut konsepAt-Taskhir, yang akan saya bicarakan kemudian.

Banyak pihak memahami posisi khalifah sebagai kepemimpinan politik, dalam suatubangunan negara misalnya. Pemahaman ini tidak salah, namun tidak utuh. Padadasarnya posisi kepemimpinan ini melekat pada diri manusia dalam dimensi ruang,waktu dan keadaan apa saja. Posisi dan peran ini bisa dijalankan manusia atasdirinya sendiri, dalam ruang keluarga, masyarakat dan tentu juga negara.

Memang harus diakui, wacana paling dominan adalah posisi khalifah dalam ruangnegara. Dan inilah wacana yang sering memunculkan perdebatan di kalangan umatIslam serta memunculkan kecemasan di kalangan luar umat Islam. Bahkanseringkali tanpa sadar sifat inklusivitas Islam jadi dipertentangkan dengankonsep kekhalifahan.

Saudaraku, tahukah kita kapan seseorang itu bisa menjadi pemimpin dan penguasa(politik)? Yaitu ketika seseorang (atau sekelompok orang) mampu memenangkan ruangkompetisi yang disediakan oleh setiap mekanisme yang disepakati. Dalam hukummanusia, seseorang yang mampu mengendalikan sumberdaya secara maksimal, maka iapaling berpeluang memenangkan kompetisi kepemimpinan. Meski hukum Allahseringkali menunjukkan hal yang berbeda. Allah dengan kekuasaan-Nya yang tanpabatas, bisa menjatuhkan atau mendudukkan kepemimpinan seseorang dengan cara-Nyasendiri. Hukum Allah yang pasti adalah akan menjaga dan meneguhkan kepemimpinanseseorang (sekelompok orang) yang sejalan dengan ajaran-Nya.
Islam sesungguhnya tidak mempersoalkan bentuk mekanisme kompetisinya, namunlebih menekankan pada sifat-sifat kompetisi tersebut. Seorang pemimpin bisasaja hadir melalui mekanisme pemilihan langsung, pemilihan tidak langsung ataubahkan pengangkatan. Tetapi Islam menegaskan tentang syarat-syarat seseorangmenjadi pemimpin, nilai-nilai syura dalam rekrutmen kepemimpinan, dansikap-perilaku menjalankan kepemimpinan.

Saya ingin mengoreksi satu pemahaman salah tentang konsep khalifah. Adasementara kalangan dari umat Islam yang meyakini bahwa konsep kekhalifahan barubisa dijalankan dan ditegakkan ketika kehidupan ini sudah ada dalam bingkaisistem Islam. Sehingga yang terjadi kemudian, mereka akan menjauhkan diri dariruang kompetisi kepemimpinan jika itu berlangsung dalam suatu ruang (negara)yang belum berada dalam bingkai sistem Islam. Akibatnya, muncullah sikapmengharamkan demokrasi, pemilu dan juga pilkada. Memang kalangan ini memilikidasar hujjah-nya sendiri. Namun dampak yang pasti adalah ruang-ruang kompetisikepemimpinan di mana ummat berposisi sebagai obyek kepemimpinan dan kekuasaan,tidak lagi diisi oleh orang-orang yang lebih berhak menjalankan posisi danperan kekhalifahan.

Dalam konteks persoalan inilah saya ingin mengajak Anda bicara tentangIstikhlaf. Pengertian Istikhlafadalah proses menuju eksisnyakepemimpinan yang diinginkan oleh Allah dan Islam. Proses yang dimaksudtentu saja dalam arti luas. Bukan saja pada mekanisme yang dijalankan, tetapijuga pada kondisi prosesual yang dinamis, yang bisa saja dipersepsi belumsepenuhnya sesuai dengan konsep nilai-nilai Islam. Artinya, keterlibatanseorang muslim (kelompok umat) dalam kompetisi kepemimpinan dalam ruang yangbelum sepenuhnya selaras dengan nilai Islam adalah bagian dari upaya untukmewujudkan ruang kehidupan yang Islami. Menjauhkannya berarti memperlambatupaya tersebut.

Saya ingin mengajak Anda menyimak firman Allah berikut ini:

”Apakahmereka tidak memperhatikan berapa banyaknya penguasa-penguasa yang telah Kamibinasakan sebelum mereka, padahal telah Kami teguhkan kekuasaan mereka di mukabumi, yaitu kekuasaan yang belum pernah Kami berikan kepadamu. Dan Kamicurahkan hujan yang lebat atas mereka dan Kami jadikan sungai-sungai mengalirdi bawah mereka, kemudian Kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, danKami ciptakan sesudah mereka penguasa yang lain..” (Al-An’aam: 6).

Ayat ini menjelaskan suatu kondisidi mana muncul satu ruang kehidupan yang para penguasanya menjauhkan diri darinilai-nilai kebenaran, dan mengisinya dengan beragam kejahatan. Lalu sesuaihukum kekuasaan Allah, para penguasa itu dijatuhkan untuk kemudian Allahberikan ruang kompetisi bagi munculnya penguasa-penguasa baru. Pada ayat iniAllah tidak memastikan sosok penguasa baru yang muncul. Pesan penting ayat iniadalah sirkulasi kepemimpinan dan kekuasaan itu pasti akan terjadi. Ruangkompetisi akan memunculkan sosok kepemimpinan baru dari mereka-mereka yangterlibat langsung dalam proses tersebut. Inilah makna istikhlaf, proses menuju kepemimpinandan kekuasaan.

Saudaraku, selama 63 tahun menjadi negara merdeka, di negeri ini telahberlangsung dari pemilu ke pemilu, dari pilakada ke pilkada, sampai daripilkades ke pilkades. Ini adalah mekanisme kompetisi ruang kepemimpinan yangtersedia, meski nilai dan prosedurnya terus dinamis mengalami berbagaiperubahan ke arah perbaikan. Pertanyaan pentingnya, sudahkah kompetisi inimemunculkan sosok pemimpin yang berjatidiri khalifatullah fil-ardh? Atausudahkah ummat ini benar-benar terlibat (sebagai suatu entitas politik) dalamproses kompetisi ini?
Jawaban atas pertanyaan ini memang tidak mudah, bahkan kompleks. Namun ada satuguidance yang Allah letakkan atas kita. Bahkan ini merupakan janji Allah ataskita. Mari perhatikan firman Allah berikut ini:

”Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara kamu dan mengerjakan amal shaleh bahwa Dia sungguh-sungguh akanmenjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikanorang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagimereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akanmengubah (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi amansentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapundengan Aku..” (An-Nuur: 55).

Ayat di atas membimbing kita akan beberapa hal mendasar.

Pertama, sirkulasi kepemimpinan dan kekuasaan adalah bagian dariproyek Allah untuk meneguhkan posisi manusia sebagai khalifatullah fil-ardh.Allah terlibat dalam setiap prosesnya, baik itu mencabut kekuasaan ataumeneguhkan kekuasaan manusia.

Kedua, maka seorang muslim harus terlibat sepenuhnya dalam proseskompetisi kepemimpinan dan kekuasaan, agar peluang itu tidak jatuh ke tanganorang-orang yang tidak memenuhi syarat kepemimpinan.

Ketiga, secara tegas Allah menetapkan syarat utama calon pemimpinadalah integritas (iman) dan kapabilitas (amal shaleh).

Keempat, bahwa kepemimpinan adalah salah satu pilar mewujudkansistem kehidupan yang benar dan baik.

Kelima, kepemimpinan dan sistem kehidupan yang benar dan baik akanmampu mewujudkan perubahan kondisi kehidupan yang diinginkan manusia (secarakeseluruhan). Karena kebaikan Islam itu akan mendatangkan manfaat bagi seluruhmanusia dan alam semesta.

Terakhir, tujuan akhir kepemimpinan dan kekuasaan adalah menjagaspirit Tauhid, sehingga manusia bisa menghadap Al-Khaliq dengan selamat di harikemudian kelak.

Nah saudaraku, jika demikian halnya, bagaimana mungkin kita bisa segeramenikmati kehidupan yang digambarkan sebagai hayatun-thayyibah atau baldatunthayyibatun wa rabbun ghafuur, jika masih ada di antara ummat ini yang terusberdebat atau menolak terlibat dalam proses istikhlaf?

At-Taskhir

Drs. H. Mahfudz Siddiq, M.Si.

Salah satu tujuan dari kepemimpinandan kekuasaan adalah isti’mar al-ardh,yaitu memakmurkan kehidupan umat manusia.Kepemimpinan yang sukses terletak pada kemampuannya untuk mendayagunakanberbagai sumber daya kekuatan itu. Pernahkah kita menyadari bahwa Nabi Sulaimanas bahkan bahkan memiliki kemampuan untuk mendayagunakan potensi kekuatanbangsa Jin dan hewan untuk mewujudkan tujuan kekuasaannya sebagai raja.

Saya bukan ingin mengajak Anda berfikir agar salah satu syarat calon Presidenadalah mampu menundukkan sumber daya Jin. Tapi ingin menyajikan satu perspektifprinsipil bahwa kepemimpinan dan kekuasaan harus mampu melihat berbagai potensisumber daya yang ada atau diadakan sebagai energi positif yang mesti dikelola.Bukankah Rasulullah saw pernah memberi isyarat bahwa satu waktu agama Islam iniakan ditolong oleh rajulun fajir? yaituorang-orang yang jauh dari standarkeimanan dan keshalehan, namun memiliki kekuatan yang bisa didayagunakan.

Salah satu kesalahan berfikir dan bersikap di antara kaum muslimin adalahketika menakar dan menseleksi unsur-unsur kekuatan yang layak dilibatkan dalamproses istikhlaf menurut ukuran keimanan dan keshalehan. Mereka yang di luaritu lalu diposisikan sebagai lawan yang harus dicurigai atau bahkan dimusuhi.Ini pula yang telah menciptakan polarisasi klasik antara kekuatan politik Islamdan kekuatan politik non-Islam, dengan beragam label ideologi dan aliranpolitiknya.

Masih menurut mereka, adalah suatu keanehan dan penyimpangan manakala adakekuatan politik Islam bekerjasama dengan kekuatan-kekuatan politik non-Islam.Ditambah lagi satu obsesi bahwa kekuatan-kekuatan politik Islam harus bersatudi bawah satu bendera saja, untuk kemudian berhadapan vis a vis denganselainnya. Sejumlah dalil dan tafsir sejarah pun disertakan untuk melanggengkanpaham ini.

Saudaraku, perlu kita pahami bahwa kepemimpinan dan kekuasaan adalah wilayah al-mashlahahal-‘ammah, atau domain kepentingan umum. Kepemimpinan menurut Islamadalah untuk kemashlahatan semua manusia yang bernaung di dalam ruang kekuasaanitu, siapapun mereka. Bahkan juga untuk kemashlahatan semua makhluk selainmanusia. Coba lihat, bukankah syariat Islam juga mengatur hak-hak bangsa Jinyang tidak boleh kita zhalimi. Misalnya kita dianjurkan Rasulullah untuk tidakmemakan tulang, karena itu aset pangan bangsa Jin. Sementara sekarangberkembang menu makanan berduri atau bertulang lunak, sehingga ludes semua hakbangsa Jin itu dimangsa manusia.

Saya minta maaf jika mengambil contoh ektrem dan paradoks, dikarenakan iniadalah perkara penting. Yaitu menyangkut cara pandang yang membentuk perilakukita dalam kerangka bermasyarakat dan bernegara. Kepemimpinan dan kekuasaanyang bercirikan pendayagunaan berbagai sumber daya kekuatan untuk pencapaiantujuan isti’mar al-ardh ini yang disebut sebagai At-Taskhir. Konsep ini mengacukepada firman Allah:

”Tidakkahkamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu segalaapa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi, dan menyempurnakanuntukmu ni’mat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantahtentang Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberipenerangan.” (Luqman: 20).

Ketika Allah menetapkan Takrim (pemuliaan) posisi manusia sebagai Khalifatullah fil-Ardh, makaAllah ikuti dengan Taskhir. yaitu penyediaan berbagai sumber daya yangdibutuhkan untuk menjalankan tugas kepemimpinan. Secara tabiat, berbagaisumber daya itu bersifat tunduk kepada kekuasaan untuk dikelola menjadi energipositif. Dan secara tabiat pula, kepemimpinan manusia mampu menundukkan mereka.

Dari konsep dan prinsip Taskhir, maka pahamlah kita praktekkepemimpinan dan kekuasaan yang dijalankan oleh Rasulullah saw. Bagaimanabeliau mendayagunakan posisi terhormat nasabnya untuk bernegosiasi dengan a-immatul-kufr (pemimpin-pemimpin kekufuran) Makkah. Bagaimana beliau membangunkomunikasi dan aliansi dengan Raja Habasyah untuk keperluan suaka politiksebagian sahabatnya. Bagaimana beliau gunakan tangan-tangan sebagian tokohmusyrikin Makkah untuk mencabut embargo dan blokade terhadap komunitas kaummuslimin yang sudah berlangsung selama tiga tahun. Bagaimana beliau menyewasecara profesional Abdullah Uraiqith seorang musyrik sebagai pemandu jalan saathijrah ke Madinah.
Juga bagaimana beliau merekrut tokoh-tokoh simpul dari kelompok-kelompok besarmasyarakat Madinah, dan memuliakan posisi mereka. Bagaimana beliau membiarkankeberadaan tokoh-tokoh munafik Madinah, namun membatasi ruang-geraknya.Bagaimana beliau mengakomodir kepentingan kelompok-kelompok Yahudi dalam PiagamMadinah, dan mengikat mereka dengan klausul hukum yang tegas. Bagaimana beliaumenolak kehadiran Abu Jundul dan pengikutnya untuk masuk Madinah, dan bersikapdiam atas berbagai operasi yang mereka lakukan terhadap kafilah-kafilah dagangQuraisy Makkah.

Juga bagaimana Rasulullah membuka luas arus perdagangan antar negara diMadinah. Bagaimana beliau menugaskan beberapa sahabat untuk mempelajari bahasadan budaya Yahudi dan Nasrani. Bagaimana beliau mengadopsi banyak tradisi danteknologi negara atau bangsa lain untuk kemashlahatan ummat. Termasuk dalam halRasulullah saw menikahi Shafiyyah, seorang putri tokoh sentral Yahudi yangditaklukkan dalam peperangan.

Ikhwah fillah, konsep Taskhir tentu saja berdimensi sangatluas. Pastinya ia melekat pada konsep kepemimpinan dan kekuasaan. Ia menyangkutpenundukkan dan pendayagunaan berbagai sumber daya alam untuk kemakmuran.Menyangkut penundukkan dan pendayagunaan sumber daya manusia dengan anekakeragamannya untuk mewujudkan masyarakat hadhari atau berperadaban. Jugamenyangkut penundukkan dan pendayagunakan berbagai potensi kekuatan buruk ataudestruktif menjadi unsur kekuatan yang positif atau minimal netral.

Memimpin dunia berarti meletakkan semua komponennya di bawah kendali kita.Seorang pemimpin akan memandang semua yang ada di sekelilingnya sebagai sumberdaya potensial yang harus dikelola dan ditundukkan. Siapapun, apapun danbagaimanapun adanya. Seorang pemimpin tidak akan mudah melakukan fragmentasiatau pengkotak-kotakan, lalu melakukan sikap baro’ah atau garis demarkasiterhadap kotak-kotak yang berbeda dengan dirinya. Secara aqidah dan ibadahmemang harus dan mudah untuk membeda-bedakan manusia. Namun sekali lagi,kepemimpinan dan kekuasaan adalah wilayah al-mashlahah al-’ammah.

Nah saudaraku, mari kita lihat kembali Indonesia negeri kita yang besar ini.Semangat kita pastilah ingin memimpin negeri ini. Mari lihat dengan cermat;begitu beragamnya penduduk negeri ini dari suku, bahasa, agama, budaya dananeka ikatan primordial lainnya. Bahkan keberagaman itu terlihat jelas di umatIslam sebagai komponen mayoritas penduduknya.

Perbedaan aliran fiqh, ormas ataukelompok, tingkat pemahaman dan komitmen terhadap syari’at, hingga perbedaancara memperjuangkan aspirasinya. Indonesia begitu melimpah ruah sumber dayaalam dan ekonominya. Namun lihatlah sebagian besar didominasi oleh aktor-aktorbisnis non-muslim, bahkan asing. Lihat juga tentara sebagai garda depanpertahanan negara.

Untuk waktu lama mereka didoktrinbahwa Islam adalah ancaman terhadap (kekuasaan) negara. Lalu lihat juga begitubanyaknya para pegiat sosial, budaya, hukum dan politik yang ingin mendorongdemokratisasi di berbagai bidang, namun memiliki referensi ideologi anekawarna.

Kenyataan lainnya, bangsa ini makinterpuruk dalam lubang kemiskinan. Menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnyaangka pengangguran, tingkat inflasi yang makin membumbung, angka putus sekolahmasih tinggi, kriminalitas masih merajalela, korupsi tak pernah berhenti,budaya bebas dan semau gue jadi tren generasi muda, patriotisme dan semangatkebangsaan makin tipis, dan mengagungkan budaya barat jadi simbol kemajuan.

Negeri ini butuh kepemimpinan yang baik. Barisan dakwah memiliki modal palingpokok untuk memimpin. Yaitu manusia-manusia yang sadar akan posisinya sebagaikhalifatullah dan sadar akan statusnya sebagai ‘abdullah (hamba Allah) yangharus beriman dan beramal shaleh. Istikhlaf (proses menuju kepemimpinan) tidakcukup hanya dengan seruan atau teriakan. Tapi juga pada sejauh mana kita mampumengkapitalisasi berbagai sumber daya kekuatan untuk dihimpun menjadi energipositif untuk tujuan mulia. Di sinilah sifat inklusif Islam memberi jalan bagitathbiq ru’yah at-taskhir, atau implementasi pandangan taskhir sebagai syaratmulusnya proses istikhlaf. Wallahu a’laambish-showaab.

Mahfudz-PKS: Tafsir Politik Bom JIL Terbantah

Awalnya ada tafsir politik dari bom di JIL itu. Namun bom di BNN dan rumah Japto membantah - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Mahfudz Siddiq, menyatakan perlu dicari apakah tiga paket bom beredar kemarin adalah pengalihan isu. Soal bom, kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera itu, bukanlah peristiwa baru.

"Jadi masyarakat tidak perlu terkejut-kejut. Yang paling penting bagaimana penanganan kasus ini oleh aparat keamanan," kata Mahfudz di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 16 Maret 2011. "Ini juga harus tuntas dengan cepat, dan aparat intelijen juga harus terlibat."

"Cuma saya menyayangkan ketika bom pertama itu terjadi di KBR68H, terlalu cepat reaksi sejumlah kalangan dengan tafsir-tafsir politiknya. Yang ternyata kan kemudian bom ini juga terjadi di kantor BNN dan rumah Pak Japto, jadi kelihatan memang ini aksi-aksi dilakukan tapi juga ingin membiaskan proses identifikasi target dan tujuan," kata Mahfudz.

Paket bom ke tempat yang di mana Jaringan Islam Liberal berkumpul itu lalu dikaitkan dengan politik. "Bahkan ada yang mengaitkan dengan reshuffle-lah, urusan polisi, bahkan ada yang mengarahkan isunya ke mana," kata Mahfudz.

Dan tafsir politik itu pun terbantahkan. "Ternyata ada (juga paket bom) di BNN dan Japto, ini kan jadi bias lagi. Kalau ini memang agak unik ya. Ada sejumlah bom, dan targetnya acak. Dia tidak menjelaskan satu objek spesifik. Menurut saya yang perlu dijawab apakah ada target tertentu, atau ini upaya menciptakan satu keributan baru di masyarakat. Semacam pengalihan isu," kata Mahfudz.

Mahfudz melanjutkan, ketiga paket bom ini harus segera diungkap agar nanti tak muncul spekulasi. Kalau ini tak terungkap, berarti ini cuma aksi pengalihan isu yang sebelumnya berkembang.

"Menurut saya, sudahlah. Kepolisian, intelijen segera ungkap kasus ini, lakukan proses penyelidikan cepat. Dibuka saja seterang-terangnya siapa aktor di balik ini semua, sehingga nanti terjawab tafsir-tafsir politik terhadap aksi-aksi itu seperti apa."

------------------------

Sumber : vivanews.com