Tak Ambil Tindakan, FPKS Siap Terima Masukan Soal Fachri

Jakarta - FPKS di DPR siap menerima masukan terkait pernyataan Wakil Ketua Komisi III asal PKS Fachri Hamzah. Tapi diingatkan bila apa yang disampaikan Fachri adalah pernyataan pribadi.

"Itu statemen pibadi," jelas Wakil Ketua FPKS Zuber Safawi melalui telepon, Senin (2/11/2009).

Untuk itu FPKS pun belum mengambil sikap apapun. "Kalau di fraksi belum diagendakan, mungkin di ranah teman DPP," tambahnya.

Namun dia mengaku pihaknya menyambut terbuka soal kritik dari masyarakat kepada FPKS, termasuk dari Indonesia Corruption Watch (ICW).

"Kalau ada yang kirim surat, memberi masukan kepada FPKS kita terbuka. Kita welcome," tutupnya.

Pernyataan Fachri di sebuah stasiun TV akhir pekan lalu memang mengundang reaksi. Dia menyudutkan KPK dengan menilai lembaga antikorupsi itu sering ngawur dan KPK kerap meremehkan peran kepolisian dan kejaksaan.

Bahkan di situs jejaring sosial Facebook muncul grup agar PKS mengganti Fachri. Grup itu bertajuk 'Desak DPP PKS/F-PKS PAW-kan Fahri Hamzah, politikus oportunis pembela koruptor!!!'

Nyaris 1.000 orang menjadi member grup ini. Umumnya mereka menyayangkan sikap politisi PKS itu.

Sumber: www.detik.com

Legislator PKS Jaminkan Diri Demi Bibit, Chandra

Legislator PKS Jaminkan Diri Demi Bibit, Chandra

Ketua non aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Riyanto (tengah) memenuhi panggilan Bareskrim Mabes Polri untuk diperiksa, di Jakarta, Kamis (15/10). (ANTARA/Yudhi Mahatma/&)
Banda Aceh (ANTARA News) - Anggota Komisi III DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M Nasir Djamil menyatakan siap menjadi jaminan bagi penangguhan penahanan pimpinan KPK nonaktif, Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah, yang ditahan pihak kepolisian sejak Jumat (30/10).

"Secara pribadi, anggota DPR asal Aceh, saya bersedia menjaminkan diri kepada kepolisian agar Bibit dan Chandra dapat ditangguhkan penahanannya," katanya kepada ANTARA di Banda Aceh, Sabtu.

Hal itu disampaikan mencermati perkembangan penahanan pimpinan KPK nonaktif itu oleh pihak kepolisian dan keputusan sela Mahkamah Konstitusi.

Menurut Nasir Djamil, ada beberapa pertimbangan menjadi penjamin penangguhan penahanan Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah, yakni kedua pimpinan KPK nonaktif itu didukung seluruh anggota Fraksi PKS di komisi III DPR .

"Saat uji kelayakan dan keputusan menjadi pimpinan KPK, semua anggota Fraksi PKS di komisi III mendukung Bibit dan Chandra," tegasnya.

"Kesiapan saya menjadi jaminan penangguhan tahanan terhadap keduanya itu juga merupakan bentuk tanggung jawab moral kepada pemberantasan korupsi dan akuntabilitas saya selaku anggota DPR kepada konstituen di daerah pemilihan," kata Nasir.

Anggota DPR daerah pemilihan Provinsi Aceh itu juga menyatakan polisi memang berhak menahan kedua tersangka, namun pimpinan KPK nonaktif tersebut juga berhak mendapatkan keadilan.

"Menurut firasat politik saya, kasus tersebut berbalut dengan kepentingan kekuasaan," kata Nasir yang terpilih kembali sebagai anggota komisi III DPR periode 2009-2014.

Selain ini, ia menilai banyaknya dukungan dari para tokoh dan politisi kepada Bibit dan Chandra menunjukkan keduanya telah menjaga martabat dan kewibawaan KPK.

"Banyaknya dukungan itu menunjukkan bahwa Bibit dan Chandra saya yakini sebagai bentuk untuk menjaga martabat dan kewibawaan KPK," yakinnya. (*)

Sumber : antaranews

PKS Usul Bentuk Panitia Kerja Dewan Usut Transkrip Rekaman

TEMPO Interaktif, Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengusulkan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat segera membentuk panitia kerja guna mengusut rekaman pembicaraan antara Anggodo Widjojo dengan sejumlah petinggi Kejaksaan.

"Paling tidak mencari tahu siapa dalang semua ini. Karena kami yakin ada dalangnya," kata Anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Jamil saat dihubungi Tempo, Ahad (1/11).

Pembentukkan panitia kerja, kata Nasir, juga untuk menangani pertikaian antara Kepolisian dan Kejaksaan Agung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Usul pembentukan panitia kerja akan disampaikan dalam rapat internal Komisi Hukum, Selasa pekan depan.

Panitia kerja dinilai penting karena dianggap bisa lebih fokus dan lebih lincah dibanding Komisi. Jika nantinya terbentuk, kata Nasir, panitia kerja bisa memanggil semua pihak yang dinilai terlibat. "Termasuk Anggodo," kata Nasir.

Sebelumnya Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung meminta Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kejaksaan Agung duduk bersama untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka.

Anggodo merupakan adik buron Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus suap alat komunikasi Departemen Kehutanan, Anggoro Widjojo.

Sumber: tempointeraktif.com

PKS Tunggu Audit BPK Soal Century

INILAH.COM, Jakarta – Fraksi PKS DPR masih menunggu hasil final audit BPK. Dalam kasus Bank Century. PKS mengaku akan menyikaapi kasus itu secara proporsional dan prosedural.

Hal itu diungkapkan anggota FPKS Andi Rachmat pada diskusi ‘Penyelesaian Bank Century Hukum atau Politik, di gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat (30/10).

Menurut dia, mengaudit aliran dana pemerintah ke sebuah institusi adalah kewenangan BPK. Karena itu DPR memberikan amanah kepada BPK untuk melakukan audit investigasi dalam kasus yang merugikan negara sebesar Rp 6,7 triliun itu.

"Kalau sampai saat ini belum ada hasilnya kita tunggu. Jika hasil final audit BPK memberikan kesimpulan yang baru, baru kemudian kami akan mempertanyakannya," kata Andi. [*/nuz]

Sumber: inilah.com

Luthfi Resmi Gantikan Tifatul sebagai Presiden PKS

JAKARTA-MI: Jabatan Presiden Partai Keadilan Sejahtera resmi beralih dari Tifatul Sembiring kepada Luthfi Hasan Ishaaq. Jebolan Gontor ini resmi menjadi Presiden PKS setelah rapat lembaga tinggi partai yang dipimpin Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin pada Jumat malam (23/10) memutuskan demikian.

"Pergantian mereka merupakan bentuk konsistensi PKS dalam menjaga komitmen keneragawanan," kata Sekjen PKS Anis Matta dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (25/10).

Pelantikan resmi Luthfi akan dilaksanakan pada Selasa (27/10) pekan depan di Gedung Markas Dakwah, Jakarta. Alasan pemilihan Luthfi, terang Anis, adalah integritas Luthfi terhadap partai sudah terbukti. Menurutnya, Luthfi sebagai salah satu pendiri PKS memiliki pengalaman luar negeri di mana-mana.

"Momentum PKS yang menjadi salah satu partai penting di Indonesia. Jadi, perlu kepemimpinan yang seperti dimiliki Luthfi. Kami ada beberapa kader tapi calon terbaik saat ini adalah dia," jelasnya.

Setelah pemilihan, partai akan melakukan konsolidasi untuk meningkatkan soliditas partai dan organisasi karena PKS sudah menjadi partai besar. PKS, terang dia, menyadari benih perpecahan semakin besar jika partai sudah besar. Oleh karena itu, penunjukan Luthfi sebagai Presiden PKS dinilai tepat.

"Biasanya partai pecah kalau sudah besar. Lutfi ini punya kemampuan besar mengkonsolidasi partai," tukasnya.

Selain Luthfi, PKS juga sudah menunjuk pengganti menteri yang berasal dari PKS, yakni Menristek Suharna Surapranata dan Mentan Suswono. Suharna yang menjabat Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS digantikan posisinya oleh Untung Wahono, sedangkan Suswono yang menjabat Ketua Wilayah Dakwah Jawa Tengah dan DIY digantikan oleh Agus Purnomo. Sementara, Ketua Dewan Syariah Pusat Salim Segaf Al Jufrie segera digantikan oleh Surahman Hidayat. (DM/OL-7)

Sumber: Mediaindonesia.com