Partai Koalisi Diminta Tunggu Audit BPK

JAKARTA (SI) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta partai mitra koalisi untuk menyikapi angket Century setelah selesai dilakukannya audit BPK.

Menurut Menteri Negara Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Presiden berharap agar audit terhadap Bank Century tetap berjalan,namun semua harus menunggu hasil audit BPK. “Jangan sampai audit itu dihentikan. Jadi dituntaskan dan setelah itu baru dilakukan hal-hal lain kalau diperlukan,” ujarnya di Kantor Kepresidenan Jakarta kemarin. Tifatul Sembiring yang merupakan menteri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan, permintaan Presiden itu disampaikan saat seluruh menteri dari mitra koalisi Demokrat dikumpulkan di Wisma Negara,Rabu (18/11) sore.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir dua jam itu, Presiden meminta pendapat dan masukan dari partai mitra koalisi tentang arah perkembangan angket Century yang sedang bergulir di DPR saat ini.“Supaya lurus saja begitu karena semua juga mengusulkan bahwa (angket Century) menunggu audit BPK,bukan hanya Presiden,kita juga semua melihatnya begitu. Karena permintaan oleh BPK juga dilakukan oleh DPR,”jelasnya. Tifatul membantah bahwa pertemuan tersebut upaya untuk menjegal hak angket Century.“Kok di DPR dijegal di sini? Enggak bisa. Struktur itu nggak bisa dari sini,” katanya.

Presiden SBY pada Rabu (18/11) sore sekitar pukul 17.10 WIB menerima seluruh menteri yang berasal dari partai politik.Menteri asal parpol yang hadir dalam pertemuan itu di antaranya Menko Perekonomian Hatta Rajasa (PAN),Menko Kesra Agung Laksono (Golkar), Meneg Kominfo Tifatul Sembiring (PKS), Meneg Pora Andi Mallarangeng (Demokrat), Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri (PKS),Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (PAN), Menpera Suharso Monoarfa (PPP),Menkumham Patrialis Akbar (PAN),dan Menag Suryadharma Ali (PPP).

Ketika ditanya apakah Presiden meminta agar langkah-langkah untuk hak angket harus ada komunikasi terlebih dahulu dari mitra koalisi,Tifatul membantah. “Nggak ada perintah-perintah dari Presiden soal ini. Beliau hanya minta supaya partai koalisi itu meneruskan komunikasi baik di legislatif maupun di eksekutif,” tambahnya. Mantan Presiden PKS ini menegaskan, meskipun telah bertemu Presiden dalam pembahasan Century,dia tetap tidak akan memberikan instruksi kepada kader partainya di DPR untuk menghentikan angket Century.Menurutnya, seorang menteri tidak dapat memberikan instruksi kepada DPR.

“Instruksi kan dari partai. Kita cuma menyamakan persepsi kita tentang masalah-masalah itu,” tandasnya. Sementara itu, Menkumham Patrialis Akbar menjamin bahwa tidak ada sama sekali dana Century yang mengalir dalam dana kampanye SBY-Boediono beberapa waktu lalu.Menurut Patrialis, anggaran kampanye SBY pada pilpres lalu dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya. “Pak SBY bilang, nggak pernah ada satu sen pun (dana Century untuk kampanye). Tidak ada masalah dengan Bank Century. Itu fitnah yang menyatakan ada dana ke Pak SBY,ke tim pilpres, dan segala macam,”ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani seusai mengikuti sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan Jakarta mempersilakan audit investigatif terhadap Century dibuka secara keseluruhan. Hal itu untuk menghindari fitnah.“Yang diberikan kepada BPK untuk audit investigatif jauh lebih lengkap dan lebih banyak lagi. Kalau mau dibuka, semuanya saja,jadi tidak menimbulkan fitnah,”tandasnya. Pada kesempatan itu Sri Mulyani juga mempertanyakan notulensi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK) yang saat ini telah beredar luas di berbagai media.

Dia mempertanyakan dari mana mantan anggota DPR Komisi XI Dradjad Wibowo mendapatkan notulensi KKSK yang disebut sebagai kotak hitam tersebut.“Pak Dradjad dapat dari mana yah. Ini confidential dan rahasia.Kayaknya ada black box,ada misterinya,”ujar Sri Mulyani. (rarasati syarief)

PKS Tunggu Audit BPK Soal Century

INILAH.COM, Jakarta – Fraksi PKS DPR masih menunggu hasil final audit BPK. Dalam kasus Bank Century. PKS mengaku akan menyikaapi kasus itu secara proporsional dan prosedural.

Hal itu diungkapkan anggota FPKS Andi Rachmat pada diskusi ‘Penyelesaian Bank Century Hukum atau Politik, di gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat (30/10).

Menurut dia, mengaudit aliran dana pemerintah ke sebuah institusi adalah kewenangan BPK. Karena itu DPR memberikan amanah kepada BPK untuk melakukan audit investigasi dalam kasus yang merugikan negara sebesar Rp 6,7 triliun itu.

"Kalau sampai saat ini belum ada hasilnya kita tunggu. Jika hasil final audit BPK memberikan kesimpulan yang baru, baru kemudian kami akan mempertanyakannya," kata Andi. [*/nuz]

Sumber: inilah.com

BPK RI: Laporan Keuangan MPR Tak Ada Penyimpangan

“Kami mengucapkan terima kasih kepada BPK yang terus mengawas, memeriksa, membimbing, mengoreksi dan mendorong agar seluruh lembaga negara,termasuk didalamnya MPR,” katanya.

PK-Sejahtera Online: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI hari ini, Kamis(23/7), menyerahkan laporan hasil pemeriksaan keuangan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hasil pemeriksaan tersebut menyimpulkan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan keuangan pada tahun 2008 atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Ketua MPR Dr Hidayat Nur Wahid menyatakan, status ini baru pada tahun ini tercapai, sebelumnya MPR hanya mendapat status Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas anugerah ini. Semoga hasil pemeriksaan ini bisa menjadi inspirasi bagi kami sendiri dan lembaga negara lain agar menghadirkan perilaku laporan keuangan yang betul-betul sesuai dengan aturan perundang-undangan,” kata Hidayat usai menerima hasil laporan keuangan dari Pembina Utama III BPK Baharuddin Aritonang di Nusantara IV MPR/ DPR, Senayan Jakarta. Hadir dalam penyerahan hasil pemeriksaan laporan keuangan MPR itu para

Auditor BPK , Wakil Ketua MPR HM Aksa Mahmud, Sesjen MPR Rahimullah serta pejabat MPR lainnya.

Hidayat menambahkan, ini adalah bagian dari komitmen kita semua untuk menegakkan hukum, komitmen untuk menghadirkan good and clean government dan MPR mendukung penuh semua upaya untuk menghadirkannya. “Kami mengucapkan terima kasih kepada.
rekan-rekan di BPK yang terus mengawasi, memeriksa, membimbing, mengoreksi dan mendorong agar seluruh lembaga negara, termasuk di dalamnya MPR, betul-betul dapat melaksanakan amanat konstitusi dan mengisi reformasi,” katanya.

Sejak awal, kata Hidayat, dalam menyelenggarakan keuangan MPR selalu menekankan kepada upaya taat pada hukum, dimana penggunaan keuangan harus sesuai dengan amanat perundang-undangan. Yang kedua, prinsip keuangan MPR adalah adanya efisiensi sehingga tidak ada penggunaan keuangan negara yang berlebihan dan melakukan penghematan. Ketiga adalah prinsip transparansi.

“Demokrasi tidak identik dengan korupsi , politik tidak identik dengan yang kotor. Karena ternyata MPR bisa menghadirkan penyelenggaraan keuangan negara dalam kegiatan politik dengan cara-cara yang tidak koruptif dan wajar tanpa pengecualian,” kata HIdayat.

Hidayat mengatakan, hadirnya demokrasi adalah untuk mensejahterakan rakyat. Kesejahteraan akan muncul apabila anggaran negara dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, tidak terjadi korupsi di dalamnya, sehingga kemudian akan banyak lagi anggaran negara yang bisa dibelanjakan untuk kepentingan rakyat .Hidayat berharap agar hasil pemeriksaan ini dapat mendatangkan spirit bahwa berdemokrasi secara bersih bisa dilakukan. Demokrasi bersih dengan menghadirkan wajar tanpa pengecualian juga bisa dihadirkan.“Agar sekali lagi Indonesia bisa merealisasikan tujuan mengapa Indonesia dilahirkan yakni menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya. (higgi)

Sumber: www.pk-sejahtera.org.