Luthfi: PKS Tak Berusaha Pertahankan Pos

Luthfi Hasan Ishaq (Presiden Partai Keadilan Sejahtera)

JAKARTA, KOMPAS.com — PKS pasrah. Ini yang digambarkan oleh Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq ketika menjawab pertanyaan wartawan di ruang Fraksi PKS DPR RI, Rabu (9/3/2011). Menurut Luthfi, PKS pada prinsipnya tidak mempertahankan posisi apa pun, baik terkait koalisi maupun kabinet. Oleh karena itu, PKS tak merasa terganggu jika sampai saat ini belum diajak berbicara secara resmi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Kami tidak ada berandai-andai. Pada prinsipnya, kami tidak mempertahankan sesuatu. Kita diajak dan diberi pos (menteri di kabinet), diajak bekerja dan kita sudah bekerja dengan baik menurut penilaian kami dan terserah pada penilaian yang lain," katanya.
Luthfi menegaskan, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden untuk melakukannya. Tentu saja, Presiden memiliki pertimbangan sendiri dalam menentukan evaluasi terhadap para menteri dan anggota koalisi.
"Kami tak mau intervensi," lanjutnya. PKS akan bersikap pasif menunggu keputusan Presiden SBY terkait posisinya di kabinet dan koalisi. Pasalnya, ketika memulai kontrak kerja sama, Presiden SBY yang memulai. Sepanjang Presiden belum mengakhirinya, maka PKS tidak akan menarik diri secara aktif.
Namun, Luthfi mencatat bahwa pihak yang mengajak untuk bergabung dalam koalisi dan kabinet juga harus terbuka untuk dievaluasi. Oleh karena itu, pihak-pihak yang selama ini kerap protes harus terbuka bahwa perbedaan pendapat itu adalah hal yang biasa dan bukan barang haram. Kontribusi yang konstruktif dan produktiflah yang harusnya menjadi parameter prioritas dalam mengevaluasi anggota kabinet dan koalisinya. Menurutnya, Presiden SBY sudah memenuhi syarat tersebut.  

---------------------

Posted : kyw

Sumber : kompas.com

Susunan Pengurus Tingkat Pusat PKS Periode 2010 - 2015

Pengurus Pusat PKS Periode 2010 - 2015

KETUA MAJELIS SYURA : K.H. HILMI AMINUDDIN
 

DEWAN SYARI'AH PUSAT
Ketua : K.H. DR. SURAHMAN HIDAYAT
Sekretaris : KH. BAKRUN SYAFEI, Lc.
Ketua Tanfiziyah : KH. BUKHORI YUSUF, MA.

MAJELIS PERTIMBANGAN PUSAT
Ketua : UNTUNG WAHONO
Sekretaris : MARDANI ALI SERA
ARIFINTO

DEWAN PENGURUS PUSAT
Presiden : LUTHFI HASAN ISHAAQ

Sekretaris Jenderal : MUHAMMAD ANIS MATTA

1. Wakil Bidang Kordinasi Lembaga Tinggi : ADE BARKAH
2. Wakil Bidang Administrasi : ABU ILYAS
3. Wakil Bidang Organisasi : AHMAD CHUDORI
4. Wakil Bidang Komunikasi Politik : FAHRI HAMZAH
5. Wakil Bidang Media : MAHFUDZ SIDIK
6. Wakil Bidang Arsip dan Sejarah : SITARESMI SOEKANTO
7. Wakil Bidang Data dan Informasi : RIKO DESENDRA
8. Wakil Bidang Perencanaa : GUNAWAN
9. Wakil Bidang Protokoler : BUDI DHARMAWAN

Bendahara Umum : MAHFUDZ ABDURRAHMAN

Ketua-Ketua Dewan Pengurus Pusat:
1. Bidang Wilayah Dakwah Sumatra
Ketua : CHAIRUL ANWAR
Wakil Ketua : MUHAMMAD IDRIS LUTHFI

2. Bidang Wilayah Dakwah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten
Ketua : MA'MUR HASANUDDIN

3. Bidang Wilayah Dakwah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur
Ketua : ZUBER SAFAWI
Wakil Ketua : ROFI' MUNAWAR

4. Bidang Wilayah Dakwah Bali dan Nusa Tenggara
Ketua : OKTAN HIDAYAT

5. Bidang Wilayah Dakwah Kalimantan
Ketua : HADI MULYADI
Wakil Ketua : RISWANDI

6. Bidang Wilayah Dakwah Sulawesi
Ketua : NAJAMUDDIN

7. Bidang Wilayah Dakwah Indonesia Timur
Ketua : M.K. RENWARIN
Wakil Ketua : AIDIL HERYANA

8. Bidang Bidang Kaderisasi
Ketua : MUSYAFA AHMAD RAHIM

9. Bidang Bidang Pembangunan Keummatan
Ketua : AHMAD ZAINUDDIN

10. Bidang Bidang Kepanduan dan Olah Raga
Ketua : ASEP SAEFULLAH

11. Bidang Generasi Muda dan Profesi
Ketua : TAUFIK RIDHO

12. Bidang Politik, Pemerintahan, Hukum dan Keamanan
Ketua : MUSTAFA KAMAL
Wakil Ketua AGUS PURNOMO

13. Bidang Kelembagaan Pendidikan&Sosial
Ketua : DENI TRESNAHADI

14. Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kewirausahaan
Ketua : JAZULI JUWAINI

15. Bidang Kewanitaan
Ketua : ANIS BYARWATI
Sekretaris : SARAH HANDAYANI

Ketua-ketua Badan:
1. Badan Penegak Disiplin Organisasi
Ketua : AUS HIDAYAT

2. Badan Pengembangan Kepemimpinan
Ketua : DWI TRIYONO

3. Badan Pemenangan Pilkada
Ketua : MUHAMMAD SYAHFAN BADRI

4. Badan Hubungan Luar Negeri
Ketua : BUDIYANTO 

-----------------------------------
Posted : kyw
Sumber : munaspks.info

Anis Matta: Saya Tak Pernah Sebut Kader PKS Bantu Revolusi Mesir

PKS-Taktakan - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejatera Anis Matta membantah jika dirinya pernah mengatakan kader PKS di Mesir ikut membantu revolusi yang sedang berlangsung di negara Arab itu. Dengan tegas ia mengklarifikasi berita tersebut. "Saya tidak pernah mengatakan kader PKS membantu (revolusi). Saya hanya memberi statemen (pernyataan) kondisi Mesir secara umum," ujarnya saat dihubungi Tempo, Minggu (6/2).

Anis pun menceritakan awal mula berkembangnya berita yang menyudutkannya itu. Menurut dia, beberapa wartawan menanyakan pendapatnya terkait konflik politik di Mesir saat ia berada di kantornya, DPR. Sebagai salah satu pimpinan DPR dari partai menengah yang dikenal mayoritas berbasis massa muslim, Anis pun memberikan jawaban secara umum. Menurutnya, saat ini Mesir bisa dikatakan lumpuh karena kekacauan yang semakin luas.

Namun, kata Anis, media online Detik.com mengambil angle lain yang bertolak belakang dengan apa yang diucapkannya. "Itu kesalahan Detik. Dan wartawannya mengaku tidak menulis seperti itu, tapi diubah redaksinya. Dan dia sudah minta maaf kepada saya. Detik pun sudah meralatnya," kata dia.

Karena sudah dianggapnya jelas, Anis pun tak mempermasalahkan soal itu. Ia juga sudah menjelaskan ke banyak pihak atas kesalahan redaksional yang dibuat media online itu. Termasuk kepada kadernya yang berada di Mesir, yang jumlahnya sekitar 600-700 orang. Sejauh ini, menurut dia, kadernya sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.

Anis tak berharap pemberitaan yang salah ini ditanggapi berlarut-larut, terutama oleh WNI yang berada di Mesir. "Itu (yang menanggapi) tendensius. Karena berita pertama yang mereka dengar dari Detik," ujarnya.

Terkait dengan pemeriksaan militer terhadap WNI atau mahasiswa yang ada di sana, Anis mengatakan, hal tersebut memang biasa dilakukan oleh pemerintah Mesir. "Itu prosedur yang biasa dilakukan kepada semua WNA. Lihat film Ayat-Ayat Cinta. Kan ada yang seperti itu. Itu negara polisi," ujarnya.

Anis mengklarifikasi soal ini karena ada mahasiswa Indonesia di Mesir menyebut pernyataan politisi PKS ini menyebabkan Pemerintah Mesir curiga kepada warga Indonesia di sana. Akibatnya, ada mahasiswa Indoensia di sana yang didatangi militer dan diinterogasi.

Posted : Kusriyanto

Sumber : tempointeraktif.com

PKS Menilai Konfederasi Bukan Solusi

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Konfederasi dinilai PKS tidak bisa dijadikan solusi untuk menambah suara demi memenuhi ambang batas parlemen yang akan dinaikkan. PKS menganggap konfederasi sebatas cara untuk menjaga eksistensi partai.Sekjen PKS, Anis Matta, mengatakan PKS berkaca pada pengalamannya di pemilu tahun 1999. Ketika itu, suara PKS yang tidak mencukupi membuat partai ini bergabung dengan Fraksi Reformasi di DPR. ''Karena itu PKS nilai konfederasi bukan solusi,'' kata dia, Jumat (12/11), di gedung DPR.

Konfederasi, katanya, menimbulkan persoalan dalam manajemen pemenangan pemilu. Ia tidak percaya dalam konfederasi semua partai di dalamnya akan bekerja total memenangkan pemilu. Bisa jadi, sambungnya, hanya satu partai saja yang bekerja dalam pemilu.

Terkait kemungkinan dimasukannya usulan poin konfederasi dalam revisi UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, Anis namun mengatakan kalau PKS belum memiliki sikap resmi tentang itu. ''Salah satu pertanyaan kita, sejauh mana itu bisa menjadi bagian program pembesaran suara partai untuk melampaui kenaikan ambang batas parlemen nanti,'' ujar dia.

Anis melihat usulan konfederasi mengemuka sebab partai kecil dan menengah saat ini memiliki problem dengan eksistensi partainya. Konfederasi kemudian dilihatnya sebagai upaya memunculkan eksistensi partai. Isu konfederasi juga belum diketahui bisa memecahkan problem suara yang hilang secara seksama.

Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan kalau partainya pun belum tentu akan mendorong poin konfederasi dalam revisi UU No 10 Tahun 2008. Padahal Gerindra telah mendeklarasikan bergabungnya enam partai kecil, yakni Partai Buruh, Partai Persatuan Nahdlatul Ulama Indonesia, Partai Nasional Indonesia Marhaenis, Partai Kedaulatan, dan Partai Serikat Indonesia di awal bulan ini. Partai-partai kecil itu dikatakannya akan melebur dalam Partai Gerindra menjelang pemilu 2014.''Itu tidak terkait dengan konfederasi,'' ucapnya.

Maka, Gerindra memilih bersikap fleksibel dengan apakah usulan konfederasi perlu dimasukkan di revisi undang-undang pemilu.Upaya agar gabungan partai-partai kecil bisa menjadi peserta pemilu datang dari perjuangan Forum Persatuan Nasional (FPN). Forum yang terdiri dari 17 partai yang tidak lolos ambang batas itu berusaha supaya terdapat perubahan mengenai definisi peserta pemilu dalam undang-undang.

Sekjen FPN, Didi Supriyanto, menjelaskan peserta pemilu sesuai undang-undang adalah partai politik. Perubahan yang diinginkan FPN berupa redaksional undang-undang yang menyebut gabungan partai politik bisa mengikuti pemilu.Didi menambahkan, konstitusi tidak membatasi apakah partai politik saja yang bisa menjadi peserta pemilu. ''Ini harus masuk penjelasan undang-undang, sehingga tidak menjadi perdebatan,'' katanya.

Usulan konfederasi atau penggabungan partai-partai diterangkan Ketua Badan Legislasi DPR, Ignatius Mulyono, tidak akan dirumuskan dalam undang-undang pemilu. Sejauh ini, katanya, usulan tersebut belum pernah diangkat untuk dibahas.

Sumber: www.republika.co.id

PKS Dukung Pembentukan Pansus Pajak

VIVAnews - Kasus mafia perpajakan di Direktorat Pajak dan Pengadilan Pajak membuat Fraksi PKS mempertimbangkan gagasan untuk mengajukan inisiatif Hak Angket Pajak.

"PKS sangat mungkin mendukung pembentukan Pansus Pajak, karena sektor perpajakan ini sangat krusial," ujar Wakil Sekjen PKS yang juga anggota Fraksi PKS, Fahri Hamzah di Jakarta, Kamis 3 April 2010.

Fahri menekankan, 60-70 persen pendapatan negara berasal dari sektor pajak. Oleh karena itu, ketidakberesan di sektor pajak akan langsung masuk ke jantung modus korupsi yang berdampak langsung pada pendapatan negara.

Fahri menegaskan, perlunya audit investigasi yang menyeluruh untuk membongkar modus korupsi mafia perpajakan. Dalam konteks ini, Gayus Tambunan dapat menjadi pintu masuk. "Apalagi modus Gayus memperlihatkan keterlibatan seluruh institusi penegak hukum," kata Fahri di sela-sela acara diskusi di Gallery Cafe, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat.

"Perlu investigasi atas berbagai kasus sengketa pajak, agar kita tahu di mana letak persoalan yang sebenarnya," tandas Fahri yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR.

Ia menambahkan, UU Pajak pun selama ini mengandung kelemahan karena dalam UU tersebut, kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan penyidikan sangat terbatas.

Sebagai solusi atas celah dalam UU Pajak tersebut, Fahri mengusulkan agar ada lembaga independen yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan dan pengusutan terkait kasus pajak. Ia menegaskan, DPR tidak akan menutup-nutupi satu hal pun terkait kasus mafia pajak ini.

Secara terpisah, Sekjen PKS Anis Matta menyatakan, inisiatif Hak Angket Pajak DPR perlu dimantapkan terlebih dahulu. Terkait hal itu, Anis mengaku, PKS memasukannya dalam agenda rapat internal partai.

"Sikap PKS jelas, pajak adalah masa depan sumber pendapatan utama negara kita," ujar Anis di Jakarta. Oleh karena itu, tegasnya, PKS mendukung investigasi menyeluruh atas kasus mafia pajak.

Sumber : www.vivanews.com