PKS dan PPP Resmi Berkoalisi di Pilgub Banten

SERANG – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Banten  resmi berkoalisi. Koalisi keumatan ini akan mengusung Jazuli Juwaini sebagai calon gubernur pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS Banten, Irfan Maulidi, mengatakan, koalisi ini sangat penting bagi PKS dan PPP. Selain kedua partai memiliki platform yang hampir sama, koalisi keumatan merupakan isu mendasar yang sangat menyentuh masyarakat Banten. “Sebab, kedua belah pihak menekankan nilai keislaman sebagai landasan berpikir untuk menciptakan masyarakat madani,” kata Irfan di Kantor DPW PKS Banten, Jum’at (10/6).

Menurut Irfan, hal yang mendasari dibentuknya koalisi keumatan ini karena masyarakat Banten secara tipologis lebih akrab dengan isu keumatan yang berbasis religius. Apalagi, peran ulama di Banten sangat dominan dalam berbagai momentum sejarah.

Namun, kata Irfan, isu keumatan tidak hanya berkutat pada nilai religiusitas. Isu ini juga sangat universal dan menyeluruh sehingga mencakup masalah pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan pemerintahan.

Koalisi antara PKS dan PPP ini sudah mencukupi untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur. PKS memiliki 13 kursi di DPRD Banten, sedangkan PPP memiliki 5 kursi. “Sudah lebih dari cukup. Syarat partai yang mengusung calon gubernur harus memiliki 13 kursi di DPRD,” kata Irfan.

Irfan menambahkan bahwa koalisi sepakat mengusung anggota DPR RI, Jazuli Juwaini, sebagai calon gubernur Banten. Sedangkan, calon wakil gubernurnya masih menunggu hasil penjaringan di PPP. [Sumber: http://www.republika.co.id]

PKS Pelajari Pemenangan Pemilu Ke Turki

Semarang, CyberNews. Guna mempelajari sistem pemilihan umum dan berbagai tahapannya di negara maju, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan melakukan pantauan pemilu di Turki yang akan menggelar pemungutan suara pada 12 Juni nanti.

Delegasi PKS yang terdiri atas pengurus pusat dan wilayah tersebut akan belajar bagaimana penyelenggaraan Pemilu dan pengawasannya selama seminggu mulai Selasa (7/6).

Ketua DPW PKS Jateng Abdul Fikri Faqih menyatakan, pihaknya akan belajar bagaimana negara Turki sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa mengelola penyelenggaraan pemilu secara modern.

Dikatakan, akhir tahun lalu parlemen Turki telah mengesahkan undang-undang (UU) Pemilu yang baru sesuai dengan standar pelaksanaan Pemilu di negara Uni Eropa. UU tersebut lebih menjamin hak penduduk untuk dalam memilih maupun dipilih sebagai anggota parlemen.

"Kami akan mempelajari pemilu di Turki sejak sebelum, saat pemilihan, hingga pascapemilu," tutur Fikri yang juga Wakil Ketua DPRD Jateng itu.

Delegasi ssebanyak 24 orang itu akan berangkat pada Selasa (7/6) dan kembali ke tanah air pada Rabu (15/6) mendatang. Dijelaskan Fikri, dirinya telah mengajukan cuti sebagai anggota DPRD Provinsi Jateng untuk menjalankan tugas partai.

Terkait pembiayaan, lanjutnya, seluruh biaya peserta ditanggung oleh dana partai. Keberangkatannya ke Turki dilakukan atas ajakan Biro Hubungan Luar Negeri (BHLN) PKS. Biasanya, lanjutnya, pengurus DPP PKS sendiri yang berangkat ke luar negeri untuk menjalankan program partai.

Namun, kali ini dua pengurus DPW PKS Jateng turut diajak untuk melihat langsung proses pemilu. Dikatakan, selama di Turki PKS akan mempelajari bagaimana sistem Pemilu, tahapan penyelenggaraan, sengketa yang timbul, dan juga bagaimana penyelesaiannya.

Selain itu akan dipelajari juga bagaimana model kampanye partai-partai dalam Pemilu, berkunjung ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan juga ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat pusat maupun lokal kabupaten disana.

Delegasi dijadwalkan bertemu dengan sejumlah pimpinan partai, termasuk partai berkuasa saat ini Partai Pembangunan dan Keadilan (AKP) untuk bertukar pikiran tentang bagaimana mengelola partai secara modern dan profesional.

Pertemuan dengan anggota parlemen juga diagendakan untuk mempelajari bagaimana Turki bisa bergerak secara produktif dan progresif sehingga kelasnya diakui secara internasional dengan pengakuan Uni Eropa. Pihaknya bakal menyambangi beberapa kota di Turki, di antaranya Ankara dan Istanbul.

"Hasil pembelajaran dari Turki nantinya akan ditularkan kepada kader maupun simpatisan PKS agar partai bisa dikelola secara modern," katanya. [Sumber: http://suaramerdeka.com]

Ikhwanul Muslimin Bentuk Partai Ikuti PKS

Ikhwanul Muslimin (IM)

Jakarta - Setelah lama dilarang, Ikhwanul Muslimin (IM) akhirnya boleh mendirikan partai politik. Partai politik Ikhwanul Muslim dinyatakan sah di Mesir menjelang pemilihan parlemen yang menentukan di negara itu.

IM Kairo mendirikan partai dan telah mendapat persetujuan untuk pembentukan Partai Kebebasan dan Keadilan (PKK). Nama parpol ini mengingatkan kita kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dalam hal gerakan sosial, PKS belajar dari IM, namun dalam kepartaian politik, IM dengan PKK-nya yang baru dibentuk, mengikuti jejak PKS. PKK Mesir mengikuti jejak PKS dan Partai Refah di Turki, yakni berjuang di jalan demokrasi, suatu sinyal kuat bahwa Islam menerima demokrasi.

“Ikhwanul memonitor perkembangan PKS di Indonesia pasca-otoriter Orde Baru dan kini IM mendirikan partai serupa,” kata aktivis Islam dan Direktur LSIK Umar Hamdani.

Ikhwanul Muslimin, gerakan yang terorganisir paling baik di Mesir, didirikan pada 1928, tetapi dinyatakan ilegal sejak 1954. Konstitusi Mesir melarang partai berdasarkan agama, kelas atau regional.

Islam Indonesia bukan lagi Islam yang berada di pinggiran, tetapi sudah menjadi bagian dari umat muslim dunia. Peran Islam di Asia Tenggara, dan peran Indonesia sangat besar menjadi penengah dalam penyelesaian konflik di kawasan Asia Tenggara.

Bukti mutakhir, jejak PKS diikuti oleh PKK di Mesir. Sesuatu hal yang bukan kebetulan, sebab aktivis IM di Mesir juga memonitor perkembangan Islam di Indonesia, negeri berpenduduk Muslim terbesar di dunia.

Prof Dr Ra`fat Asy Syaikh dari Liga Islam Dunia memandang perlu mengembangkan Islam yang moderat seperti juga yang diajarkan oleh Universitas Al Azhar Mesir maupun yang dikembangkan NU/Muhammadiyah di Indonesia.

Tapi di sisi lain, kata Syaikh, umat Islam hendaknya juga belajar dari sejarah kolonialisme dan menolak segala bentuk penjajahan dan ketidakadilan di zaman globalisasi ini.

Di masa orde lama Mesir, organisasi IM mengajukan calon-calon independen dalam pemilu untuk mengelak larangan rezim Mubarak di masa lalu. Calon independen dari kelompok IM itu memenangi hampir seperlima kursi parlemen pada pemilu 2005. Di Kairo, Komisi Urusan Kepartaian telah memberikan persetujuan untuk pembentukan Partai Kebebasan dan Keadilan.

Dewan Konsultatif Ikhwanul Muslimin juga mengumumkan pembentukan partai itu, yang datang sebulan setelah kelompok itu mengatakan, pihaknya hampir memiliki 9.000 anggota pendiri. Partai yang baru dibentuk ditetapkan untuk bertarung dalam pemilu dengan target menyabet setengah dari kursi parlemen pada September mendatang.

Komisi Urusan Partai Mesir, Senin (6/6), menetapkan tenggat waktu terakhir bagi Partai Kebebasan dan Keadilan yang dibentuk oleh Ikhwanul Muslimin untuk menjadi partai pertama yang dideklarasikan usai kejatuhan rezim Hosni Mubarak.

Partai Kebebasan dan Keadilan (PKK atau bahasa Arabnya FJP) secara resmi diakui sejak Senin (6/6/11) setelah memenuhi semua syarat yang ditetapkan dalam undang-undang pembentukan partai baru. Bahkan keputusan tersebut akan disahkan dalam lembaran negara dalam waktu sepuluh hari. PKK atau FJP dibentuk Ikhwanul Muslimin dan telah mengajukan pengesahan kepada komisi dua pekan lalu. [mdr] [Sumber: http://www.inilah.com]

Anis Matta Siap Dipanggil BK

Wakil Ketua DPR RI Anis Matta

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Anis Matta mengaku siap dimintai keterangan oleh Badan Kehormatan jika aduan Anggota DPR RI Wa Ode Nurhayati tentang dugaan adanya mafia anggaran, khususnya di kalangan pimpinan DPR RI, sudah disampaikan Wa Ode ke BK.

Menurut Anis, dirinya tidak akan menutup-nutupi apapun untuk menjamin transparansi kinerja Badan Anggaran DPR RI selama ini. "Siap. Yang penting dia kasih dulu buktinya ke BK. Saya sih dari awal inginkan ada transparansi dari pembahasan anggaran. Kami (pimpinan) tidak ikut dalam pembahasan teknis, hanya sesuai dengan kewenangan kami saja," katanya di Gedung DPR RI, Selasa (7/6/2011).

Anis meminta politisi PAN itu untuk melaporkan ke BK berikut bukti-bukti yang menguatkan pernyataannya dalam salah satu acara talk show di stasiun televisi nasional tentang calo anggaran di kalangan pimpinan DPR.

Anis mengaku siap menempuh proses yang akan digelar di DPR demi mendorong transparansi di DPR. "Biar kita sama-sama memerangi calo anggaran," katanya.

Mengenai dugaan kuat yang mengarah padanya sebagai pimpinan dewan untuk koordinator bidang keuangan, politisi PKS ini mengatakan bahwa surat keputusan Badan Anggaran selalu akan diserahkan ke Menteri Keuangan.

Untuk sampai ke Menkeu, surat tersebut harus ditandatangani oleh pimpinan DPR yang berwenang. "Kalau surat pasti kita tanda tangani. Itu kan sudah diputuskan Banggar. Kita enggak ikutan (memutuskan). Itu kan teknis diputuskan oleh Banggar, sesuai dengan UU," tambahnya.

Anis mengaku tak merasa perlu meminta konfirmasi kepada Wa Ode mengenai pernyataannya tersebut. Menurutnya, tindakan mencari konfirmasi itu hanya akan menyeret persoalan menjadi lebih personal. [Sumber: http://kompas.com]

Misbakhun Undur Diri dari DPR

JAKARTA - Politisi PKS M Misbakhun secara resmi mengundurkan diri sebagai anggota DPR. Hal tersebut dilakukannya setelah Badan Kehormatan DPR selesai melakukan evaluasi terhadap anggota DPR yang dianggap melanggar etika dan moral.

Ketua Badan Kehormatan DPR Nudirman Munir mengatakan, BK akan mengumumkan nama anggota Dewan yang dikenai sanksi karena melakukan pelanggaran etika dan moral dalam paripurna mendatang. Namun, karena sudah mengundurkan diri, nama Misbakhun tak akan disebutkan lagi.

"Yang jelas, Misbakhun tidak lagi diumumkan karena sudah mengundurkan diri. Surat pengunduran dirinya pun sudah kami terima," ungkapnya di Gedung DPR, Selasa (7/6/2011).

Nudirman mengatakan, diterimanya surat tersebut menandakan pengunduran diri Misbakhun sudah resmi. Oleh karena itu, politisi Golkar ini mengatakan BK tak akan memproses lanjut pelanggaran etika dan moral yang dituduhkan kepadanya karena terlibat dalam kasus LC Fiktif Bank Century.

Menurut Nudirman, keputusan tersebut tentu baik bagi Misbakhun maupun bagi Fraksi PKS sendiri. "PKS memahami itu. Tanpa menunggu putusan dari Mahkamah Agung dan putusan inkracht, Misbakhun mengundurkan diri. Surat diterima hari hari Rabu lalu," tambahnya.

Bersamaan dengan surat pengunduran diri Misbakhun, Nudirman mengatakan BK juga menerima surat pengunduran diri politisi PKS Arifinto yang mengundurkan diri setelah tepergok membuka konten porno di dalam rapat paripurna April lalu. Saat itu, Arifinto mengelak melakukan secara sengaja dan berdalih membuka sebentar untuk menghapusnya. [Sumber: http://nasional.kompas.com]