Lurah di Tangerang Larang Kegiatan Jazuli PKS

Jazuli Juwaini (Calon Gubernur Banten)

Tangerang - Bakal Calon Gubernur Banten usungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini yang hendak melakukan kegiatan sosial di Kota Tangerang sempat dilarang Lurah setempat.

Pelarangan ini membuat PKS geram karena diduga dilakukan oleh pendukung bakal calon tertentu. Menurut Ketua Tim Pemenangan Pilgub Daerah PKS Kota Tangerang Tengku Iwan, beberapa kegiatan Jazuli seperti ceramah di masjid dan bakti sosial selalu digagalkan.

Hal ini dilakukan oleh RT/RW bahkan Lurah setempat dengan alasan prosedural terkait izin atau takut membuat resah serta dipolitisasi.

“Padahal dalam kegiatan ini sama sekali tidak menyinggung Pilgub, kehadiran Jazuli juga atas permintaan warga setempat. Bahka saya sudah berusaha klarifikasi ke Lurah, saya siap bertanggung jawab jika ceramah Jazuli ngomongin Pilgub,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang ini.

Tengku justru mempertanyakan siapa sebenarnya pihak yang mempolitisasi. Menurutnya PKS serius dan siap bertanding memenangkan Pilgub sesuai dengan aturan hukum, santun dan elegan.

Bukan dengan cara-cara melanggar aturan dan menggunakan power. “Kalau ingin memenangkan calon masing-masing, pakailah cara-cara yang demokratis dan berakhlaqul karimah secara fair,” ungkapnya.

Menurut Tengku, keseriusan PKS dalam memenangkan Pilgub salah satunya adalah dengan mengadakan workshop advokasi dan menyiapkan saksi-saksi per TPS.

“Saksi PKS diberi pelatihan mengenai prosedur penanganan pelanggaran Pilkada, agar saksi ini bisa menindak pelanggaran yang terjadi,” katanya. [tn/mah] (Sumber: inilah.com)

Panja Mafia Pemilu Harus Bongkar Semua Kecurangan Pileg & Pilpres

Anis Matta (Sekjen PKS)

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR tidak gembos di tengah jalan. Sehingga Panja Mafia Pemilu dapat menyelidiki semua kecurangan dari pemilu legislatif hingga pemilihan presiden.

"Ini kan masih pemanggilan orang, belum ditemukan fakta. Panja tidak boleh gembos di tengah jalan. Pintu untuk penyelidikan lebih jauh baru saja dibuka, fakta besarnya belum ditemukan," ujar Sekjen PKS, Anis Matta.

Hal ini disampaikan Anis kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/7/2011).

Anis menuturkan, Panja Mafia Pemilu harus secara total menuntaskan segala kecurangan pemilu. Tidak hanya sebatas menyelidiki pemalsuan dokumen MK yang dituduhkan kepada mantan anggota KPU Andi Nurpati.

"Ini kan yang diselidiki baru Pemilu Legislatif, Pilpresnya itu belum. Apakah perlu dikejar kan belum tahu, nanti kalau di sini ditemukan fakta yang lebih besar baru kita pertimbangkan apakah perlu pembobotan lebih besar dari Panja," tutur Anis.

Panja Mafia Pemilu dibentuk DPR untuk mengungkap pemalsuan dokumen MK dalam sengketa Pemilu Legislatif 2009. Namun ditengarai ada fraksi yang mencoba melokalisir persoalan sebatas pemalsuan dokumen MK. Padahal diharapkan Panja mampu mengungkap lebih jauh persoalan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2009.(van/rdf) [Sumber: http://www.detiknews.com]

Ke Bangkok, Tim PKS 'Belajar' Pemilu

BANGKOK - Rombongan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Berencana bertemu dengan Duta Besar Indonesia untuk Thailand, Muhammad Hatta, di Bangkok. Kunjungan dimaksudkan untuk memberi penjelasan kepada Kedutaan Indonesia, bahwa PKS sedang mendalami proses politik di Thailand untuk perkembangan politik di Indonesia.

Lima orang petinggi PKS, mulai Majlis Permusyawaratan hingga pengurus wilayah, akan mendatangi Kedutaan Indonesia mulai Sabtu (2/7) pagi hingga sore hari. "Kita akan mengorek informasi kepada mereka," jelas Sekretaris Majlis Permusyawaratan PKS, Mardani.

Tidak kurang dari 16 anggota PKS diterjunkan untuk memantau kampanye di Thailand menjelang Pemilu untuk senator dan perdana menteri. Kampanye di Bangkok tergolong ramai, karena tiga partai terbesar disana: Partai Phe Thai yang menyalonkan adik dari Thaksin Shinawatra, Yin Luck, Partai Demokrat menyalonkan Abhisit Vejjajiva, dan Partai Golongan Putih, yang tidak menyalonkan siapapun, sama-sama kuat.

Demokrat berkampanye mengusung nomor sepuluh dan warna biru sebagai simbol partai. Mereka berkampanye mulai sore hingga pukul 21.00 WIB. Hal yang sama juga dilakukan Partai Phe Thai yang berkampanye di Stadion Nasional Rajamangala, Ramkamhaeng. Sementara Partai Golput berkampanye mulai sore hingga lebih dari tengah malam. Mereka juga terus berkemah sebagai bentuk kekecewaan terhadap Partai Biru dan Merah, dan pemerintah, selama lebih dari lima bulan. "Apa yang sudah kita peroleh akan disampaikan kepada Duta Besar nanti," jelas Mardani.[Sumber: http://www.republika.co.id]

'Transformasi' PKS Jelang 2014

Mustafa Kamal (Ketua Fraksi PKS)

JAKARTA – Suhu politik jelang Pemilu 2014 kian memanas. Namun, hal ini tidak diimbangi dengan perubahan baik partai politk (Parpol). Tidak ada jaminan stabilitas politik hingga tidak terwakilinya masyarakat dengan keberadaan Parpol, semakin membuat citra buruk bagi Parpol itu sendiri.

Menurut Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mustafa Kamal, Parpol yang ada hanya mengadaptasi budaya masa lalu. Sehingga, tambahnya, Parpol yang ada kehilangan rencana poltik yang bersifat visioner.

Saat ini, ungkap Musatafa, PKS tengah melakukan perbaikan dalam menjawab persoalan tersebut. "Kita akan coba merubah mainset tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut Musatafa mengatakan, PKS akan terus mengedapankan nilai-nilai ke-Islaman dalam penerapan pola politik PKS. "Namun, tidak mengacu pada Negara Islam seutuhnya," tuturnya.

Nilai agama tersebut, jelas Mustafa, nantinya akan memberikan sebuah jawaban terkait permasalahan radikalisme bangsa Indonesia. Menurutnya, perangkulan para tokoh agama dapat menjadi senjata melawan serangan radikalisme. "Tokoh agama bukan menjadi alat politik untuk mengkotak-kotakan agama," tuturnya.

Tak hanya Musatafa, Anggota Komisi VII Fraksi PKS, Sohibul Iman mengatakan, penerapan nilai keagaman menjadi hal penting untuk diterapkan oleh nagara. Selain penerapan hukum yang masih kurang, sambungnya, perilaku buruk masih menjadi sifat keseluruhan masyarakat.

Selain itu, jelasnya, ketidakmampuan kita untuk merambah sektor ekonomi membuat sektor poltik menjadi pelarian. "Nantinya, sektor ekonomi harus juga menjadi sektor yang dikuasai secara keseluruhan," ujarnya.

Ke depan, terangnya, PKS akan terus menjadi media yang menjaga kepercayaan masyarakat. "Kepercayaan masyarakat yang rendah menghasilkan pembangunan yang tidak efektif," kata Iman.

Saat ini, tambahnya, PKS berada pada posisi tengah. Hal ini, sambungnya, menjadikan PKS sebagai Parpol yang dapat mengedepankan aspirasi masyarakat untuk menjawab permasalahan kepercayaan masyarakat. "PKS akan selalu terbuka dengan masukan dari siapapun," tutur Iman. [Sumber: republika.co.id]

PKS: Presiden Jaga Citra, Menteri ESDM Hilang Akal, MUI Jadi Bumper

Ecky Awal Mucharam

Langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk meluncurkan fatwa haram penggunaan BBM bersubsidi adalah cermin ketidakmampuan pemerintah mengambil keputusan.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera, Ecky Awal Mucharam, bila MUI melontarkan sekadar imbauan moral untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi, maka tidak jadi masalah. Namun, kalau MUI sudah membawa-bawa agama dinilai sudah terlalu jauh.

"Dengan langkah ini Menteri ESDM jadi seperti kehilangan akal sehat, karena di satu sisi Menteri Keuangan sudah teriak subsidi BBM melonjak sementara di sisi lain Presiden tidak ingin citranya rusak karena menaikkan harga BBM. Akhirnya MUI yang dijadikan bumper," ujar anggota Badan Anggaran DPR ini dalam pernyataan kepada Rakyat Merdeka Online (Kamis, 30/6).

Ecky mengatakan, pemerintah seharusnya menggunakan mekanisme insentif-disinsentif untuk mengontrol konsumsi BBM.  Kalau ingin beban subsidi BBM turun maka lebih baik menggunakan cara yang terukur, seperti pembatasan konsumsi.

"Dengan pembatasan konsumsi, kan lebih bisa diukur dengan jelas. Ini baru namanya kebijakan pemerintah, bukan gamang seperti ini," kata Ecky.

Dia menekankan, pemerintah seolah kehilangan legitimasi untuk menaikkan harga BBM karena masih banyak inefisiensi penggunaan anggaran negara.

"Pemerintah tidak pantas menaikkan harga BBM bersubsidi tanpa membenahi dulu pemborosan dan kebocoran anggaran negara," pungkas Ecky.[ald] (Sumber: http://www.rakyatmerdekaonline.com)