Calon Gubernur Berkalung Sorban

Jazuli Juwaini

Jakarta - Bagi Anda yang tinggal di wilayah Banten atau pernah melintas di wilayah itu, kemungkinan besar melihat baliho atau poster para kandidat Gubernur Banten. Salah satunya calon gubernur berkalung sorban. Siapa dia?

Ini tidak ada kaitan dengan film layar lebar yang sempat booming beberapa waktu lalu, 'Perempuan Berkalung Sorban'. Tapi ini terkait dengan kandidat pemimpin Banten yang bakal maju dalam kontestasi Pemilu Kepala Daerah Banten yang rencananya akhir tahun ini.

Ya, salah satu kandidat gubernur Banten yang muncul di tengah publik di antaranya Jazuli Juwaini yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Berbeda dengan kandidat lainnya, foto Jazuli Juwaini memiliki ciri khas, yakni bersorban. "Foto itu sejak dua pemilu legislatif lalu, serta Pemilihan Bupati Tangerang (Pilbup) Tangerang," akunya kepada INILAH.COM melalui saluran telepon, Minggu (10/7/2011).

Politikus PKS ini mengaku, dirinya sengaja memakai foto edisi lamanya untuk sosialisasi dalam Pemilihan Gubernur Banten Tahun 2011 ini. "Ya biar akrab dan familiar saja dengan masyarakat," ungkapnya memberi alasan mengapa tidak dengan foto yang terbaru.

Khusus dengan 'kalung sorban' yang ia kenakan, anggota DPR ini memiliki alasan khusus. Dia menyebutkan Banten merupakan kota santri dan ulama. "Banten kan identik dengan santri ulama. Sorban sebagai salah satu simbol santri. Meski saya bukan ulama, tapi saya ini santri," ujarnya.

Alasan lainnya, tambah Jazuli yang memiliki pasukan Komunitas Masyarakat Pendukung Jazuli (Kompi) yang berbasis di Tangerang Selatan ini, menyebutkan tampilan glamour tidak lagi diminati oleh kebanyakan masyarakat. Dia menyebutkan, dengan tampilan berkalung sorban, terdapat makna kesederhanaan.

Dia pun membuka rahasia terkait koleksi sorban yang ia miliki. Jazuli mengaku, koleksi sorbannya tidaklah sedikit. "Meski saya ini anggota DPR, tapi masih suka ceramah. Nah, kalau soal sorban, saya punya sekitar 70 koleksi sorban," bebernya yang kerap dipanggil dengan sebutan ustaz ini. [tjs] (Sumber: http://nasional.inilah.com)

PKS Usul Presiden Evaluasi Kabinet

Susilo Bambang Yudhoyono

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera melakukan evaluasi total sistem kerja untuk menggenjot kinerja pemerintah.

Evaluasi ini dilakukan untuk menyikapi hasil evaluasi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang menyatakan 50% instruksi presiden tidak dilaksanakan kementerian dan lembaga.

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq mengatakan, secara sistem, Presiden sebenarnya memiliki instrumen sangat lengkap untuk memastikan kinerja pemerintah yang efektif.

“Dari sisi perencanaan ada Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bapennas) yang juga menjadi Kementerian. Belum lagi dari sisi koordinasi ada tiga kementerian koordinator (Kemenko),” tukas dia kepada wartawan di Jakarta, Minggu, (10/7/2011).

Mahfudz menyampaikan, dari sisi kontrol langsung, Presiden memiliki Sekretaris Kabinet yang strukturnya juga lengkap. Lalu dari sisi perbantuan tugas, Presiden memiliki Wakil Presiden. Ditambah lagi, kata dia, dari sisi evaluasi periodik ada UKP4 dan sejumlah Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk Presiden SBY untuk tugas-tugas khusus.

Jadi, Mahfudz menyampaikan, memang aneh jika sistem yang sangat lengkap tadi tidak bisa memastikan efektifitas kinerja pemerintahan. Dengan demikian, ada tiga hal yang harus dibedah.

Pertama, pertanyaannya apakah Presiden sebagai kepala eksekutif masih lemah dalam direction dan control? Kedua, sambung dia, apakah sistem organisasi dan birokrasi pemerintahan terlalu besar sehingga menjadi lamban? Atau ketiga, apakah memang kementerian dan lembaga yang kinerjanya lemah?

Dia mengemukakan, dengan demikian jika kinerja buruk secara kasuistis terjadi di kementrian dan lembaga tertentu, bisa dipastikan yang kesalahan ataupun kelemahan terjadi pada kementrian dan lembaga tersebut. Namun jika kasusnya merata, dia menyimpulkan, masalah terjadi pada pertanyaan kedua atau pertama.

“Untuk itu Presiden harus segera melakukan evaluasi menyeluruh sehingga bisa mengidentifikasi pokok pangkal masalahnya dan bisa dirumuskan solusi jitunya,” tutupnya (Radi Saputro/Koran SI/abe) [Sumber: http://news.okezone.com]

Fraksi PKS DPRD Banten Kembalikan Mobil Dinas

Serang: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Banten mengembalikan 10 unit mobil dinas anggota DPRD hasil pinjam pakai dari Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Banten. Aksi pemulangan ini berkaitan adanya temuan BPK dalam pengadaan mobil dinas tersebut.

"Meskipun surat permintaan dari biro umum dan perlengkapan belum kami terima, namun kami berinisiatif mengembalikan mobil dinas itu pada Rabu (6/7) kemarin," kata Ketua Fraksi PKS Sanuji Pentamarta di Serang, Ahad (10/7).

Ia mengatakan, semua anggota dari Fraksi PKS sudah mengembalikan mobil dinas anggota DPRD. Ini mengingat pengadaan mobil dinas yang dilakukan Biro Umum dan perlengkapan Provinsi Banten serta Sekretariat DPRD Banten menjadi salah satu temuan BPK Perwakilan Banten dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) Provinsi Banten tahun anggaran 2010 yang disampaikan BPK beberapa pekan lalu.

"Kami tidak ingin penggunaan mobil dinas DPRD tersebut malah menjadi permasalahan hukum, untuk itu semuanya sudah dikembalikan," kata Sanuji Pentamarta.

Sebelumnya dalam LHP BPK Senin 13 Juni 2011, pengadaan kendaraan dinas pada Biro Umum dan Perlengkapan serta Sekretariat DPRD senilai Rp16,89 miliar, menjadi salah satu temuan BPK karena dinilai bukan peruntukannya. Selain itu, Sekretariat DPRD Provinsi Banten juga mengeluarkan belanja perawatan kendaraan bermotor bagi yang tidak berhak senilai Rp472,67 juta.

Pengadaan mobil dinas anggota DPRD tersebut seluruhnya sebanyak 80 unit, meliputi 20 unit diperuntukkan bagi pimpinan alat kelengkapan dewan dan 60 unit lagi untuk anggota dewan.

Setelah BPK menyatakan pengadaan mobil dinas tersebut bermasalah karena bukan peruntukannya pada rapat paripurna Istimewa LHP BPK atas laporan keuangan APBD Banten 2010, jumlah mobil dinas yang dikembalikan anggota DPRD Banten sebanyak 11 unit, terdiri dari satu unit dari anggota Komisi V DPRD Banten, Ananta Wahana dan 10 unit dari anggota dewan berasal dari Fraski PKS.

Sanuji mengatakan, pengembalian mobil dinas sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, mulai dari bukti penyerahan dan berita acara serah terima pinjam pakai mobil dinasnya yang disiapkan Biro Umum dan Perlengkapan. Sebelum mengembalikan mobil dinas, pihaknya mendapat surat dari Sekretariat DPRD (Setwan) berisikan permintaan pengembalian mobil dinasnya ke Biro Umum dan Perlengkapan sebagai tindaklanjut temuan BPK.(Ant/BEY) [Sumber: http://www.metrotvnews.com]

Dedi Mizwar Dipertimbangkan Dampingi Jazuli

Dedy Mizwar

Tangerang: Bakal Calon Gubernur Banten, Jazuli Juwaini dari Partai Keadilan Sejahtera sedang mempertimbangkan aktor Dedy Mizwar untuk mendampingi sebagai calon Wakil Gubernur.

"Dedy Mizwar masuk dalam pertimbangan untuk mendampingi dan diusung sebagai calon wakil gubernur," kata Jazuli Juwaini ditemui dalam acara musyawarah kerja daerah PKS Kota Tangerang Selatan di Serpong, Ahad (10/7).

Jazuli mengatakan, selain Dedy Mizwar, PKS juga sedang mempertimbangkan calon lainnya dari unsur birokrat, politisi dan tokoh masyarakat. Namun, ia masih belum ingin mengungkapkan calon yang kini masuk dalam pertimbangannya. Pasalnya, saat ini sedang dilakukan survei untuk melihat keseriusannya.

Yang jelas, PKS lebih mengutamakan pendamping yang memiliki visi dan misi sesuai partai yakni melakukan pembenahan terhadap Banten lebih baik. "Intinya, kita sedang berupaya mencari pendamping wakil gubernur yang memiliki visi dan misi sesuai partai untuk membenahi Banten," kata anggota DPR ini.

Selain mempertimbangkan mencari calon wakil gubernur, PKS juga sedang melakukan konsolidasi dengan partai politik lainnya untuk berkoalisi nantinya. Saat ini, sudah ada empat partai politik yang siap berkoalisi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Namun, dirinya masih belum bisa menginformasikannya.

"Ada empat partai politik yang siap bergabung bersama PKS nantinya. Tetapi, untuk menjaga suhu politik, kami belum bisa memberitahunya," kata Jazuli yang juga warga Ciputat, Tangerang Selatan.

Ketua DPW PKS Banten, Irfan Maulidi menambahkan bila PKS sudah mengambil formulir pendaftaran calon gubernur dengan mengusung Jazuli Juwaini. "Sedangkan untuk calon wakil gubernur, kita baru akan mengumumkannya saat pengembalian formulir. Karena, ada beberapa orang yang sedang kami pertimbangkan," katanya.(Ant/BEY) [Sumber: http://www.metrotvnews.com]

PKS: Ide Reshuffle Kabinet Hanya Alihkan Isu Kasus Nazaruddin

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi santai dorongan reshuffle kabinet yang dihembuskan Partai Demokrat (PD) bermodalkan hasil evaluasi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). PKS memandang wacana reshuffle kabinet digunakan untuk mengalihkan isu sentral yang saat ini menerpa PD, kasus suap Kemenpora yang menyeret mantan Bendahara Umum PD M Nazaruddin.

"Ide reshuffle yang digagas PD dipastikan akan jadi isu panas dan kontroversial baru, tapi seperti biasa, nggak jelas ujungnya," ujar Wasekjen DPP PKS, Mahfudz Siddik.

Hal ini disampaikan Mahfudz kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (8/7/2011).

Wajar saja PKS memandang demikian. Mengingat isu reshuffle tidak baru kali ini saja dihembuskan PD. Apalagi saat ini citra PD terus rontok dihembus isu keterlibatan mantan bendahara umum PD M Nazaruddin dalam kasus suap Kemenpora.

"Paling-paling yang terjadi beralihnya isu dari kasus hukum (Nazaruddin) yang sekarang sedang marak ke isu reshuffle," duganya.

Sebelumnya, Partai Demokrat mengungkap fakta 50 persen menteri tidak bekerja maksimal. PD menyarankan Presiden SBY untuk mereshuffle menteri yang tak bekerja maksimal setelah melalui evaluasi UKP4.

"Soal reshuffle itu sepenuhnya hak Presiden. Tapi daripada menteri itu menjadi beban pemerintahan untuk apa juga dipertahankan," saran Wasekjen PD, Saan Mustopa. (van/nwk) [Sumber: http://www.detiknews.com].