Hidayat Tak Takut Bersaing dengan TK

INILAH.COM, Jakarta - Ketika peluang merebut jabatan ketua DPR kandas. PKS beralih memperjuangkan kursi ketua MPR. Jagoan yang diusung partai berlambang setangkai padi diapit dua bulan sabit ini, Hidayat Nurwahid dikatakan tidak takut berkompetisi dengan Taufiq Kiemas yang dikabarkan mendapatkan restu dari SBY.

"Iya, kita gunakan cara yang elegan dan kompetisi yang sehat. Kita siap bersaing secara sehat," kata Humas PKS Ahmad Mabruri kepada INILAH.COM, Jakarta, Rabu (9/9).

Dalam politik itu, dijelaskan Mabruri, selama masih ada celah harus diusahakan. Jika ternyata usaha yang dilakukan gagal, harus diterima dengan lapang dada. "Dulu, kita nggak menyangka Hidayat dapat ketua MPR karena koalisi kebangsaan. Sekarang kalau masih bisa, kenapa tidak," imbuhnya.

Selain itu, ujarnya, partai belum meminta Hidayat Nurwahid untuk kembali maju sebagai ketua MPR. Namun, sebagai kader, Hidayat akan mengikuti pengarahan partai. "Disuruh iya, Hidayat bilang iya. Kalau nggak ya nggak," ungkapnya.

Ditegaskan Mabruri, tidak ada upaya penjegalan atau perseteruan dengan Ketua Deperpu PDIP Taufiq Kiemas. Masing-masing partai memiliki peluang. Dalam UU, pimpinan MPR itu terdiri dari satu orang yang berasal dari DPR dan 4 wakil ketua yang berasal dari 2 orang DPD dan 2 orang dari DPR.

"Kita belum ada kesepakatan apa pun dengan SBY. Yang terpenting saat ini, tinggal bagaimana memanfaatkan peluang yang ada," pungkasnya. [bar]

Sumber: inilah.com

Hidayat Nur Wahid Masih Berpeluang Pimpin MPR

Pemilihan dilakukan dalam rapat MPR di mana dimungkinkan lobi-lobi.

VIVAnews - Partai Keadilan Sejahtera akan tetap berjuang mendudukkan kembali Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Peluang itu diwujudkan dengan lobi-lobi di pleno MPR nanti.

"Kalau pimpinan DPR kan otomatis, kalau MPR diplenokan," kata Juru Bicara PKS, Ahmad Mabruri, dalam perbincangan dengan VIVAnews, Kamis 3 September 2009. "Kalau pleno, masih terbuka untuk dilakukan lobi," ujarnya.

Dalam lobi itu, tentu PKS akan mengusung kembali Hidayat. Hidayat dinilai PKS sukses memimpin MPR. Laporan keuangan MPR baik dan tugasnya dijalankan dengan lancar.

PKS keberatan dengan pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Taufiq Kiemas, yang menyatakan ingin menjadi Ketua MPR untuk mengamankan Pancasila. Menurut PKS, pernyataan itu seolah-olah menuduh Ketua MPR sekarang tidak mengamankan Pancasila. "Jangan main tuduh saja," ujar Mabruri.

Selama Hidayat memimpin, MPR berulang kali menggelar acara sosialisasi konstitusi dan Pancasila dalam berbagai kegiatan seperti Cerdas Cermat Konstitusi untuk siswa sekolah. Karena itu, pernyataan kubu PDIP dinilai Mabruri tidak pada tempatnya.

Berdasarkan Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD, pimpinan MPR terdiri dari lima orang, di mana dua dari unsur DPD dan tiga dari unsur DPR. Pemilihan dilakukan dalam rapat MPR.

Sumber: vivanews

PKS: HNW Pantas Jadi Ketua DPR

INILAH.COM, Jakarta-Kira-kira siapa ketua DPR berikutnya? Apakah dari kader partai pemenang pemilu legislatif? PKS mendukung anggota majelis syuronya Hidayat Nur Wahid sebagai ketua DPR periode nanti.

"Ketua MPR saja pantas apalagi ketua DPR. HNW memiliki hubungan baik dengan berbagai komunitas baik di dalam negeri maupun di luar negeri," kata Humas PKS Ahmad Mabruri kepada INILAH.COM, Jakarta, Senin (13/7).

Sebagai caleg terpilih, dijelaskan Mabruri, HNW terlebih dahulu akan dilantik sebagai anggota DPR. Susunan pimpinan DPR itu terdiri dari lima orang berdasarkan urutan suara partai terbanyak di parlemen.

Setelah itu, parpol-parpol itu akan mengajukan nama-nama, kemudian dipilih melalui voting dalam rapat paripurna. "Parpol koalisi pendukung SBY-Boediono bisa.
menunjukkan soliditasnya. Apakah

akan menunjuk salah satu kader dari parpol pendukung atau tidak?" imbuhnya.


Saat ini, tegas Mabruri, PKS sedang fokus pengawalan surat suara pilpres yang belum selesai. Lagipula, KPU belum menetapkan pemenang pilpres secara resmi. "Jadi, siapa yang menjadi ketua DPR itu nanti dulu-lah," pungkasnya. [bar]


Sumber: www.inilah.com.

BPK RI: Laporan Keuangan MPR Tak Ada Penyimpangan

“Kami mengucapkan terima kasih kepada BPK yang terus mengawas, memeriksa, membimbing, mengoreksi dan mendorong agar seluruh lembaga negara,termasuk didalamnya MPR,” katanya.

PK-Sejahtera Online: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI hari ini, Kamis(23/7), menyerahkan laporan hasil pemeriksaan keuangan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hasil pemeriksaan tersebut menyimpulkan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan keuangan pada tahun 2008 atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Ketua MPR Dr Hidayat Nur Wahid menyatakan, status ini baru pada tahun ini tercapai, sebelumnya MPR hanya mendapat status Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas anugerah ini. Semoga hasil pemeriksaan ini bisa menjadi inspirasi bagi kami sendiri dan lembaga negara lain agar menghadirkan perilaku laporan keuangan yang betul-betul sesuai dengan aturan perundang-undangan,” kata Hidayat usai menerima hasil laporan keuangan dari Pembina Utama III BPK Baharuddin Aritonang di Nusantara IV MPR/ DPR, Senayan Jakarta. Hadir dalam penyerahan hasil pemeriksaan laporan keuangan MPR itu para

Auditor BPK , Wakil Ketua MPR HM Aksa Mahmud, Sesjen MPR Rahimullah serta pejabat MPR lainnya.

Hidayat menambahkan, ini adalah bagian dari komitmen kita semua untuk menegakkan hukum, komitmen untuk menghadirkan good and clean government dan MPR mendukung penuh semua upaya untuk menghadirkannya. “Kami mengucapkan terima kasih kepada.
rekan-rekan di BPK yang terus mengawasi, memeriksa, membimbing, mengoreksi dan mendorong agar seluruh lembaga negara, termasuk di dalamnya MPR, betul-betul dapat melaksanakan amanat konstitusi dan mengisi reformasi,” katanya.

Sejak awal, kata Hidayat, dalam menyelenggarakan keuangan MPR selalu menekankan kepada upaya taat pada hukum, dimana penggunaan keuangan harus sesuai dengan amanat perundang-undangan. Yang kedua, prinsip keuangan MPR adalah adanya efisiensi sehingga tidak ada penggunaan keuangan negara yang berlebihan dan melakukan penghematan. Ketiga adalah prinsip transparansi.

“Demokrasi tidak identik dengan korupsi , politik tidak identik dengan yang kotor. Karena ternyata MPR bisa menghadirkan penyelenggaraan keuangan negara dalam kegiatan politik dengan cara-cara yang tidak koruptif dan wajar tanpa pengecualian,” kata HIdayat.

Hidayat mengatakan, hadirnya demokrasi adalah untuk mensejahterakan rakyat. Kesejahteraan akan muncul apabila anggaran negara dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, tidak terjadi korupsi di dalamnya, sehingga kemudian akan banyak lagi anggaran negara yang bisa dibelanjakan untuk kepentingan rakyat .Hidayat berharap agar hasil pemeriksaan ini dapat mendatangkan spirit bahwa berdemokrasi secara bersih bisa dilakukan. Demokrasi bersih dengan menghadirkan wajar tanpa pengecualian juga bisa dihadirkan.“Agar sekali lagi Indonesia bisa merealisasikan tujuan mengapa Indonesia dilahirkan yakni menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya. (higgi)

Sumber: www.pk-sejahtera.org.