Kamis, 18 Februari 2010

Rp 10 M untuk Pelaksanaan Pilkada

CILEGON – Alokasi anggaran untuk pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Cilegon 2010 mendatang ditetapkan Pemkot Cilegon sebesar Rp 10 miliar. Jika dibandingkan pengajuan KPU sebesar Rp 13 miliar, alokasi dana pilkada yang dimasukkan pada pos bantuan hibah APBD 2010 ini turun sebesar Rp 3 miliar.

“Setelah dirasionalisasi dan dibahas panitia anggaran, akhirnya disetujui Rp 10 miliar. Alokasi ini sudah termasuk dana pengamanan sebesar Rp 2 miliar,” kata Sekda Cilegon Edi Ariadi kepada wartawan, Rabu (25/11).
Untuk pengelolaan anggaran tersebut, kata Edi, diserahkan sepenuhnya ke KPU Cilegon. Penggunaan dana tersebut dialokasikan guna mengantisipasi terjadinya dua putaran pemilihan. “Kalau satu putaran kita anggarkan Rp 7,5 miliar. Kalau terjadi dua putaran kita tambah Rp 2,5 miliar, sehingga totalnya Rp 10 miliar,” papar Sekda.
Ditanya pengurangan yang dilakukan pemkot atas ajuan awal KPU, Edi mengaku hal tersebut dilakukan lantaran dilakukannya penyesuaian standar harga sesuai aturan yang berlaku. Alokasi anggaran ini, dapat mulai dicairkan pada Januari 2010 mendatang. “Pakai saja dulu. Kalau nanti kurang, baru meminta lagi dianggarkan pada perubahan APBD,” jelasnya.
Ketua KPU Cilegon Syaeful Bahri saat dikonfirmasi mengaku menerima saja apa yang sudah ditetapkan Pemkot Cilegon. Yang terpenting bagi KPU adalah rasionalisasi anggaran itu harus dikaitkan dengan tidak adanya pelanggaran hukum dalam masalah keuangan. “Kalau memang itu bisa menghemat uang rakyat, kita tidak ada masalah,” ujarnya.
Dijelaskannya, pengajuan dana sebesar Rp 13 miliar oleh KPU tersebut paling banyak diserap untuk alokasi honor PPK, PPS dan KPPS. Sebab, PPK, PPS, dan KPPS meminta kepada KPU agar honor mereka jangan lebih rendah dari alokasi APBN saat pemilu legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). “Honor mereka saat pileg dan pilpres Rp 200 ribu, mereka berharap bisa naik,” ungkapnya. (cr-1)

Sumber : radarbanten.com

0 komentar:

Posting Komentar