14.50
MISI IZZATI
 |
| Luthfi Hasan Ishaq (Presiden Partai Keadilan Sejahtera) |
JAKARTA, KOMPAS.com — PKS pasrah. Ini yang digambarkan oleh Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq ketika menjawab pertanyaan wartawan di ruang Fraksi PKS DPR RI, Rabu (9/3/2011). Menurut Luthfi, PKS pada prinsipnya tidak mempertahankan posisi apa pun, baik terkait koalisi maupun kabinet. Oleh karena itu, PKS tak merasa terganggu jika sampai saat ini belum diajak berbicara secara resmi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Kami tidak ada berandai-andai. Pada prinsipnya, kami tidak mempertahankan sesuatu. Kita diajak dan diberi pos (menteri di kabinet), diajak bekerja dan kita sudah bekerja dengan baik menurut penilaian kami dan terserah pada penilaian yang lain," katanya.
Luthfi menegaskan, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden untuk melakukannya. Tentu saja, Presiden memiliki pertimbangan sendiri dalam menentukan evaluasi terhadap para menteri dan anggota koalisi.
"Kami tak mau intervensi," lanjutnya. PKS akan bersikap pasif menunggu keputusan Presiden SBY terkait posisinya di kabinet dan koalisi. Pasalnya, ketika memulai kontrak kerja sama, Presiden SBY yang memulai. Sepanjang Presiden belum mengakhirinya, maka PKS tidak akan menarik diri secara aktif.
Namun, Luthfi mencatat bahwa pihak yang mengajak untuk bergabung dalam koalisi dan kabinet juga harus terbuka untuk dievaluasi. Oleh karena itu, pihak-pihak yang selama ini kerap protes harus terbuka bahwa perbedaan pendapat itu adalah hal yang biasa dan bukan barang haram. Kontribusi yang konstruktif dan produktiflah yang harusnya menjadi parameter prioritas dalam mengevaluasi anggota kabinet dan koalisinya. Menurutnya, Presiden SBY sudah memenuhi syarat tersebut.
"Kami tidak ada berandai-andai. Pada prinsipnya, kami tidak mempertahankan sesuatu. Kita diajak dan diberi pos (menteri di kabinet), diajak bekerja dan kita sudah bekerja dengan baik menurut penilaian kami dan terserah pada penilaian yang lain," katanya.
Luthfi menegaskan, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden untuk melakukannya. Tentu saja, Presiden memiliki pertimbangan sendiri dalam menentukan evaluasi terhadap para menteri dan anggota koalisi.
"Kami tak mau intervensi," lanjutnya. PKS akan bersikap pasif menunggu keputusan Presiden SBY terkait posisinya di kabinet dan koalisi. Pasalnya, ketika memulai kontrak kerja sama, Presiden SBY yang memulai. Sepanjang Presiden belum mengakhirinya, maka PKS tidak akan menarik diri secara aktif.
Namun, Luthfi mencatat bahwa pihak yang mengajak untuk bergabung dalam koalisi dan kabinet juga harus terbuka untuk dievaluasi. Oleh karena itu, pihak-pihak yang selama ini kerap protes harus terbuka bahwa perbedaan pendapat itu adalah hal yang biasa dan bukan barang haram. Kontribusi yang konstruktif dan produktiflah yang harusnya menjadi parameter prioritas dalam mengevaluasi anggota kabinet dan koalisinya. Menurutnya, Presiden SBY sudah memenuhi syarat tersebut.
---------------------
Posted : kyw
Sumber : kompas.com
0 komentar:
Posting Komentar