16.00
MISI IZZATI
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk sering melakukan pertemuan dengan para Ketua Umum parpol koalisi. Hal itu untuk mengintensifkan komunikasi yang berlangsung di Setgab. Selama ini, pertemuan dengan Ketua Umum parpol itu belum efektif berjalan.
"Pertemuan antara SBY dengan ketua-ketua umum partai koalisi ini yang belum jalan dan itu ada di dalam mekanisme kerja koalisi di kontrak politik," kata Wakil Sekjen PKS, Mahfudz Siddiq, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/3). Komunikasi seperti itu lebih penting dilakukan daripada mengganti Ketua Harian Setgab.
"Yang jelas selama ini belum efektif berjalan," ujar Mahfudz. Menurut dia, Setgab harus punya referensi dalam menyepakati hal-hal tertentu. Referensi yang dimaksud itu adalah pertemuan dengan para pimpinan parpol koalisi.
"Yang paling penting Setgab harus punya referensi dalam mereka membahas dan menyepakati hal-hal yang lebih operasional," kata Mahfudz. Sepanjang referensi itu belum ada, di Setgab akan terus ada perbedaan pendapat.
"Setgab ini harus punya referensi dalam kebijakan prinsipil dan strategis yang dihasilkan pertemuan Presiden dengan ketua-ketua parpol," ujarnya. Setelah selesai di level Ketua Umum parpol, baru dilakukan di level kedua, yakni konsolidasi internal Setgab sendiri.
------------------------------------
Sumber : republika.co.id
"Pertemuan antara SBY dengan ketua-ketua umum partai koalisi ini yang belum jalan dan itu ada di dalam mekanisme kerja koalisi di kontrak politik," kata Wakil Sekjen PKS, Mahfudz Siddiq, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/3). Komunikasi seperti itu lebih penting dilakukan daripada mengganti Ketua Harian Setgab.
"Yang jelas selama ini belum efektif berjalan," ujar Mahfudz. Menurut dia, Setgab harus punya referensi dalam menyepakati hal-hal tertentu. Referensi yang dimaksud itu adalah pertemuan dengan para pimpinan parpol koalisi.
"Yang paling penting Setgab harus punya referensi dalam mereka membahas dan menyepakati hal-hal yang lebih operasional," kata Mahfudz. Sepanjang referensi itu belum ada, di Setgab akan terus ada perbedaan pendapat.
"Setgab ini harus punya referensi dalam kebijakan prinsipil dan strategis yang dihasilkan pertemuan Presiden dengan ketua-ketua parpol," ujarnya. Setelah selesai di level Ketua Umum parpol, baru dilakukan di level kedua, yakni konsolidasi internal Setgab sendiri.
------------------------------------
Sumber : republika.co.id
0 komentar:
Posting Komentar